Riset Indef: Ada Dampak Negatif Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019. Ratas itu membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economic and Finance atau Indef menemukan berbagai dampak negatif dari rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Temuan ini berasal dari riset simulasi yang dilakukan oleh Indef menggunakan model ekonomi keseimbangan umum atau Model CGE (Computable General Equilibrium). 

“Pemindahan tersebut tidak memberikan dampak apa-apa terhadap pertumbuhan PDB riil dan GNE (Gross National Expenditure) riilnya,” kata peneliti Indef, Rizal Taufikurahman, dalam paparannya di ITS Tower, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Agustus 2019.

Dengan demikian, pemindahan ibu kota ini tidak cukup kuat untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Adapun dalam riset ini, Indef menjadikan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur sebagai simulasi dua daerah calon ibu kota baru. Selama ini, dua daerah inilah yang digadang-gadang menjadi ibu kota baru pilihan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

Dalam skenario pertama yaitu Kalimantan Tengah. Riset Indef menemukan pemindahan ibu kota ke provinsi ini berdampak 1,77 persen terhadap PDRB atau Pendapatan Domestik Regional Bruto di Kalimantan Tengah. Namun, kontribusinya pada PDB nasional hanya 0,0001 persen. Sebaliknya, pemindahan ibu kota ini berkontribusi negatif pada PDRB provinsi lain hingga 0,04 persen.

Sementara itu dalam skenario kedua, Kalimantan Timur. Jika dipindahkan ke daerah ini, dampaknya pada PDB nasional sama sekali tak ada alias 0 persen. Sementara, dampak pada PDRB Kalimantan Timur meningkat hingga 0,24 persen. Lalu, dampak negatif dirasakan pada provinsi lain, kecuali Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Papua dari sisi PDRB.

Selain itu, kata Rizal, pemindahan ibu kota juga menstimulus turunnya jumlah output di hampir semua sektor tradable-goods yang berbasis sumber daya alam. Sebaliknya, sektor yang meningkat justru ada pada non-tradable goods yang terhitung bukan sektor produktif. Di antaranya yaitu administrasi, pertahanan, pendidikan dan kesehatan, hingga kertas dan publikasi.

Malahan, kata Rizal, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Tengah ataupun Kalimantan Timur akan mengerek harga barang di kedua daerah tersebut, Sebab, akan ada tambahan sekitar 2 juta lebih penduduk dan membuat permintaan terhadap barang meningkat. Jika suplainya terbatas, maka harga pun akan otomatis naik. “Kalau terjadi secara bersamaan, maka akan terjadi inflasi,” kata dia.

Meski demikian, Rizal mengakui model ini hanyalah jangka pendek ketika pemindahan ibu kota telah direalisasikan, bukan jangka panjang, Adapun Model CGE dari sebuah perekonomian nasional, kata Rizal, merupakan sistem persamaan yang mencerminkan perilaku semua pelaku ekonomi, yaitu perilaku konsumen dan produsen serta kondisi kliring pasar (Market Clearing Condition).

Sementara itu, dalam Dialog Pemindahan Ibu Kota Negara pada 16 Mei 2019, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebut pemindahan ibu kota ke luar Jawa justru akan memperkuat fungsi Pusat Kawasan Nasional (PKN) dan Pusat Kawasan Wilayah (PKW), terutama di kawasan Indonesia Timur. “Sehingga bisa membantu mengurangi kesenjangan antara Indonesia Timur dan Barat,” kata dia.

 






Daftar Klaster Instansi Pemerintahan yang Pindah ke IKN Awal 2024

3 hari lalu

Daftar Klaster Instansi Pemerintahan yang Pindah ke IKN Awal 2024

Klaster instansi pemerintahan dipastikan akan mulai pindah ke IKN Nusantara pada tahap pertama tahun 2024.


Perry Warjiyo: Perpindahan Bank Indonesia ke IKN Masuk dalam Kebijakan 2023

5 hari lalu

Perry Warjiyo: Perpindahan Bank Indonesia ke IKN Masuk dalam Kebijakan 2023

BI mulai menyiapkan perpindahan bank sentral ke Ibu Kota Negara (IKN) baru pada 2023.


Pre Market Proyek IKN, Jokowi: Pindah Ibu Kota Bukan Soal Fisik tapi Budaya Kerja Baru

39 hari lalu

Pre Market Proyek IKN, Jokowi: Pindah Ibu Kota Bukan Soal Fisik tapi Budaya Kerja Baru

TEMPO.CO, Jakarta- Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan bahwa pindah Ibu Kota Negara atau IKN bukan sekadar memindah gedung kementerian, Istana Presiden, atau memindahkan gedung Istana Wakil Presiden. Menurut dia, pemindahan ini bukan fisik, tapi yang ingin dibangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan ekonomi baru.


Dukung Pemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara, Heru Budi Hartono Bakal Bahas Nasib Jakarta

40 hari lalu

Dukung Pemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara, Heru Budi Hartono Bakal Bahas Nasib Jakarta

Heru Budi Hartono akan membawa hasil pembahasan nasib Jakarta setelah pemindahan IKN ke Bappenas dan Jokowi.


Sambut Ibu Kota Nusantara, Malaysia Diminta Perbaiki Jalan ke Perbatasan

27 September 2022

Sambut Ibu Kota Nusantara, Malaysia Diminta Perbaiki Jalan ke Perbatasan

Pemerintah Malaysia diminta memperbaiki jalan menuju perbatasan Indonesia, untuk mendapatkan keuntungan dari pembangunan ibu kota baru Nusantara


PKS Optimistis Jakarta Siap Jadi Kota Bisnis setelah Ibu Kota Negara Pindah

22 September 2022

PKS Optimistis Jakarta Siap Jadi Kota Bisnis setelah Ibu Kota Negara Pindah

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin optimistis Jakarta bisa jadi kota bisnis dan ekonomi setelah Ibu Kota Negara (IKN) resmi pindah ke Kalimantan.


Minimal 2 Deputi Otoritas IKN Akan diisi Masyarakat Lokal Kaltim

17 September 2022

Minimal 2 Deputi Otoritas IKN Akan diisi Masyarakat Lokal Kaltim

Pimpinan Otorita IKN tengah menggodok susunan organisasi ibu kota pengganti DKI Jakarta itu. Dua deputi yang dipilih diutamakan berasal dari Kaltim.


Ketahui Kayu Bajakah, Ragam Jenis Pohon dari Hutan Kalimantan

29 Agustus 2022

Ketahui Kayu Bajakah, Ragam Jenis Pohon dari Hutan Kalimantan

Kayu bajakah memiliki banyak jenis. Jika salah pilih, bisa-bisa Anda mengonsumsi racun. Kenali jenis bajakah yang sering dikonsumsi masyarakat Kalimantan


9.300 Calon Tenaga Kerja Akan Dilatih untuk Pembangunan Infrastruktur IKN

27 Agustus 2022

9.300 Calon Tenaga Kerja Akan Dilatih untuk Pembangunan Infrastruktur IKN

IKN Nusantara selama enam hari akan melatih sebanyak 1.535 orang calon tenaga kerja konstruksi untuk tahap pertama.


Wakil Kepala Otorita IKN: Waktu yang Tersedia Sangat Kurang untuk Pembangunan Tahap Awal

27 Agustus 2022

Wakil Kepala Otorita IKN: Waktu yang Tersedia Sangat Kurang untuk Pembangunan Tahap Awal

Wakil KEtua Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan waktu yang tersedia sangat kurang untuk pembangunan tahap awal IKN.