Soal Blokir Internet di Papua, Ombudsman Bakal Panggil Rudiantara

Reporter

Editor

Rahma Tri

Perwakilan koalisi masyarakat sipil #NYALAKANLAGI sekaligus Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto (kiri) saat menyerahkan surat somasi dan petisi permintaan penyalaan kembali akses internet di Papua dan Papua Barat kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Jumat 23 Agustus 2019. Tempo/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI berencana memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk meminta penjelasan soal kebijakan blokir internet di Papua dan Papua Barat, yang diterapkan sejak Rabu pekan lalu.

"Pasti, kami akan panggil menkominfo, kami akan minta peraturan landasannya apa. Kalau belum ada, ya harus segera dibuat peraturan, supaya tidak nanti terjadi penyalahgunaan kewenangan," ujar Anggota Ombudsman RI Alvin Lie kepada Tempo, Ahad, 25 Agustus 2019.

Alvin mengatakan, pemanggilan terhadap pihak pemerintah diperlukan untuk mendapatkan keterangan yang berimbang. Menurut dia, waktu pemanggilan itu masih akan dibahas dalam rapat pleno hari ini. "Nanti kami tetapkan urgensi, bisa juga langsung tetapkan selasa atau rabu karena ini kan mendesak," kata dia.

Ombudsman RI dijadwalkan membahas soal pemblokiran internet di Papua dalam rapat pleno mingguan pada hari ini Senin, 26 Agustus 2019. "Kami akan bahas di rapat pleno besok, setiap senin kan ada rapat pleno. Saran-saran apa yang bisa kami berikan kepada pemerintah agar blokir internet ini tidak dijadikan standar operasi setiap ada masalah blokir internet," tutur Alvin. 

Dalam perkara pemblokiran internet itu, Alvin menyebut pemerintah berpotensi melakukan maladministrasi dan penyalahgunaan kekuasaan. "Belum adanya peraturan berpotensi terjadinya maladministrasidan penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan pembatasan akses internet sehingga merugikan masyarakat," kata Alvin.

Alvin mengatakan saat ini belum ada peraturan baku setidaknya untuk lima hal berkaitan dengan pemblokiran tersebut. Misalnya saja peraturan baku soal Syarat kondisi darurat dimana pembatasan akses internet boleh dilakukan. Di samping itu juga belum ada beleid soal mekanisme penetapan kondisi darurat dan siapa pihak yang berhak menetapkan.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika memutuskan melanjutkan blokir internet pada layanan operator seluler di Papua dan Papua Barat. Hal ini dilakukan menyusul masih tingginya distribusi dan transmisi informasi hoaks, kabar bohong, provokatif dan rasis di daerah tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu, dalam siaran persnya menyampaikan, blokir internet  tersebut akan berlangsung sampai situasi dan kondisi Tanah Papua benar-benar normal. “Untuk saat ini, masyarakat tetap bisa berkomunikasi dengan menggunakan layanan panggilan telepon dan layanan pesan singkat/SMS,” kata Ferdinandus.

CAESAR AKBAR






Anggota Polres Yahukimo Papua Pegunungan Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal

1 hari lalu

Anggota Polres Yahukimo Papua Pegunungan Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal

Polisi membenarkan seorang anggota Polres Yahukimo tewas ditembak saat sedang berada di depan ATM Bank BRI di Yahukimo, Papua Pegunungan.


Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

1 hari lalu

Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

Draf Perpu sudah dibicarakan dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II. Tito menargetkan Perpu Pemilu rampung paling lambat pada Desember.


KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.


Ramai STB Meledak, Kominfo Minta Penyebabnya Dicari Tahu Lebih Dulu

2 hari lalu

Ramai STB Meledak, Kominfo Minta Penyebabnya Dicari Tahu Lebih Dulu

Video yang memperlihatkan TV tabung hangus terbakar ramai di media sosial. TV analog tersebut diduga meledak lantaran menggunakan STB abal-abal.


Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

2 hari lalu

Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

KSAL Laksamana Yudo Margono diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Ini harta kekayaannya versi LHKPN.


Lanjutkan Safari Politik, Anies Baswedan Bakal Keliling Pulau Sumatera

2 hari lalu

Lanjutkan Safari Politik, Anies Baswedan Bakal Keliling Pulau Sumatera

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal melanjutkan safari politiknya ke sejumlah daerah di Pulau Sumatera usai menyambangi Palu


Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

2 hari lalu

Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

Fit and proper test calon Panglima TNI Yudo Margono menunggu hasil dari Bamus DPR


KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

Gubernur Papua Lukas Enembe terjerat kasus dugaan suap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang melibatkan dana APBD Papua.


Jokowi Tunjuk Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Pengamat: Perubahan Pendekatan Papua Jadi Ujian

3 hari lalu

Jokowi Tunjuk Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Pengamat: Perubahan Pendekatan Papua Jadi Ujian

Yudo Margono diharapkan bisa merealisasikan kebijakan ihwal perubahan pendekatan dalam menangani konflik di Papua


Aksara Kawi dan Pegon Siap Masuk Pembakuan Digital Nasional 2023

3 hari lalu

Aksara Kawi dan Pegon Siap Masuk Pembakuan Digital Nasional 2023

PANDI telah menyerahkan dokumen RSNI untuk pembakuan fon dan papan ketik aksara Kawi dan Pegon ke BSN dan Kementerian Perindustrian.