Kemendagri Usul Ibu Kota Baru Berbentuk Kota Administratif, Sebab

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat melantik Sekretaris Jenderal dan pejabat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Agustus 2019. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mengusulkan agar ibu kota baru nantinya berbentuk daerah administratif saja, bukan daerah otonom. Salah satu implikasinya, ibu kota baru nantinya tidak akan memiliki perhelatan Pemilu Kepala Daerah atau Pilkada, layaknya Jakarta.

“Hasil (kajiannya) sudah ada, sebaiknya jangan daerah otonom,” kata  Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat.

Usulan ini muncul karena Kemendagri melihat daerah administratif bisa menghasilkan bentuk pemerintahan yang lebih cepat dalam mengambil keputusan. Sementara jika berbentuk daerah otonom seperti Jakarta, ada proses yang harus dilalui seperti halnya Jakarta. Selain itu, kata dia, bentuk kota atau daerah ini sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Namun demikian, kata Akmal, keputusan terakhir tetap berada di tangan presiden. Sebab, masih ada kajian lain dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang harus dipertimbangkan. Selain itu, Kemendagri juga masih terus menelaah aspek lainnya di ibu kota baru, mulai dari batas wilayah dengan daerah lainnya hingga susunan pemerintahan.

Informasi serupa juga pernah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Ibu Kota baru nantinya tak akan menjadi daerah otonom. Hal ini merupakan bagian dari pembahasan Kemendagri bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang memimpin pemindahan ibu kota ini.

"Kami ikut terus setiap rapat Bappenas. Tapi secara prinsip pemerintahan ini yang saya pahami bukan merupakan daerah otonom baru," kata Tjahjo, saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 12 Agustus 2019.

Tjahjo mengatakan status ibu kota baru nanti hanya akan menjadi pusat pemerintahan saja. Tak seperti Jakarta saat ini, yang juga merupakan bagian dari daerah otonom, yang masih melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Di ibu kota baru nanti, Tjahjo mengatakan konsep awalnya tak akan ada pemilihan kepala daerah sama sekali. "Setahu saya gak ada (Pilkada). Ya nanti tanya pak Bappenas," kata Tjahjo.

Ia mencontohkan salah satu daerah yang menerapkan sistem semacam ini adalah di Putrajaya di Malaysia. Putrajaya menjadi daerah khusus untuk pusat pemerintahan Malaysia. Saat ini, pembahasan mengenai pemindahan ibu kota masih terus digodok. Bappenas menyebut Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, menjadi tiga kandidat lokasi terkuat sebagai ibu kota baru.

Targetnya, groundbreaking Ibu Kota baru akan dilaksanakan pada 2021, dilanjutkan setidaknya pemindahan kawasan inti pada 2024. Masterplan juga desain untuk Ibu Kota baru sendiri ditargetkan rampung pada 2020.






MIPI Sosialisasi Perkembangan Tahapan Pemilu 2024

1 hari lalu

MIPI Sosialisasi Perkembangan Tahapan Pemilu 2024

Webinar digelar agar masyarakat memahami tahapan pemilu dan siap menuju tahun pesta demokrasi 2024.


Seleksi bagi PNS yang Ingin Jadi Pejabat di IKN Diperpanjang hingga Akhir November

2 hari lalu

Seleksi bagi PNS yang Ingin Jadi Pejabat di IKN Diperpanjang hingga Akhir November

Otorita IKN telah membuka 27 posisi yang terdiri atas empat kepala biro dan 23 direktur.


Kaltim Siapkan Paket Wisata Titik Nol IKN Nusantara untuk Pikat Wisatawan

3 hari lalu

Kaltim Siapkan Paket Wisata Titik Nol IKN Nusantara untuk Pikat Wisatawan

Sebelum ditetapkan sebagai IKN Nusantara, Penajam Paser Utara Kalimantan Timur telah memiliki beragam potensi alam dan budaya yang dapat dikembangkan.


Mendagri Harap Komite TPPU Jalankan Penguatan dan Optimalisasi Rezim Anti Pencucian Uang

3 hari lalu

Mendagri Harap Komite TPPU Jalankan Penguatan dan Optimalisasi Rezim Anti Pencucian Uang

Mendagri mendorong penanganan pencegahan TPPU dengan kolaborasi.


Perry Warjiyo: Perpindahan Bank Indonesia ke IKN Masuk dalam Kebijakan 2023

6 hari lalu

Perry Warjiyo: Perpindahan Bank Indonesia ke IKN Masuk dalam Kebijakan 2023

BI mulai menyiapkan perpindahan bank sentral ke Ibu Kota Negara (IKN) baru pada 2023.


Dukung Pemda, MIPI Angkat Potensi Kota Kendari

7 hari lalu

Dukung Pemda, MIPI Angkat Potensi Kota Kendari

Dengan adanya informasi terkait potensi Kota Kendari, diharapkan dapat menarik investor dari berbagai pihak termasuk swasta agar berinvestasi.


RUU Provinsi Papua Barat Daya Disahkan, Tito: Target Perppu Pemilu Tuntas Akhir Bulan

9 hari lalu

RUU Provinsi Papua Barat Daya Disahkan, Tito: Target Perppu Pemilu Tuntas Akhir Bulan

Pascadiundangkan, kata Tito, Kementerian Dalam Negeri bakal mencari penjabat Gubernur Papua Barat Daya.


Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Apresiasi Bawaslu

10 hari lalu

Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Apresiasi Bawaslu

Adanya Peraturan Bawaslu memberikan semangat kuat untuk mendorong pengawasan partisipatif


Setara Institute Sebut Kasus Penolakan dan Perusakan Tempat Ibadah Masih Tinggi

11 hari lalu

Setara Institute Sebut Kasus Penolakan dan Perusakan Tempat Ibadah Masih Tinggi

Hari Toleransi Internasional, Setara Institute Berharap Kemenag dan Kemendagri Permudah Syarat Pendirian Rumah Ibadah


DPR dan Kemendagri Bahas Perppu Pemilu: Jumlah Anggota DPR Ditambah hingga Nomor Urut Parpol Tetap

12 hari lalu

DPR dan Kemendagri Bahas Perppu Pemilu: Jumlah Anggota DPR Ditambah hingga Nomor Urut Parpol Tetap

DPR menyatakan peran Perppu Pemilu penting dan strategis mengingat ada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu