DPR Minta Fungsi Bulog Dimaksimalkan demi Menjaga Stok Pangan

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja mengemas jagung yang akan didistribusikan ke peternak di Gudang Bulog, Surabaya, Jawa Timur, Kamis 24 Januari 2019. Jagung tersebut merupakan jagung impor gelombang kedua dari Brazil, sebanyak 26 ribu ton yang merupakan bagian dari total 100 ribu ton jagung impor dan selanjutnya didistribusikan ke sejumlah peternak di wilayah Jawa dan sekitarnya. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

    Pekerja mengemas jagung yang akan didistribusikan ke peternak di Gudang Bulog, Surabaya, Jawa Timur, Kamis 24 Januari 2019. Jagung tersebut merupakan jagung impor gelombang kedua dari Brazil, sebanyak 26 ribu ton yang merupakan bagian dari total 100 ribu ton jagung impor dan selanjutnya didistribusikan ke sejumlah peternak di wilayah Jawa dan sekitarnya. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pertanian DPR RI, Rahmad Handoyo, meminta agar fungsi Perum Bulog untuk menyerap gabah panen petani dimaksimalkan. Hal ini perlu untuk menjaga harga serta stok pangan nasional.

    Dalam rilis yang diterima di Jakarta, Ahad, 25 Agustus 2019, Rahmad menyayangkan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri yang memutuskan bahwa Bulog tidak lagi memasok Bantuan Sosial Rastra per akhir Agustus 2019 mendatang.

    Padahal, menurut Rahmad, tugas pokok dan fungsi Bulog untuk menjaga stabilitas harga dan menjaga stok pangan. Jika kedua fungsinya itu dipreteli maka Bulog dinilai tidak akan bisa optimal menyerap panen raya petani, karena perannya dalam program-program yang ada dikurangi.

    "Bulog tidak sebatas komersial, tugas Bulog itu menjaga stabilitas harga dan menjaga stok. Jangan dibawa ke mana-mana. Ketika Bulog sudah bisa menjaga stok, maka harga pangan akan relatif terkendali," kata politisi PDIP tersebut.

    Rahmad mewanti-wanti, jangan sampai Bulog disuruh untuk menyerap gabah tetapi ketika sudah dilakukan, ternyata minim saluran untuk penyalurannya.

    Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso terus mengupayakan agar bisa menjadi pemasok beras untuk program BPNT yang merupakan program bantuan dari pemerintah untuk warga kurang mampu di berbagai daerah di Tanah Air.

    "BPNT ini kan program pemerintah, termasuk di dalamnya beras. Seharusnya karena ini program pemerintah, jadi yang mengatur pemerintah, dalam hal ini juga melibatkan Bulog," kata Budi saat berkunjung ke Solo beberapa waktu lalu.

    Budi Waseso mengatakan, Bulog wajib terlibat karena tugasnya menyerap beras hasil para petani. Terkait dengan kualitas beras, menurut dia, saat ini tidak ada lagi beras kualitas jelek yang diserap oleh Bulog. "Kalau bicara kualitas, coba lihat ada atau tidak kualitas jelek. Bahkan obsesi kami ke depan tidak ada beras medium, tetapi seluruhnya beras premium," katanya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.