Blokir Internet di Papua Berlanjut, ICJR Siapkan Langkah Hukum

Reporter

Editor

Rahma Tri

Aliansi SAFEnet menunjukkan poster tuntutan saat menggelar aksi solidaritas di depan Kementerian Informatika dan Komunikasi di Jl Tanah Merdeka, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019. Kominfo mengumumkan pemblokiran data di Papua dan Papua Barat, bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara, mengatakan bahwa lembaganya tengah menyiapkan langkah hukum atas kebijakan blokir internet yang diterapkan pemerintah di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pemblokiran internet itu sendiri sudah berlangsung sejak Rabu, 21 Agustus 2019 pekan lalu. 

"Enggak ada jalan lain," ujar Anggara dalam pesan singkat kepada Tempo, Ahad, 25 Agustus 2019. Ia mengatakan, ICJR kemungkinan akan melayangkan gugatan perdata dengan tuntutan sederhana, yaitu pemerintah membuka blokir dan meminta maaf.

Namun, Anggara belum bisa memastikan kapan gugatan itu akan dilayangkan lantaran ICJR masih perlu berkonsolidasi dengan organisasi masyarakat lainnya dalam mengajukan tuntutan tersebut. Menurut dia gugatan itu tetap bisa dilayangkan kendati blokir telah dibuka.

"Karena kerugian tetap dan dan perbuatan melawan hukum bukan soal dibuka atau belum, dan kerugian itu enggak harus juga dikuantifikasi, dasarnya tetap perbuatan melawan hukum," ujar Anggara.

ICJR sejak awal memang memandang bahwa pembatasan akses layanan telekomunikasi di Papua adalah tindakan melawan hukum dan dilakukan secara sewenang-wenang oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo. Pasalnya, pembatasan akses layanan komunikasi adalah bentuk pembatasan Hak Asasi Manusia yang harus dilakukan dengan berdasar pada batas-batas kondisi yang telah ditetapkan UUD 1945.

Sesuai dengan Komentar Umum No. 29 terhadap Pasal 4 ICCPR, Anggara mengatakan ada dua kondisi mendasar yang harus dipenuhi untuk dapat membatasi hak asasi manusia. Syarat itu antara lain situasi sebagai latar belakang pemblokiran harus berupa keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa. Di samping itu, presiden harus melakukan penetapan secara resmi bahwa negara dalam keadaan darurat melalui Keputusan Presiden sebagai dasar pembatasan layanan telekomunikasi tersebut.

Sebelumnya pun Kominfo juga telah melakukan perlambatan akses jaringan internet di beberapa wilayah Papua saat terjadi aksi massa pada Senin, 19 Agustus 2019. Hal ini juga bagian dari pembatasan Hak Asasi Manusia yang seharusnya hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu dan limitatif.

Anggara menilai kebijakan ini tidak sesuai dengan kewenangan pemerintah dalam Pasal 40 UU ITE bahwa pemerintah berwenang untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Blokir internet, menurut Anggara, hanya dapat dilakukan kepada muatan yang melanggar UU, bukan layanan aksesnya secara keseluruhan. Pembatasan layanan data komunikasi secara keseluruhan dapat merugikan kepentingan yang lebih luas.

 

CAESAR AKBAR






Anies Baswedan Bakal Mengikuti Perayaan Natal Nasional di Papua

1 hari lalu

Anies Baswedan Bakal Mengikuti Perayaan Natal Nasional di Papua

Anies Baswedan akan mengikuti Perayaan Natal Nasional yang digelar DPW Partai NasDen Papua pada 8 - 9 Desember 2022.


Inilah Daftar Daerah yang Siaran TV Analog Dimatikan

1 hari lalu

Inilah Daftar Daerah yang Siaran TV Analog Dimatikan

Dalam mendukung program migrasi TV digital, Kominfo telah melakukan penghentian siaran TV analog di berbagai daerah. Berikut daftar lengkapnya.


Antisipasi Krisis Pangan, Bulog Papua dan Papua Baratkan Siapkan 100 Ton Beras

2 hari lalu

Antisipasi Krisis Pangan, Bulog Papua dan Papua Baratkan Siapkan 100 Ton Beras

Bulog Papua dan Papua Barat menjadi induk dalam menyalurkan beras saat bencana.


Anies Baswedan Safari ke Aceh, NasDem Targetkan Bisa Menang 85 Persen

2 hari lalu

Anies Baswedan Safari ke Aceh, NasDem Targetkan Bisa Menang 85 Persen

Anies Baswedan, menyambangi Aceh sejak Jumat 2 Desember hingga hari ini. i NasDem mengklaim sambutan masyarakat Aceh menyambut Anies luar biasa.


Ini Harapan Wapres Ma'ruf Amin Setelah DPR Setujui Yudo Margono Jadi Panglima TNI

3 hari lalu

Ini Harapan Wapres Ma'ruf Amin Setelah DPR Setujui Yudo Margono Jadi Panglima TNI

Komisi I DPR telah menyetujui Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menjadi calon panglima TNI baru.


Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Pastikan Gunakan Pendekatan Humanis Tangani Masalah Papua

3 hari lalu

Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Pastikan Gunakan Pendekatan Humanis Tangani Masalah Papua

Laksamana Yudo Margono memastikan pendekatan humanis dalam menangani masalah Papua.


Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Siang Ini, DPR Bakal Dalami Isu Alutsista hingga Papua

4 hari lalu

Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Siang Ini, DPR Bakal Dalami Isu Alutsista hingga Papua

Komisi I DPR bakal menggelar uji kepatutan dan kelayakan alias fit and proper test terhadap calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pukul 13.30


Anggota Polres Yahukimo Papua Pegunungan Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal

5 hari lalu

Anggota Polres Yahukimo Papua Pegunungan Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal

Polisi membenarkan seorang anggota Polres Yahukimo tewas ditembak saat sedang berada di depan ATM Bank BRI di Yahukimo, Papua Pegunungan.


Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

6 hari lalu

Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

Draf Perpu sudah dibicarakan dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II. Tito menargetkan Perpu Pemilu rampung paling lambat pada Desember.


KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

6 hari lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.