Gapmmi Tolak Kenaikan Tarif Bea Masuk Susu dari Uni Eropa Kalau..

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Karyawan PT Greenfields Indonesia sedang memeriksa susu segar dalam kemasan di laboratorium pabrik kedua di Desa Palaan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis, 4 Mei 2017. Pabrik ini ditargetkan mampu memproduksi 72 liter susu per tahun dari 20 ribu ekor sapi perah yang diternakkan sendiri. TEMPO/Abdi Purmono

    Karyawan PT Greenfields Indonesia sedang memeriksa susu segar dalam kemasan di laboratorium pabrik kedua di Desa Palaan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis, 4 Mei 2017. Pabrik ini ditargetkan mampu memproduksi 72 liter susu per tahun dari 20 ribu ekor sapi perah yang diternakkan sendiri. TEMPO/Abdi Purmono

    TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia atau Gapmmi menolak rencana pemerintah untuk menaikkan tarif bea masuk produk susu dan makanan serta minuman lainnya dari Uni Eropa (UE). Padahal, kebijakan itu dimaksudkan sebagai respons atas diskriminasi yang dilakukan Uni Eropa kepada produk minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya asal Indonesia. 
     
    Ketua Umum Gapmmi, Adhi Lukman, mengatakan kebijakan pemerintah bakal merugikan industri dalam negeri jika kenaikan tarif bea masuk itu juga berlaku untuk bahan baku dan bahan pendukung. “Kami menyampaikan keberatan kalau kebijakan itu berlaku untuk bahan baku. Kebijakan itu akan membatasi pilihan ketersediaan bahan baku,” kata Adhi Lukman dalam pesan pendek kepada Tempo, Ahad, 25 Agustus 2019. 
     
    Adhi mengatakan, selama ini Uni Eropa merupakan salah satu sumber utama bahan baku susu untuk industri dalam negeri. Dengan menutup salah satu sumber impor tersebut, ia memungkinkan produk susu di Indonesia bakal naik harga. Risikonya, ujar dia, berdampak pada daya saing dan daya beli masyarakat. 
     
    Wakil Ketua Umum Gapmmi, Rachmat Hidayat, mengatakan pengalihan sumber impor dari Uni Eropa ke negara lain membutuhkan proses panjang. Sebab, produsen mesti menyesuaikan lagi spesifikasi dan formulasi bahan baku dengan bahan-bahan yang ada di dalam negeri supaya menghasilkan produk yang sama.  “Waktunya kan enggak sebentar untuk menyesuaikan formula, spesifikasi, dan lain-lain,” tuturnya. 
     
    Kebijakan kenaikan tarif bea masuk untuk produk susu impor sebelumnya disampaikan Menteri Perdagangan Enggarsito Lukita. Enggar menyarankan perusahaan dalam negeri segera mencari importir lain, semisal dari Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan India untuk membalas kebijakan Uni Eropa yang diskriminatif terhadap produk sawit Indonesia.
     
    Belakangan, Enggar tak hanya meminta pengalihan sumber impor susu dan menaikkan tarif bea masuknya. Kemendag juga ingin mengalihkan impor pesawat dari produsen Eropa Airbus, ke produsen Amerika, Boeing. 
     
    FRANCISCA CHRISTY ROSANA

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.