Soal Pemindahan Ibu Kota, Emil Salim Cerita Presiden Soeharto

Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup era Presiden Soeharto, Emil Salim, menolak rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, dalam diskusi INDEF di ITS Tower, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Agustus 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup era Presiden Soeharto, Emil Salim beberapa waktu terakhir menjadi sorotan karena mengkritik rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Rencana ini telah disampaikan secara resmi Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR, 16 Agustus 2019.

“Kalau ada pendapat, bukan berarti menghantam,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini dalam diskusi publik bersama Institute for Development of Economic and Finance atau Indef di ITS Tower, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Agustus 2019.

Sederet alasan menjadi dasar bagi Emil menolak pemindahan ini. Pertama, Emil menilai alasan pemindahan ibu kota karena Jakarta sudah rusak tidak bisa dibenarkan. Pemerintah harusnya menyelesaikan persoalan di Jakarta, bukan lari dari persoalan.

Kedua, Emil menilai ada banyak persoalan fundamental yang lebih baik menjadi prioritas pemerintah. Salah satunya karena Indonesia tengah berada dalam situasi bonus demografi. “Ini hanya sekali seumur hidup, lebih baik manfaatkan ini,” kata dia.

Lalu mengapa Emil begitu ngotot menolak rencana Jokowi ini?

Emil mulai bercerita di hadapan peserta acara. Di zaman Orde Baru, kata dia, Soeharto pernah berkomitmen di dalam sidang DPR bahwa pemerintahannya tak akan pernah melakukan devaluasi rupiah. Saat itu, semua orang tepuk tangan. Tapi di saat yang bersamaan, devisa negara sedang menciut, nilai tukar rupiah tidak realistis dan harus dilakukan devaluasi. 

Namun saat itu, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan tidak mengambil kebijakan itu. “Mereka bilang jangan, karena presiden bilang jangan,” kata Emil menirukan percakapan kala itu.

Saat itulah, para ekonomi berkumpul membahas keadaan ekonomi bangsa. Satu pertanyaan yang diangkat saat itu adalah mengenai kebijakan devaluasi rupiah ini. “Kalau karena janji presiden, rupiah terus merosot, ekonomi negara makin rusak, apakah otak sehat ilmu ekonomi tidak layak untuk bicara dan membantu presiden mengoreksinya?” kenang Emil.

Maka saat itu, bertemulah para ekonom dan pejabat bidang keuangan dengan Soeharto. Mereka mengajukan dua opsi. Pertama, tidak ada devaluasi dan rupiah akan turun. Kedua, dilakukan devaluasi dan kemungkinan ekspor meningkat dan rupiah membaik.

Lantas, kata Emil, Soeharto pun bertanya, “Lah, kenapa dibiarkan rupiah merosot?”. Peserta yang hadir pun menjawab, “Kan bapak sendiri yang menjanjikan di sidang DPR.”

Mendengar jawaban itu, Soeharto pun mengatakan lebih baik ucapannya ditarik kalau memang keliru. Walhasil, Soeharto kemudian mencabut aturan yang melarang dilakukannya devaluasi. Devaluasi kemudian dilakukan, rupiah menguat, dan ekonom pun selamat. Namun, Emil tidak menjelaskan tahun kejadian ini. Sebab, pemerintah Soeharto tercatat melakukan beberapa kali devaluasi rupiah.

Terkadang, kata Emil Salim, presiden memang bisa memiliki penilaian yang keliru. Nah, menjadi kewajiban bagi orang-orang yang mengerti untuk mengoreksi kekeliruan ini. Menurut dia, berbagai alasan pemindahan dalam kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memiliki banyak kekeliruan. Sehingga, Ia merasa perlu untuk mengingatkan Jokowi.

FAJAR PEBRIANTO






Korban Jiwa Gempa Cianjur Bertambah Lagi, Total Sudah 329 Orang

12 jam lalu

Korban Jiwa Gempa Cianjur Bertambah Lagi, Total Sudah 329 Orang

Satu jenazah korban jiwa Gempa Cianjur kembali ditemukan. Sebelas orang masih dinyatakan hilang.


Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

14 jam lalu

Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

Uji kelayakan calon Panglima TNI akan diisi dengan acara kunjungan ke rumah KSAL Laksamana Yudo Margono.


Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

14 jam lalu

Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

Jokowi menyebut Hadi merupakan mantan Panglima TNI, sehingga ia berharap ada ketegasan terhadap para mafia tanah sehingga masyarakat merasa aman.


Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

15 jam lalu

Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

Jokowi menyebut persoalan suku yang berdiam di hutan Jambi itu bisa selesai karena Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto turun ke lapangan.


Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

17 jam lalu

Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

Jokowi akan menyerahkan secara langsung uang ganti rugi kepada korban Gempa Cianjur yang rumahnya rusak.


Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

18 jam lalu

Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

Suharso Monoarfa mengaku jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

19 jam lalu

UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

Kata Suharso, jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


Terkini Bisnis: Demo Kenaikan UMP DKI hingga 7 Desember, Jokowi Beberkan Fokus APBN 2023

20 jam lalu

Terkini Bisnis: Demo Kenaikan UMP DKI hingga 7 Desember, Jokowi Beberkan Fokus APBN 2023

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari buruh menggelar demo menolak kenaikan UMP DKI Jakarta hingga pekan depan.


Prabowo Bercanda Rambut Putih, Menteri dari Nasdem Tertawa Terbahak-bahak

20 jam lalu

Prabowo Bercanda Rambut Putih, Menteri dari Nasdem Tertawa Terbahak-bahak

Johnny membenarkan adanya obrolan rambut putih dengan Prabowo itu. Ia menyebut rambut putih itu sebagai sebuah candaan antar menteri.


6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

20 jam lalu

6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

Besaran APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun; dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.