KPPU Denda Pelindo III Rp 4,2 M atas Jasa Bongkar Muat Peti Kemas

Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 20 Oktober 2017. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU menyatakan  kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III terbukti bersalah terkait kasus pelayanan jasa bongkar muat peti kemas yang seharusnya diterapkan di Pelabuhan L. Say Maumere, Nusa Tenggara Timur yang berstatus terminal multipurpose, dan dijatuhi sanksi denda sebesar  Rp 4,2 miliar.

"Menyatakan terlapor (PT Pelindo) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2)  Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp 4,2 miliar yang harus disetor ke Kas Negara," kata Kodrat Wibowo, Ketua Majelis Komisi  melalui keterangan tertulis diterima Tempo, 24 Agustus 2019.

Pada persidangan pembacaan putusan  perkara nomor 15/KPPU-L/2018, Majelis Komisi dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Kodrat Wibowo dan dua anggota majelis yakni Ukay Karyadi dan Afif Hasbullah.

Selain menjatuhkan denda, Kodrat mengatakan, pihaknya memerintahkan kepada Pelindo III untuk menghentikan kebijakan wajib stack 100 persen di Pelabuhan L. Say Maumere.

Awalnya KPPU menerima laporan dari pasar bersangkutan tentang kebijakan wajib stack atau penumpukan peti kemas yang dilakukan Pelindo III di Pelabuhan L. Say Maumere diduga adanya praktik monopoli jasa bongkar muat. Karena dari status pelabuhan tersebut belum menjadi terminal peti kemas.

"Berdasarkan pertimbangan Majelis meskipun Terlapor (Pelindo III) merupakan Badan Usaha Pelabuhan yang mendapat hak konsesi dari pemerintah, namun perilaku Terlapor yang menetapkan kebijakan penataan pola pelayanan peti kemas secara jelas bukan merupakan suatu kebijakan dari pemerintah sebagaimana amanat undang-undang," ujar Kodrat.

Oleh karena itu, Menurut Kodrat tindakan Pelindo III sebagai pemegang hak monopoli bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan tidak dapat dikecualikan dari ketentuan pasal 50 huruf (a) juncto pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kemudian, Majelis Komisi memberikan rekomendasi kepada KPPU untuk menganjurkan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, bersama dengan Otoritas Pelabuhan untuk membuat aturan yang jelas, serta pengawasan lebih efektif mengenai penyelenggaraan pengusahaan kepelabuhanan di pelabuhan seluruh Indonesia. "Untuk lebih menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan pelabuhan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat" tambah Kodrat.

Ia juga meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk memberikan perhatian yang serius dalam pengaturan bisnis terkait kepelabuhan, khususnya kegiatan bongkar muat. Ini dilakukan agar tercipta iklim kondusif terkait layanan bongkar muat dari dan ke kapal di Pelabuhan L. Say Maumere.

Selanjutnya, pihaknya menyarankan Pemerintah untuk melakukan review terhadap Peraturan Pemerintah  Nomor 64 tahun 2015 dan Peraturan Menteri (PM) nomor 152 tahun 2016. Lalu Kementerian Perhubungan untuk memberikan sanksi kepada pejabat yang terkait quality control Otoritas Pelabuhan atau KSOP L. Say Maumere, atas kelalaian pengawasan terkait penerapan tarif yang dipungut oleh Pelindo III yang melanggar ketentuan PM No. 72 tahun 2017.

 






KPPU Akan Awasi Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Proyek IKN

20 menit lalu

KPPU Akan Awasi Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Proyek IKN

Ketua KPPU M. Afif Hasbullah mengatakan akan mendukung program pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN.


Dinas LH DKI Pasang Pemantau Kualitas Udara, Warga Marunda Kembali Keluhkan Debu Batu Bara

8 hari lalu

Dinas LH DKI Pasang Pemantau Kualitas Udara, Warga Marunda Kembali Keluhkan Debu Batu Bara

Dinas LH DKI telah memasang Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) mobile di kawasan Marunda untuk memantau debu batu bara di kawasan pelabuhan itu.


Penyebab Pengiriman Mobil BMW Hingga Tesla Tertahan di Pelabuhan Jerman

21 hari lalu

Penyebab Pengiriman Mobil BMW Hingga Tesla Tertahan di Pelabuhan Jerman

Terhambatnya pengiriman mobil BMW hingga Tesla di Pelabuhan Jerman disebabkan kurangnya pengemudi untuk memindahkan kontainer dan mobil.


KPPU Gandeng Kejaksaan Agung Tagih Denda Pelanggar Persaingan Usaha

23 hari lalu

KPPU Gandeng Kejaksaan Agung Tagih Denda Pelanggar Persaingan Usaha

KPPU menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menyelesaikan pembayaran denda kasus persaingan usaha yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.


BPS: Lama Menginap Wisatawan di NTB Alami Penurunan

28 hari lalu

BPS: Lama Menginap Wisatawan di NTB Alami Penurunan

BPS NTB mencatat jumlah tamu yang menginap di hotel bintang pada September 2022 tercatat sebanyak 66.864 orang.


Pelni Sebut 3 Kapal Perintis Kini Singgahi 31 Pelabuhan di Wilayah NTT

29 hari lalu

Pelni Sebut 3 Kapal Perintis Kini Singgahi 31 Pelabuhan di Wilayah NTT

Tiga kapal Pelni menyinggahi 31 pelabuhan yang sulit dijangkau oleh kapal-kapal penumpang lainnya yang sering beroperasi di NTT.


Riau Ingin Proyek Pelabuhan Penyeberangan Dumai-Malaysia Dimulai Tahun Depan, 2024 Beroperasi

31 hari lalu

Riau Ingin Proyek Pelabuhan Penyeberangan Dumai-Malaysia Dimulai Tahun Depan, 2024 Beroperasi

Pemerintah Provinsi Riau menargetkan pembangunan pelabuhan penyeberangan kapal feri Dumai - Melaka (Malaysia) mulai dilakukan pada tahun 2023.


Luhut : Aturan Pengganti SKB 2 Dirjen 1 Deputi TKBM Sebelum Akhir 2022 Sudah Implementasi

35 hari lalu

Luhut : Aturan Pengganti SKB 2 Dirjen 1 Deputi TKBM Sebelum Akhir 2022 Sudah Implementasi

Luhut menjelaskan aturan baru yang menggantikan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi itu akan memperbaiki secara keseluruhan tata kelola TKBM di pelabuhan.


Bagaimana Regulasi Kawasan Perdagangan Bebas Diatur di Indonesia?

35 hari lalu

Bagaimana Regulasi Kawasan Perdagangan Bebas Diatur di Indonesia?

Peraturan pemerintah telah memberikan penjelasan secara rinci tentang pelaksanaan di kawasan perdagangan bebas. Apa saja yang diatur?


Moeldoko: Kurang Tepat Kalau Ada yang Bilang Mafia Pelabuhan, yang Ada Mafia Logistik

35 hari lalu

Moeldoko: Kurang Tepat Kalau Ada yang Bilang Mafia Pelabuhan, yang Ada Mafia Logistik

Moeldoko menekankan reformasi tata kelola di pelabuhan penting karena pelabuhan menjadi pintu masuk utama perdagangan internasional.