Kata Bos BEI Soal Aturan Baru PPh Bunga Obligasi Reksa Dana

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Inarno Djajadi saat diskusi bersama redaksi dan manajemen Tempo di gedung Tempo, Palmerah, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019. TEMPO/Nufus Nita Hidayati

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi merespons ihwal peraturan baru pajak penghasilan atas bunga obligasi. "Jadi reksadana itu tidak berbeda-beda antara satu produk dengan produk yang lain, produk-produknya disamakan dan didapat insentif lebih murah," kata Inarno di Jakarta Convention Center, Sabtu, 24 Agustus 2019.

Dia berharap pemberian insentif pemerintah itu akan mendorong jumlah nasabah ataupun transaksi obligasi ke depan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.

Beleid itu diharapkan bisa mendorong pengembangan pasar keuangan di Indonesia melalui peningkatan peran kontrak investasi kolektif untuk menyerap obligasi. “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 12 Agustus 2019, seperti dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi setkab.go.id, Kamis, 22 Agustus 2019.

Dalam PP ini disebutkan, obligasi adalah surat utang, surat utang negara, dan obligasi daerah, yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Sementara Bunga Obligasi adalah imbalan yang diterima dan/atau diperoleh pemegang Obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto.

Berdasarkan beleid ini, besarnya Pajak Penghasilan bunga dari obligasi dengan kupon adalah sebesar 15 persen bagi Wajib Pajak (WP) dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan  20 persen atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi.

Selanjutnya, PPh diskonto dari obligasi dengan kupon adalah sebesar 15 persen bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; serta 20 persen atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.

Adapun PPh diskonto dari Obligasi tanpa bunga adalah sebesar 15 persen bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan 20 persen atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.

Menurut aturan itu, besaran PPh-nya adalah 5 persen sampai dengan 2020, dengan tidak dibatasi tahun mulainya, serta 10 persen untuk 2021 dan seterusnya. Sebelumnya, pada PP No. 100 Tahun 2013, PPh dimaksud adalah 5 persen untuk 2014 – tahun 2020; dan 10 persen untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Beleid itu juga mengatur PPh bunga dan atau diskonto dari Obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak reksa dana dan wajib pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan.

 

 

HENDARTYO HANGGI | CAESAR AKBAR






Besok Periode Penguncian Saham GoTo Berakhir, Ini Rencana Manajemen

2 hari lalu

Besok Periode Penguncian Saham GoTo Berakhir, Ini Rencana Manajemen

Periode penguncian saham atau lock-up PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) akan berakhir pada 30 November 2022.


Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

5 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin 25 November dimulai dari BLT BBM akan cair lagi di bulan depan.


Bursa Efek Umumkan Potensi Delisting ke Empat Emiten Ini, Penyebabnya?

5 hari lalu

Bursa Efek Umumkan Potensi Delisting ke Empat Emiten Ini, Penyebabnya?

Bursa Efek Indonesia telah mengumumkan 4 emiten di Bursa yang berpotensi mengalami delisting.


IKN Siapkan Lahan Khusus Pusat Kegiatan Keuangan, OJK: Mungkin 2,5 Kalinya BSD

6 hari lalu

IKN Siapkan Lahan Khusus Pusat Kegiatan Keuangan, OJK: Mungkin 2,5 Kalinya BSD

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mengalokasikan anggaran untuk perpindahan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun depan.


PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk

6 hari lalu

PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk

Sri Mulyani menyatakan bahwa data penerimaan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 mencatatkan pertumbuhan yang tinggi.


Sepekan Turun 4,73 Persen, Nilai Perdagangan Saham BEI Jadi Rp 12,4 Triliun

12 hari lalu

Sepekan Turun 4,73 Persen, Nilai Perdagangan Saham BEI Jadi Rp 12,4 Triliun

Nilai transaksi saham di pasar modal mengalami penurunan 4,73 persen menjadi Rp12,41 triliun.


IHSG Sesi Pertama Anjlok ke 6.968,3, Samuel Sekuritas: Tak Ada Sektor di Zona Hijau

21 hari lalu

IHSG Sesi Pertama Anjlok ke 6.968,3, Samuel Sekuritas: Tak Ada Sektor di Zona Hijau

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup sesi pertama hari ini, Kamis, 10 November 2022, di level 6.968,3.


Selain ke Ajaib dan Stockbit, BEI Jatuhkan Sanksi Peringatan Tertulis ke Indo Premier Sekuritas

21 hari lalu

Selain ke Ajaib dan Stockbit, BEI Jatuhkan Sanksi Peringatan Tertulis ke Indo Premier Sekuritas

Tak hanya ke ke Ajaib dan Stockbit, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis kepada Indo Premier Sekuritas.


6 Tips Berinvestasi di Tengah Ancaman Resesi Global 2023, Apa Saja?

24 hari lalu

6 Tips Berinvestasi di Tengah Ancaman Resesi Global 2023, Apa Saja?

Ada enam langkah yang perlu diperhatikan dalam menanamkan investasi pada 2023, yakni tahun yang disebut-sebut bakal terjadi resesi global.


Ancaman Resesi Global 2023, Ini 6 Sektor yang Menjanjikan di Pasar Modal

24 hari lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Ini 6 Sektor yang Menjanjikan di Pasar Modal

Setidaknya ada enam sektor di pasar modal memiliki potensi yang menjanjikan karena ekonomi Indonesia dinilai lebih tangguh menghadapi ancaman resesi.