Pemindahan Ibu Kota Harus Diikuti Perubahan Paradigma Pejabat

Presiden Jokowi menyampaikan sambutan dalam acara buka puasa bersama pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin, 6 Mei 2019. Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan komitmen pemerintah terkait pemindahan ibu kota. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD, Robert Endi Jaweng menilai rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan harus diikuti oleh perubahan dalam paradigma berpikir pejabat negara. Perubahan ini dinilai menjadi merupakan salah satu syarat agar pemindahan ibu kota bisa mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah.

Salah satunya yaitu mengubah orientasi politik anggaran agar lebih banyak ditujukan kepada daerah. Di dalamnya, termasuk mengalokasikan dana transfer ke daerah yang lebih besar. “Mungkin karena terlalu lama di Jakarta, enggak terbuka pikirannya,” kata Robert dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 24 Agustus 2019.

Menurut Robert, otonomi daerah yang telah berlangsung sejak 2004 terbukti belum bisa mewujudkan pemerataan ekonomi antar daerah. Sebab, sebagian besar dari kegiatan ekonomi masih saja terpusat di Jawa. Sekitar 60 persen dari penyumbang Pendapatan Domestik Bruto atau PDB nasional, kata Robert, masih berasal dari Jawa.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemindahan ibu kota dan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan memang ditujukan untuk mengurai ketimpangan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Dari catatan Bappenas, 58,49 persen dari Pendapatan Domestik Bruto atau PDB nasional selama ini disumbang dari Pulau Jawa saja.

Namun, kebijakan ini bukanlah satu-satunya upaya untuk mengatasi ketimpangan tersebut. “Saya enggak bilang satu-satunya,” kata Bambang dalam diskusi di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2019.

Institute for Development of Economic and Finance atau Indef melakukan riset mengenai dampak pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan terhadap kinerja perekonomian sektoral,regional, dan nasional. Dua lokasi menjadi simulasi dalam riset ini yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, dua daerah yang sering disebut menjadi ibu kota baru pilihan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dari hasil riset ini, Indef menyimpulkan pemindahan ibu kota hanya akan menguntungkan provinsi tujuan, tapi belum tentu mengurangi ketimpangan di provinsi lain. “Temuan kami, pemerataan tidak akan tercapai segampang itu, karena bicara distribusi kue di regional gak semudah itu, ini kan bukan memindahkan pabrik, tapi lebih banyak memindahkan aktivitas pemerintahan,” kata Peneliti dari Ekonom Rizal Taufikurahman dalam paparannya di ITS Tower, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Agustus 2019.






Ini Alasan Pulau Kalimantan Jarang Terjadi Gempa

2 hari lalu

Ini Alasan Pulau Kalimantan Jarang Terjadi Gempa

Selain tidak berdekatan dengan tubrukan lempengan, Pulau Kalimantan jarang terjadi gempa karena tidak ada gunung aktif.


Seleksi bagi PNS yang Ingin Jadi Pejabat di IKN Diperpanjang hingga Akhir November

6 hari lalu

Seleksi bagi PNS yang Ingin Jadi Pejabat di IKN Diperpanjang hingga Akhir November

Otorita IKN telah membuka 27 posisi yang terdiri atas empat kepala biro dan 23 direktur.


Kaltim Siapkan Paket Wisata Titik Nol IKN Nusantara untuk Pikat Wisatawan

7 hari lalu

Kaltim Siapkan Paket Wisata Titik Nol IKN Nusantara untuk Pikat Wisatawan

Sebelum ditetapkan sebagai IKN Nusantara, Penajam Paser Utara Kalimantan Timur telah memiliki beragam potensi alam dan budaya yang dapat dikembangkan.


Daftar Klaster Instansi Pemerintahan yang Pindah ke IKN Awal 2024

8 hari lalu

Daftar Klaster Instansi Pemerintahan yang Pindah ke IKN Awal 2024

Klaster instansi pemerintahan dipastikan akan mulai pindah ke IKN Nusantara pada tahap pertama tahun 2024.


Perry Warjiyo: Perpindahan Bank Indonesia ke IKN Masuk dalam Kebijakan 2023

10 hari lalu

Perry Warjiyo: Perpindahan Bank Indonesia ke IKN Masuk dalam Kebijakan 2023

BI mulai menyiapkan perpindahan bank sentral ke Ibu Kota Negara (IKN) baru pada 2023.


Kontrak Proyek Pembangunan Istana Negara di IKN Segera Diteken, Ini Nilainya

31 hari lalu

Kontrak Proyek Pembangunan Istana Negara di IKN Segera Diteken, Ini Nilainya

Kepastikan kelanjutan proyek pembangunan gedung Istana Negara di IKN dikonformasi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.


Kejar Mimpi Jokowi HUT RI ke-79 Digelar di Ibu Kota Negara Baru

35 hari lalu

Kejar Mimpi Jokowi HUT RI ke-79 Digelar di Ibu Kota Negara Baru

Presiden Joko Widodo atau Jokowi optimistis pada 2024 perayaan HUT RI ke-79 bisa digelar di Ibu Kota Negara baru.


Indef Sebut Iming-Iming Pemerintah Obral Insentif Belum Cukup Menarik Investor ke IKN

38 hari lalu

Indef Sebut Iming-Iming Pemerintah Obral Insentif Belum Cukup Menarik Investor ke IKN

Indef menyebut investor masih akan berpikir ulang menanamkan investasi ke IKN karena membutuhkan waktu lama untuk balik modal.


PUPR Bangun 22 Tower Rusun Pekerja IKN, Basuki: Bisa untuk Kantor Bersama

40 hari lalu

PUPR Bangun 22 Tower Rusun Pekerja IKN, Basuki: Bisa untuk Kantor Bersama

Para pekerja konstruksi IKN kini tengah membangun infrastruktur dasar yang mendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).


Ada Ancaman Resesi 2023, Ekonom Ragu-ragu Investor Tertarik Berinvestasi di IKN

41 hari lalu

Ada Ancaman Resesi 2023, Ekonom Ragu-ragu Investor Tertarik Berinvestasi di IKN

Jokowi sebelumnya menawarkan investasi di IKN langsung kepada para investor. Interaksi antara Jokowi dan investor berlangsung dalam acara jajak pasar.