Jadi Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Sri Mulyani Buka Programnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019. Rapat kerja tersebut membahas pengesahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Bea Materai dan BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapatkan amanah dari Dewan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia menjadi ketua umum IAEI periode 2019 hingga 2023.

"Saya memaknai kepercayaan tersebut sebagai suatu harapan dari IAEI untuk saya dapat membagi pengalaman dan pengetahuan saya selama menjadi profesional ekonom baik di Indonesia maupun secara global - untuk dapat memajukan dan meningkatkan peran ekonom-ekonom Islam di Indonesia dalam upaya memajukan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia secara berkeadilan sesuai prinsip dan nilai-nilai Islam yang luhur," kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Sabtu, 24 Agustus 2019.

Dia berterima kasih atas kepercayaan dan harapan yang diberikan untuk menjalankan organisasi IAEI sampai 4 tahun ke depan. Dia juga akan berusaha mewujudkan harapan tersebut.

Menurut dia, tantangan ekonomi Indonesia yang mayoritas beragama Islam adalah memajukan kesejahteraan umat dan menciptakan kesempatan yang adil bagi semua untuk dapat mengaktualisasikan potensi dirinya untuk menjadi manusia yang produktif inovatif dan berkualitas. Juga, kata dia, dengan tetap memelihara nilai-nilai religiusitas luhur keislamannya. 

Selama 4 tahun ke depan, dia akan berupaya membangun IAEI menjadi organisasi para akademisi, ekonom-ekonom, praktisi dan industri dan policymakers yang profesional dan unggul. Sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

"Tentunya tercapainya kesejahteraan umat secara adil dan merata menjadi tujuan akhir yang ingin kita capai," ujarnya.

Menurut dia, Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat muslimnya terbesar di dunia, mempunyai potensi besar dalam mengembangkan perekonomian Islam guna mensejahterakan umatnya. Hal ini akan diwujudkan melalui beberapa program nyata, antara lain pengembangan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas riset, mendukung kebijakan yang menunjang perkembangan ekonomi syariah, mendorong sinergi antara akademisi, industri dan Pemerintah/Otoritas dalam mengembangkan ekonomi syariah. Serta mendukung upaya membangun wajah Islam yang inklusif dan sejalan dengan semangat kebhinekaan dalam bingkai NKRI.

Tentu saja, kata dia, program-program tersebut tidak akan bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari para akademisi, pelaku bisnis serta pembuat kebijakan. Oleh karena itu, seluruh unsur tersebut nantinya akan terwakili dalam kepengurusan IAEI.

"Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran bagi seluruh pengurus DPP IAEI periode 2019-2023 dalam mengemban amanah besar ini, sehingga dapat menjadi solusi dalam memecahkan masalah kemiskinan dan menjawab tantangan pengembangan perekonomian umat Islam," kata Sri Mulyani.

HENDARTYO HANGGI






Target Pertumbuhan Ekonomi RI 2023 5,3 Persen, Sri Mulyani: Sangat Ambisius

50 menit lalu

Target Pertumbuhan Ekonomi RI 2023 5,3 Persen, Sri Mulyani: Sangat Ambisius

Sri Mulyani optimistis perekonomian Indonesia bebas resesi.


Luhut Sebut Warga Beli Motor Listrik Bakal Disubsidi, Sri Mulyani: Dibahas Dulu

19 jam lalu

Luhut Sebut Warga Beli Motor Listrik Bakal Disubsidi, Sri Mulyani: Dibahas Dulu

Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih akan membahas rencana pemberian subsidi pembelian motor listrik.


Sri Mulyani Sebut Kaum Muda Beruntung Saksikan Respons Negara Hadapi Krisis Global

19 jam lalu

Sri Mulyani Sebut Kaum Muda Beruntung Saksikan Respons Negara Hadapi Krisis Global

Dalam kondisi yang serba tak pasti, Sri Mulyani mengatakan generasi muda dapat melihatnya sebagai bekal pada masa mendatang.


Sri Mulyani Ingatkan Ancaman Krisis Pangan dan Energi 2023

21 jam lalu

Sri Mulyani Ingatkan Ancaman Krisis Pangan dan Energi 2023

Sri Mulyani melihat potensi memburuknya perekonomian telah bergeser dari ancaman pandemi ke krisis global.


Terpopuler Bisnis: Demo Besar-besaran Tolak UMP DKI 2023, Sri Mulyani Beberkan Belanja Infrastruktur 2023

21 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Demo Besar-besaran Tolak UMP DKI 2023, Sri Mulyani Beberkan Belanja Infrastruktur 2023

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 1 Desember 2022 antara lain tentang demo besar-besaran tolak UMP DKI 2023 dijadwalkan sepekan.


Sri Mulyani Minta Generasi Muda Pikirkan RI saat Genap 100 Tahun, Jangan Menua tapi Miskin

1 hari lalu

Sri Mulyani Minta Generasi Muda Pikirkan RI saat Genap 100 Tahun, Jangan Menua tapi Miskin

Sri Mulyani Indrawati khawatir jika masyarakat Indonesia belum bisa makmur di 2045 atau ketika RI menginjak usia 100 tahun.


Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

1 hari lalu

Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

Sri Mulyani mengatakan pada tahun 2022, belanja APBN sebesar Rp 3.106,4 triliun dan defisit diperkirakan turun lagi menjadi Rp 598 triliun.


Terkini Bisnis: Belanja Ketahanan Pangan Naik Tahun Ini, KPPU Akan Panggil Google

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Belanja Ketahanan Pangan Naik Tahun Ini, KPPU Akan Panggil Google

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 1 Desember 2022 antara lain tentang belanja ketahanan pangan meningkat menjadi Rp 104,2 triliun.


Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

1 hari lalu

Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai utang Indonesia masih tergolong aman.


Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

1 hari lalu

Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran belanja negara tahun 2023 untuk infrastruktur di Indonesia sebesar Rp 392,1 triliun.