Mobil Presiden Diusulkan Kendaraan Sejuta Umat, Respons Gaikindo?

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mobil yang ditumpangi Presiden Joko Widodo disambut pasukan berkuda saat menghadiri upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-73 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, 10 Juli 2019. Tempo/Friski Riana

    Mobil yang ditumpangi Presiden Joko Widodo disambut pasukan berkuda saat menghadiri upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-73 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, 10 Juli 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor atau Gaikindo Johannes Nangoi memaparkan spesifikasi mobil dinas yang dipakai presiden atau mobil presiden terpilih pada masa jabatan 2019 hingga 2024 nanti. Menurut Nangoi, mobil pelat merah milik RI 1 mesti memiliki jaminan keamanan tinggi. 

    “Keamanan harus diutamakan,” ujarnya saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Agustus 2019. 
     
    Pernyataan Nangoi menanggapi wacana soal penggantian mobil dinas presiden terpilih Jokowi yang muncul baru-baru ini. Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopia, misalnya, berpendapat bahwa rencana pembelian mobil mewah untuk presiden dan para menteri merupakan bentuk pemborosan.

    "Saya menolak rencana pembelian mobil mewah para pejabat negara yang memboroskan APBN, merugikan rakyat," kata Pipin dalam siaran tertulisnya.

    Pipin mengatakan pemerintah semestinya berempati dengan kondisi rakyat saat ini. Sebab, kata dia, masih banyak korban bencana alam yang rumahnya belum kembali dibangun. Kemudian, banyak fasilitas umum di daerah yang rusak. 

    Ia lalu mengusulkan mobil baru presiden dan menterinya memakai kendaraan berspesifikasi biasa alias sejuta umat, seperti Ertiga, Mobilio, atau Avanza. "Paling banter mobil Innova. Menggunakan mobil sejuta umat tidak akan menurunkan marwah pemerintahan," katanya.

    Lebih jauh Nangoi menyebutkan juga ada wacana untuk mengganti jenis mobil presiden dengan kendaraan berbahan bakar listrik yang ramah lingkungan dan hemat energi. Menanggapi usulan itu, Nangoi menyatakan sepakat.
     
    Sebab, menurut dia, pendapat mendorong penggunaan mobil ramah lingkungan ini sejalan dengan upaya pemerintah menggenjot pertumbuhan kendaraan nol emisi untuk mengurangi polusi. “Saya rasa sangat sejalan dengan program pemerintah. Apalagi kan mobil itu canggih, buatan negara-negara maju,” ucapnya. 
     
    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.