Pemblokiran Internet Papua Akan Dibahas di Rapat Pleno Ombudsman

Reporter

Editor

Rahma Tri

Alvin Lie. TEMPO/Bernard Chaniago

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman RI Alvin Lie mengatakan lembaganya akan membahas soal pemblokiran internet di Papua dalam rapat pleno mingguan pada Senin, 26 Agustus 2019.

"Kami akan bahas di rapat pleno besok. Setiap Senin kan ada rapat pleno. Saran-saran apa yang bisa kami berikan kepada pemerintah agar blokir internet ini tidak dijadikan standar operasi, setiap ada masalah blokir internet," ujar Alvin Lie melalui sambungan telepon kepada Tempo, Ahad, 25 Agustus 2019.

Melalui rapat pleno itu, Alvin mengatakan Ombudsman juga akan menetapkan langkah yang akan diambil terkait pemblokiran itu. Ia menyebut langkah itu mendesak dilakukan bila melihat pemerintah yang secara mendadak melakukan pembatasan tanpa adanya pemberitahuan resmi sebelumnya.

Apalagi, pembatasan internet bukan baru pertama kali dilakukan. Pemerintah pernah melakukan pembatasan akses internet kala menangani aksi massa di DKI Jakarta akhir mei lalu. "Saya khawatir pemerintah merasa sukses 21-22 Mei, ini dilakukan lagi. Kalau ini terus dilaksanakan tanpa ada aturan akan berbahaya, ada kewenangan tanpa peraturan yang jelas," kata Alvin.

Dalam perkara pemblokiran internet itu, Alvin menyebut pemerintah berpotensi melakukan maladministrasi dan penyalahgunaan kekuasaan. "Belum adanya peraturan berpotensi terjadinya maladministrasi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pembatasan akses internet, sehingga merugikan masyarakat," kata Alvin.

Ia menjelaskan, hal yang disebut maladministrasi adalah bila menggunakan kewenangan untuk tujuan lain daripada yang semestinya. Atau, berbuat melampaui kewenangan dan berbuat sewenang-wenang.

Alvin mengatakan saat ini belum ada peraturan baku setidaknya untuk lima hal berkaitan dengan pemblokiran intenet tersebut. Misalnya saja peraturan baku soal syarat kondisi darurat, di mana pembatasan akses internet boleh dilakukan. Di samping itu juga belum ada beleid soal mekanisme penetapan kondisi darurat dan siapa pihak yang berhak menetapkan.






Ingatkan Impor Beras Berpotensi Maladministrasi, Berikut Penjelasan Ombudsman

5 jam lalu

Ingatkan Impor Beras Berpotensi Maladministrasi, Berikut Penjelasan Ombudsman

Ombudsman RI memandang keputusan impor beras berpotensi menimbulkan maladministrasi.


Pemerintah Bersiap Impor Beras, Ombudsman Peringatkan 12 Indikator Ini

13 jam lalu

Pemerintah Bersiap Impor Beras, Ombudsman Peringatkan 12 Indikator Ini

Ombudsman menilai pemerintah belum memenuhi 12 indikator dalam pengambilan keputusan impor beras berdasarkan UndaUU 18 Tahun 2012 tentang Pangan.


Komnas HAM Kecewa Atas Vonis Bebas Kasus Paniai

21 jam lalu

Komnas HAM Kecewa Atas Vonis Bebas Kasus Paniai

Komnas HAM menyatakan putusan Kasus Paniai membuat keluarga korban kehilangan harapan untuk mencari keadilan.


Hakim Vonis Bebas Terdakwa Pelanggaran HAM Kasus Paniai

1 hari lalu

Hakim Vonis Bebas Terdakwa Pelanggaran HAM Kasus Paniai

Terdakwa pelanggaran HAM kasus Paniai divonis bebas Pengadilan Negeri Makassar. Hakim menilai pelanggaran HAM tidak terbukti.


Sri Mulyani: Freeport adalah Aset yang Harus Kita Jaga Bersama

2 hari lalu

Sri Mulyani: Freeport adalah Aset yang Harus Kita Jaga Bersama

Sri Mulyani menyebut operasi penambangan bawah tanah PT Freeport Indonesia melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) telah berkontribusi sebesar $2 miliar bagi penerimaan negara


Anies Baswedan Bakal Mengikuti Perayaan Natal Nasional di Papua

4 hari lalu

Anies Baswedan Bakal Mengikuti Perayaan Natal Nasional di Papua

Anies Baswedan akan mengikuti Perayaan Natal Nasional yang digelar DPW Partai NasDen Papua pada 8 - 9 Desember 2022.


Antisipasi Krisis Pangan, Bulog Papua dan Papua Baratkan Siapkan 100 Ton Beras

5 hari lalu

Antisipasi Krisis Pangan, Bulog Papua dan Papua Baratkan Siapkan 100 Ton Beras

Bulog Papua dan Papua Barat menjadi induk dalam menyalurkan beras saat bencana.


Anies Baswedan Safari ke Aceh, NasDem Targetkan Bisa Menang 85 Persen

6 hari lalu

Anies Baswedan Safari ke Aceh, NasDem Targetkan Bisa Menang 85 Persen

Anies Baswedan, menyambangi Aceh sejak Jumat 2 Desember hingga hari ini. i NasDem mengklaim sambutan masyarakat Aceh menyambut Anies luar biasa.


Ini Harapan Wapres Ma'ruf Amin Setelah DPR Setujui Yudo Margono Jadi Panglima TNI

6 hari lalu

Ini Harapan Wapres Ma'ruf Amin Setelah DPR Setujui Yudo Margono Jadi Panglima TNI

Komisi I DPR telah menyetujui Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menjadi calon panglima TNI baru.


Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Pastikan Gunakan Pendekatan Humanis Tangani Masalah Papua

6 hari lalu

Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Pastikan Gunakan Pendekatan Humanis Tangani Masalah Papua

Laksamana Yudo Margono memastikan pendekatan humanis dalam menangani masalah Papua.