Jokowi Pindahkan Urusan Ekspor ke Kemenlu, Ekonom Ingatkan Ini

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Seskab Pramono Anung (kedua kiri) dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki (kedua kanan) menerima pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 13 Juni 2019. Presiden meminta masukan dari Apindo terkait pemerintahan ke depan, salah satunya tentang upaya peningkatan nilai ekspor. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    Presiden Joko Widodo didampingi Seskab Pramono Anung (kedua kiri) dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki (kedua kanan) menerima pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 13 Juni 2019. Presiden meminta masukan dari Apindo terkait pemerintahan ke depan, salah satunya tentang upaya peningkatan nilai ekspor. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau LP3E Kadin, Didik J. Rachbini, mendukung rencana pemerintahan Jokowi untuk memindahkan urusan ekspor dan diplomasi dagang ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Kedua urusan tersebut selama ini berada di bawah Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag).

    Dengan demikian, Ditjen Perdagangan Luar Negeri dikabarkan akan pindah dari Kemendag ke Kemenlu. “Ini adalah salah satu usaha dari pemerintah, dan ini ide yang bagus,” kata Didik dalam diskusi di ITS Tower, Jakarta Selatan, Minggu, 25 Agustus 2019. 

    Didik melihat kinerja ekspor Indonesia selama beberapa tahun terakhir belum maksimal di bawah Kementerian Perdagangan. Selain itu, diplomasi dagang yang selama ini dilakukan Kemendag hanyalah diplomasi tingkat rendah, tidak bermutu, dan sering kalah. “Sudah sering kebobolan, tak pernah mau belajar lagi, ini seperti anak-anak yang ujian lima kali, tapi enggak lulus-lulus,” kata dia.

    Meski demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia dalam empat tahun terakhir terus meningkat. Pada 2015, nilai ekspor Indonesia tercatat sebesar US$ 150 miliar pada 2015. Lalu pada 2016 sempat turun menjadi US$ 144,4 miliar. Hingga kemudian naik di dua tahun berikutnya, yaitu US$ 168,8 miliar pada 2017 dan US$ 180 miliar pada 2018.

    Namun, pangsa ekspor Indonesia tak pernah berubah dalam empat tahun ini, sekalipun misi dagang telah dilakukan agar terjadi diversifikasi negara tujuan. Tahun 2015,


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.