2020, Investasi Pabrik Alumina di KEK Galang Batang Tembus 17 T

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meresmikan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang dan Peletakan Batu Pertama Refinery dan PLTU, Bintan, Sabtu, 8 Desember 2018. Dokumentasi: Kemenko Perekonomian

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meresmikan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang dan Peletakan Batu Pertama Refinery dan PLTU, Bintan, Sabtu, 8 Desember 2018. Dokumentasi: Kemenko Perekonomian

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Bintan Alumina Indonesia atau BAI, Santoni memprediksi investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Bintan, Kepulauan Riau akan tembus Rp 15 triliun sampai Rp 17 triliun pada akhir tahun 2020. Sebab, pada Desember tahun depan ditargetkan pabrik alumina refinery sudah mulai produksi.

    ”Hingga Agustus ini, BAI telah merealisasikan investasi Rp 5 triliun,” kata Santoni pada Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK di Hotel Aryaduta Jakarta, seperti dikutip pada keterangan tertulis, Jumat, 23 Agustus 2019.

    Santoni mengungkapkan, dana investasi Rp 5 triliun itu digunakan untuk membangun pabrik alumina refinery yang saat ini telah rampung pembangunan pondasi dan struktur dasar, gas plant yang telah selesai pembangunan pondasi dan struktur dasar, pelabuhan dengan dermaga serbaguna 2x35.000 Dwt dan dermaga tongkang 4x10.000 Dwt. "Pembangunannya sudah mencapai 95 persen, serta infrastruktur dasar kawasan," ucapnya.

    Ia mengatakan, realisasi investasi itulah yang akan meningkat drastis menjadi Rp 15 triliun hingga Rp 17 triliun pada akhir tahun 2020, dengan target pada Desember tahun 2020 pabrik sudah mulai produksi. Santoni menargetkan, pada triwulan I tahun 2021, BAI  sudah bisa ekspor alumina 1 juta ton dengan devisa yang tercipta US$ 350 juta.

    ”Kami bekerja keras mengejar target produksi di akhir tahun 2020. Karena itu kami meminta dukungan pemerintah agar semua bisa sesuai jadwal. Target ini tidak mudah dicapai tanpa dukungan semua pihak,” kata Santoni.

    Sebagai informasi, KEK Galang Batang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2017 dengan target nilai investasi Rp 36,25 triliun selama 5 tahun, dan mampu menyerap tenaga kerja 23.200 orang. PT BAI merupakan perusahaan pembangun dan pengelola KEK Galang Batang.

    Santoni menjelaskan, hingga saat ini pihaknya telah menguasai lahan seluas 1.750 hektare dari target 2.333 hektare. Lahan seluas itu untuk dibangun pengolahan dan pemurnian bijih bauksit (refining) menjadi alumina berkapasitas 2 juta ton per tahun, pengolahan alumina menjadi aluminium ingot (smelting) berkapasitas 1 juta ton per tahun, pengembangan PLTU, dan pengembangan pelabuhan bongkar muat.

    ”Untuk mendukung operasional pabrik-pabrik pengolahan alumina ini, secara bertahap hingga tahap tiga nanti kami akan membangun PLTU 2.000 MW. Semua dana investasi dari BAI sendiri,” ujarnya.

    Pembangunan KEK Galang Batang dilakukan secara bertahap dalam tiga tahapan. Pertama, Santoni menjelaskan, jangka waktu tahun 2016-2020 merupakan tahapan persiapan kawasan secara menyeluruh menjadi kawasan basis industri dengan menyusun organisasi pelaksana dan pengelolaan kawasan, penyiapan kerja sama dan kemitraan, pembangunan industri pengolahan, peningkatan infrastruktur dan logistik, dan hal lain yang diperlukan.

    Kemudian kedua, jangka waktu 2020-2026 diarahkan kepada pengembangan kaveling industri turunan refinery dan smelter alumina, antara lain industri manufaktur, industri otomotif, dan industri lain berbasis alumina, serta fasilitas pendukung lain. Lalu tahap tiga mulai tahun 2026-2030 merupakan tahap akhir dari pengembangan kawasan yang diarahkan untuk melengkapi seluruh fasilitas yang diperlukan sesuai dengan master plan.

    EKO WAHYUDI | RR ARIYANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.