Pemerintah Dorong Perusahaan Kecil Dapat Dana dari Pasar Modal

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution (ketiga kiri) didampingi Menkeu Sri Mulyani (kedua kiri), Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara (kiri), Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi (kanan), Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (ketiga kanan) dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen saat pembukan perdagangan 2019 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu, 2 Januari 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution (ketiga kiri) didampingi Menkeu Sri Mulyani (kedua kiri), Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara (kiri), Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi (kanan), Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (ketiga kanan) dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen saat pembukan perdagangan 2019 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu, 2 Januari 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah akan mendorong supaya perusahaan kecil ikut mendapatkan pendanaan dari Pasar Modal dimana regulasinya tengah dikaji saat ini.

    Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan perusahaan skala kecil dan menengah pun didorong untuk memperoleh pendanaan dari pasar modal. Salah satunya dengan menerapkan segmentasi pendanaan di pasar modal berdasarkan ukuran perusahaan yang membutuhkan dana.

    “Saat ini sedang dikaji kebijakan relaksasi kewajiban bagi perusahaan dengan aset skala kecil dan menengah yang telah menjadi emiten, tanpa mengurangi kualitas keterbukaan informasi yang perlu diketahui oleh investor,” ujar Darmin dalam siaran resmi Sabtu, 24 Agustus 2019.

    Kebijakan-kebijakan strategis tersebut juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI, selain upaya Pendalaman Sektor Keuangan yang berjalan sebelumnya.

    Peningkatan inklusi keuangan melalui ketersediaan akses terhadap berbagai layanan dan produk keuangan akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi, efisiensi maupun investasi. Aktivitas dari pelaku usaha ini akan terkonversi menjadi sebuah output dalam perekonomian dan dalam jangka panjang akan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi serta mengurangi ketergantungan modal jangka pendek (short term capital inflows).

    Menurutnya, pemerintah kian agresif untuk pengembangan pasar modal yakni dengan kemudahan bagi investor dalam mengakselerasi percepatan pembukaan rekening efek untuk meningkatkan basis investor di pasar modal melalui simplifikasi pembukaan rekening efek. “Dengan kemudahan ini pembukaan rekening efek yang sebelumnya membutuhkan waktu beberapa hari kini dapat dipersingkat menjadi sekitar 30 menit,” ujar Darmin.

    Upaya pengembangan pasar modal, lanjutnya, juga dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi calon emiten dalam proses Go Public melalui pengintegrasian sistem penyampaian dokumen penawaran umum yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan dokumen pencatatan efek pada bursa efek.

    Selain itu, Darmin mengatakan bahwa setelah 42 tahun diaktifkannya kembali sejak 15 Agustus 1977, pasar modal Indonesia menerima kado berupa jumlah SID saham yang tercatat 1.000.049 orang melampaui angka milestone satu juta.

    “Perkembangan pasar modal pada tahun 1977 dari sisi nilai kapitalisasi masih relatif kecil, Rp2,73 miliar. Namun setelah 42 tahun berdiri, per 21 Agustus 2019 nilai kapitalisasi tumbuh 2.628 kali lipat dengan nilai sebesar Rp7.172,7 triliun,” katanya dalam siaran resmi Sabtu (24/8).

    Darmin menambahkan bahwa pada periode yang sama IHSG telah tumbuh 6.280%. Pada 1977 hanya 98 poin tumbuh menjadi 6.252,97 poin pada 21 Agustus 2019. Menurutnya berbagai kebijakan dan strategi turut dilakukan pemerintah dalam rangka memperkuat pasar modal di Indonesia. Pasalnya pasar modal Indonesia yang kuat tentunya harus diiringi dengan supply dan demand yang sama-sama kuat.

    “Dari sisi supply, upaya meningkatkan jumlah emiten dilakukan dengan menyederhanakan kebijakan dan mempercepat prosedur perijinan IPO. Sedangkan dari sisi demand, kita permudah dan percepat transaksi investor di pasar modal,”pungkasnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.