Biaya Pindah Ibu Kota Rp 466 Triliun, Jokowi: dari APBN 19 Persen

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. googlemaps.com

    Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. googlemaps.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memastikan Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur menjadi lokasi baru Ibu Kota. Jokowi mengatakan, pemindahan ibu kota ini akan menelan biaya hingga Rp 466 triliun.

    "Soal pendanaan, kebutuhan Rp 466 triliun. 19 persen akan berasal dari APBN," kata Jokowi saat konferensi pers di Istana Negara, Senin, 26 Agustus 2019. 

    Jokowi mengatakan pembangunan ibu kota baru akan menggunakan skema pengelolaan aset di ibu kota baru dan di DKI Jakarta. "Sisanya KPBU atau kerja sama pemerintahan dengan badan usaha, dan investasi langsung swasta dan BUMN," katanya.

    Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara itu dipilih setelah melalui kajian panjang yang dilakukan oleh Badan Perencananan dan Pembangunan Nasional. Adapun wacana pemindahan ini sudah dirumuskan sejak era pemerintahan Presiden pertama Ir. Soekarno. "Sebagai bangsa besar, Indonesia belum pernah menetukan dan merancang ibu kotanya sendiri," kata Jokowi. 

    Jokowi mengatakan ada sejumlah alasan yang mendasari pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi baru ini. Pertama adalah pertimbangan resiko bencana yang lebih minimal. Selain itu, lokasi Kalimantan Timur berada di tengah Indonesia. Penajam Paser Utara dan Kalimantan Timur juga dinilai berdekatan dengan perkotaan yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. 

    Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan lokasi ini tergolong memiliki infrastruktur yang relatif lengkap dibanding calon-calon lokasi lain. Pertimbangan terakhir adalah tersedianya lahan yang dikuasai pemerintah selua 180 ribu hektar. 

    Dalam konferensi pers terkait penentuan ibu kota baru itu, Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia juga ditemani oleh sejumlah pihak terkait. Mulai dari Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hingga Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sembilan Hakim MK Terbelah dalam Putusan Uji Materil UU Cipta Kerja

    Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji formil UU Cipta Kerja. Ada dissenting opinion.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)