Indef: Penyertaan Modal Negara ke BUMN Belum Dongkrak Kinerja

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung utama Kementerian BUMN yang diresmikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno pada Ahad, 5 Mei 2019. Gedung yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, tersebut dibangun atas inisiatif dan kerja sama Kementerian BUMN dengan 143 perusahaan pelat merah. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Gedung utama Kementerian BUMN yang diresmikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno pada Ahad, 5 Mei 2019. Gedung yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, tersebut dibangun atas inisiatif dan kerja sama Kementerian BUMN dengan 143 perusahaan pelat merah. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta -  Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menyoroti besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai belum sejalan dengan perbaikan kinerja perseroan.

    Pada tiga tahun terakhir atau periode 2015-2018, kata Abra, PMN kepada BUMN sudah mencapai Rp 130,3 triliun. Mestinya, tutur Abra, besarnya nilai suntikan modal negara itu bisa berdampak positif untuk perbaikan kinerja BUMN.

    "Ironisnya, di kala alokasi PMN sangat besar justru masih banyak BUMN yang menghadapi tekanan keuangan, yang pada gilirannya kembali membebani APBN," ujar Abra dalam diskusi online Indef, Ahad, 25 Agustus 2019. Namun, ia mengaku paham bahwa PMN untuk BUMN memiliki tujuan jangka panjang yang hasilnya kembali ke pemerintah dalam bentuk pajak, dividen dan lainnya.

    Berdasarkan catatan Indef, Abra mengatakan, laba perusahaan pelat merah mengalami tren menurun dalam tiga tahun terakhir. Kondisi tersebut, ujar dia, mestinya menjadi pesan bagi pemerintah bahwa ada persoalan riil yang saat ini tengah dihadapi BUMN. "Salah satu sumber utama tekanan yang ditanggung BUMN adalah beratnya beberapa penugasan pemerintah, seperti proyek infrastruktur," kata Abra.

    Pada 2020 saja, Abra menyebut kebutuhan investasi Indonesia diproyeksikan mencapai Rp 5.668 triliun, dengan 10 persennya atau sekitar Rp 572,5 triliun ditargetkan berasal dari BUMN. Karena itu, untuk mendukung kebutuhan investasi BUMN, pada RAPBN 2020 pemerintah berencana mengalokasikan PMN kepada BUMN sebesar Rp 17,7 triliun.

    "Dengan melihat beratnya tantangan yg dihadapi oleh BUMN, pemerintah tidak boleh memaksakan BUMN mengerjakan penugasan," kata Abra.

    Menurut dia, BUMN seharusnya diberikan kesempatan untuk mereview ulang feasibility study dari tiap proyek yang diinisiasi pemerintah. "Apakah proyek-proyek tersebut memang layak secara bisnis," katanya.

    Sebab, Abra mengingatkan, risiko bisnis yang ditanggung BUMN pada gilirannya juga akan berimbas terhadap APBN, baik dari sisi pengeluaran yakni subsidi, PMN, juga penerimaan pajak. "Untuk proyek-proyek berikutnya, pemerintah harus lebih banyak menggandeng peran swasta, sehingga risiko bisnis tidak menumpuk pada BUMN dan berakhir pada beban APBN."

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.