Ada Usul Referendum Pemindahan Ibu Kota, Ini Kata Emil Salim

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup era Presiden Soeharto, Emil Salim, menolak rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, dalam diskusi INDEF di ITS Tower, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Agustus 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup era Presiden Soeharto, Emil Salim, menolak rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, dalam diskusi INDEF di ITS Tower, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Agustus 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta -  Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan dinilai ekonom senior Emil Salim tidak perlu melibatkan upaya referendum. Ia lebih menekankan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapatkan masukan yang lebih rasional terkait rencana pemindahan tersebut.

    "Tidak usah menggunakan referendum. Yang penting bagaimana Presiden Joko Widodo mendapatkan masukan yang lebih rasional sehingga beliau yang memutuskan rencana pemindahan ibu kota negara. Tidak perlu menggunakan referendum," ujar Emil Salim di Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019.

    Dia mengkhawatirkan jika referendum terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan dilakukan maka akan menjadi masalah politis. Oleh karena itu, semua pihak disarankan melakukan kajian lebih dalam dan jernih terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, ketimbang mengusulkan referendum untuk memutuskannya.

    Sebelumnya Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengusulkan perlu digelar referendum terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan agar ada pendapat dari.

    Hal senada juga disuarakan oleh Sandiaga Uno terkait perlunya referendum pemindahan ibu kota mengingat masalah tersebut merupakan masalah strategis dan pentingnya melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pengambilan keputusan pemindahan ibu kota negara.

    Adapun Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan bahwa usulan referendum terkait rencana pemindahan ibu kota negara tidak perlu dilakukan, mengingat Indonesia sudah memiliki DPR yang mewakili rakyat. Presiden Jokowi pun sudah meminta izin kepada anggota dewan untuk bisa merestui rencana pemindahan ibu kota, karena nantinya rencana tersebut akan diarahkan menjadi Undang-undang.

    Terkait penilaian bahwa pemindahan ibu kota belum ada urgensinya, Moeldoko mengatakan kalau melihatnya sekarang memang belum urgen untuk pindah. Menurut dia, rencana pemindahan ibu kota baru mempertimbangkan kondisi Indonesia untuk 100 tahun ke depan, bukan memikirkan 5 tahun atau 10 tahun ke depan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.