Iuran Naik, DJSN: BPJS Kesehatan Surplus 4,8 T di 2021

Aktivitas pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019. BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel yang mewakili seluruh data kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan. Data ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ahmad Ansyori menilai bahwa keputusan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan merupakan jalan yang terbaik. Jika rekomendasi itu dilaksanakan pada bulan Agustus ini, maka keuangan perusahaan plat merah itu bisa surplus pada dua tahun mendatang.

"(Surplus) Rp 4,8 triliun untuk 2021," katanya saat ditemui di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Agustus 2019.

Anggaran BPJS Kesehatan yang akan surplus dengan diawali dengan seimbangnya neraca pembayarannya atau tidak defisit lagi pada tahun 2020. Lalu pada tahun selanjutnya, terjadi surplus yang paling besar.

Kemudian, terus menurun seiring bertambahnya tahun karena disebabkan oleh meningkatnya biaya kesehatan dan dibarengi dengan penambahan peserta.

Namun, Ahmad memberikan catatan Pemerintah dalam menentukan iuran BPJS Kesehatan harus sesuai hitungan yang disarankan pihak DJSN." Jangan dikurangin. Kalau dikurangin lagi ya, tidak sesuai," tambahnya.

BPJS Kesehatan sebelumnya diprediksi bakal menanggung defisit lagi hingga Rp 28 triliun pada akhir tahun ini. Karena itu, Ahmad menyatakan salah satu solusi untuk mempersempit celah defisit ialah menaikkan angka iuran

"Mengapa sebesar itu? Sekarang beban defisit yang dialami sudah besar. Maka kenaikan iuran diperlukan untuk dapat mengatasi defisit," ujarnya.

Ahmad menjelaskan tentang  besaran kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk anggota mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) kepada pemerintah. Dalam usulan tersebut, pihaknya meminta premi untuk seluruh kelas naik mulai Rp 16.500 hingga 40 ribu.

Untuk iuran kelas III diusulkan naik Rp 16.500. Bila semula premi untuk kelas ini hanya Rp 25.500, kini DJSN meminta pemerintah mematok menjadi Rp 42 ribu.

Dari usulan tersebut, premi kelas I tampak yang mengalami kenaikan paling signifikan. Sebelumnya, iuran anggota PBPU untuk kelas ini hanya Rp 80 ribu. Sedangkan kelas II diusulkan naik Rp 29 ribu, yakni dari semula Rp 51 ribu menjadi Rp 80 ribu. 

Selanjutnya, iuran untuk kelas III diusulkan naik Rp 16.500. Bila semula premi untuk kelas ini hanya Rp 25.500, kini DJSN meminta pemerintah mematok iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp 42 ribu.






Menkes Bandingkan Biaya Kesehatan Paling Efisien di RI, Malaysia, Singapura, Jepang dan AS

1 hari lalu

Menkes Bandingkan Biaya Kesehatan Paling Efisien di RI, Malaysia, Singapura, Jepang dan AS

Menkes membandingkan biaya kesehatan di sejumlah negara seperti Indonesia, Singapura, Jepang dan Amerika Serikat. Mana yang paling efisien?


Menkes Kritik Orang Kaya Pakai BPJS Kesehatan, Sebenarnya Boleh atau Tidak?

1 hari lalu

Menkes Kritik Orang Kaya Pakai BPJS Kesehatan, Sebenarnya Boleh atau Tidak?

DJSN menanggapi kritik Menkes soal orang kaya yang memanfaatkan BPJS Kesehatan hingga akhirnya membebani negara menuai respons banyak pihak.


Siapkan Produk Khusus Orang Kaya', BPJS Kesehatan: Tidak Ada Perbedaan Perlakuan

1 hari lalu

Siapkan Produk Khusus Orang Kaya', BPJS Kesehatan: Tidak Ada Perbedaan Perlakuan

Pemerintah akan segera menerbitkan beleid yang mengatur ketentuan kombinasi biaya perawatan asuransi kesehatan BPJS Kesehatan dan swasta.


Bulan Ini, Kemenkes Akan Keluarkan Aturan BPJS untuk Orang Kaya

1 hari lalu

Bulan Ini, Kemenkes Akan Keluarkan Aturan BPJS untuk Orang Kaya

Kolaborasi pembayaran antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta telah dibahas sejak awal tahun ini.


APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

2 hari lalu

APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

Sri Mulyani menuturkan defisit APBN akan terjadi sampai akhir tahun, namun angkanya membaik dan masih sesuai dengan target dalam Perpres.


Cara Mudah Cek Status BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak

2 hari lalu

Cara Mudah Cek Status BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak

Berikut cara cek status kepesertaan BPJS Kesehatan aktif atau tidak lewat HP tanpa harus datang ke kantor cabang


Terpopuler: Orang Kaya Diminta Tak Bebani BPJS Kesehatan, PUPR Bangun Ulang Rumah Runtuh di Cianjur

3 hari lalu

Terpopuler: Orang Kaya Diminta Tak Bebani BPJS Kesehatan, PUPR Bangun Ulang Rumah Runtuh di Cianjur

Berita terpopuler pada Rabu, 23 November 2022 dimulai dari permintaan Menkes Budi Gunadi Sadikin agar orang kaya tak membebani BPJS Kesehatan.


Minta Orang Kaya Tak Bebani BPJS Kesehatan, Menkes: Diharapkan Bayar Sendiri Melalui Swasta

3 hari lalu

Minta Orang Kaya Tak Bebani BPJS Kesehatan, Menkes: Diharapkan Bayar Sendiri Melalui Swasta

Menkes Budi Gunadi Sadikin meminta orang kaya tak membebani negara melalui pembiayaan kesehatan oleh BPJS Kesehatan. Apa maksudnya?


Bank Indonesia Catat Surplus Transaksi Berjalan Naik jadi USD 4,4 Miliar

8 hari lalu

Bank Indonesia Catat Surplus Transaksi Berjalan Naik jadi USD 4,4 Miliar

BI mengumumkan transaksi berjalan di Tanah Air kembali naik pada kuartal ketiga tahun 2022 ini. Hal tersebut didorong oleh kuatnya kinerja ekspor.


RI Catat Surplus Perdagangan 30 Bulan Berturut-turut, BPS: Per Oktober Tembus USD 5,67 Miliar

11 hari lalu

RI Catat Surplus Perdagangan 30 Bulan Berturut-turut, BPS: Per Oktober Tembus USD 5,67 Miliar

Per Oktober 2022, surplus perdagangan mencapai US$ 5,67 miliar dengan rincian nilai ekspor US$ 24,81 miliar dan impor US$ 19,14 miliar.