Kisah Melia Terbelit Utang Rp 30-an Juta di 37 Pinjaman Online

Sejumlah korban pinjaman online mengadakan aksi di depan Polda Metro Jaya, Jakarta, dengan didampingi oleh pengacara publik dari LBH Jakarta, Sabtu, 23 Maret 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

Tony menjelaskan tak ada masalah hukum dalam proses pemberian pinjaman itu. Masalah baru muncul ketika peminjam tidak bisa membayar sesuai jatuh tempo. Perusahaan dari aplikasi pinjaman online itu mengerahkan penagih utang. "Dengan cara meneror dengan kata-kata tidak senonoh melalui pesan pendek di telepon seluler maupun media sosial."

Penagih utang ini tidak hanya meneror ke nomor telepon seluler peminjam yang terlilit utang, melainkan juga ditujukan kepada nomor telepon seluler para kerabatnya. Lebih parah lagi, para penagih utang bisa melihat data-data yang tersimpan di dalam telepon seluler para debitor atau nasabahnya.

"Mereka bisa melihat nomor telepon mana saja milik para kerabat debitur bermasalah yang sering dihubungi dan kemudian menghubunginya satu persatu dengan menebar kata-kata tidak senonoh yang menjelekkan," kata Tony.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tongam L. Tobing, mengatakan perlu ada undang-undang yang mengatur mengenai layanan fintech khususnya pinjaman online. 

"Kita membutuhkan Undang-Undang Fintech yang ada. Karena kalau kita liat fintech ilegal tidak ada undang-undang yang mengatakan tindak pidana," kata Tobing di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat, 2 Agustus 2019.

Tobing mengatakan, kehadiran fintech sendiri memang merupakan inovasi keuangan baru yang saat ini terus berkembang pesat. Kendati demikian, fintech juga menimbulkan keresahan bagi masyarakat akibat timbulnya kejahatan jenis baru yang menggunakan fintech.

Alhasil, Tobing memandang perlu adanya undang-undang yang mengatur mengenai fintech. Di mana, ada pasal yang mengatur perihal kegiatan fintech jika tidak berizin dan terdaftar di OJK, akan masuk dalam tindak pidana.

ANTARA

 





YLKI Respons Bos BCA Tak Mau Ganti Duit Rp 320 Juta yang Dibobol: Pernyataan Terlalu Prematur

10 jam lalu

YLKI Respons Bos BCA Tak Mau Ganti Duit Rp 320 Juta yang Dibobol: Pernyataan Terlalu Prematur

YLKI angkat bicara soal kasus pembobolan rekening nasabah BCA oleh pria bersama tukang becak yang viral di media sosial.


LPS Naikkan Suku Bunga Penjaminan Simpanan 25 Basis Poin

11 jam lalu

LPS Naikkan Suku Bunga Penjaminan Simpanan 25 Basis Poin

LPS menaikkan suku bunga pinjaman simpanan rupiah di bank umum, bank perkreditan rakyat atau BPR, dan valas di bank umum masing-masing 25 basis poin.


Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

12 jam lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Cara Cek BI Checking di HP via iDebku OJK

14 jam lalu

Cara Cek BI Checking di HP via iDebku OJK

cara cek BI Checking di HP via iDebku OJK untuk mengajukan pinjaman kredit bagi calon debitur


Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

16 jam lalu

Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

DPR akan melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus Meikarta, mulai dari bentuk pansus hingga pemanggilan Menteri Bahlil Lahadalia.


OJK Lembaga Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman

17 jam lalu

OJK Lembaga Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi lembaga nomor satu yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman RI.


OJK Rampungkan 20 Perkara Kasus Jasa Keuangan pada Tahun Lalu

1 hari lalu

OJK Rampungkan 20 Perkara Kasus Jasa Keuangan pada Tahun Lalu

OJK yang memiliki kewenangan penyidikan pada 2022 berhasil menyelesaikan 20 perkara kasus di sektor jasa keuangan.


Kasus Meikarta, Komisi VI DPR Akan Panggil Menteri Investasi hingga Ditjen Pajak

1 hari lalu

Kasus Meikarta, Komisi VI DPR Akan Panggil Menteri Investasi hingga Ditjen Pajak

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bakal memanggil beberapa pihak untuk mengklarifikasi kasus Meikarta terhadap konsumennya.


Bos BRI: Transaksi Digital Naik 30 Persen, Transaksi Tunai Turun 10 Persen

2 hari lalu

Bos BRI: Transaksi Digital Naik 30 Persen, Transaksi Tunai Turun 10 Persen

Bos BRI mengungkapkan transaksi digital payment atau pembayaran digital telah meningkat lebih dari 30 persen,.


Nasabah Wanaartha Life Persoalkan Tim Likuidasi: Uang Kami Belasan Triliun Diputuskan Sama Buronan

5 hari lalu

Nasabah Wanaartha Life Persoalkan Tim Likuidasi: Uang Kami Belasan Triliun Diputuskan Sama Buronan

Para nasabah Wanaartha Life mempersoalkan pembentukan tim likuidasi yang dibentuk oleh pemegang saham pengendali yang merupakan buronan polisi.