Iuran BPJS Kesehatan Akan Naik, Ini Kata DJSN Soal Defisit

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Iuran BPJS Kesehatan untuk semua kelas dipastikan akan naik, Selasa 6 Agustus 2019.

TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ahmad Ansyori mengatakan permasalahan defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan bukan tanpa alasan.

Menurutnya, tidak ada penegakan sanksi yang tegas kepada anggota BPJS Kesehatan yang tidak bayar iuran. "Karena sanksinya tidak ditegakan," katanya saat ditemui di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, 23 Agustus 2019.

Ahmad mengungkapkan, hal ini yang menyebabkan ketidak patuhan kepada anggota yang seakan-akan dibiarkan karena tidak membayar premi bulanan BPJS Kesehatan. Karena kebanyakan mereka baru mendaftar ketika sakit dan sesudahnya tidak mlunasi tanggung jawabnya.

Ketika membahas ketaatan membayar iuran di Indonesia, Ahmad menuturkan, bahwa persentase  di Indonesia yang mencapai 53 persen, "untuk prorgram yang sama di negara-negara lain, artinya kita komparasi dengan seperti itu tidak buruk-buruk amat," tambahnya.

Lalu kemudian yang lain yang menjadi penyebab defisit keuangan BPJS kesehatan asalah tengang iuran yang kata Ahmad dibawah nilai keekonomian,"itu akar masalah," ungkap dia.

Walaupun tugas BPJS adalah meningkatkan ketaatan dan mengoptimalkan pemasukan agar bisa membayar tunggakan. Namun, Ahmad mengutarakan, untuk kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah tidak terhindarkan lagi, untuk bisa kembali menyehatkan keuangan badan asuransi plat merah.

"Mengapa sebesar itu? Sekarang beban defisit yang dialami sudah besar. Maka kenaikan iuran diperlukan untuk dapat mengatasi defisit," ujarnya.

Ahmad menjelaskan tentang  besaran kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk anggota mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) kepada pemerintah. Dalam usulan tersebut, pihaknya meminta premi untuk seluruh kelas naik mulai Rp 16.500 hingga 40 ribu.

Untuk iuran kelas III diusulkan naik Rp 16.500. Bila semula premi untuk kelas ini hanya Rp 25.500, kini DJSN meminta pemerintah mematok menjadi Rp 42 ribu.

Dari usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut, premi kelas I tampak yang mengalami kenaikan paling signifikan. Sebelumnya, iuran anggota PBPU untuk kelas ini hanya Rp 80 ribu. Sedangkan kelas II diusulkan naik Rp 29 ribu, yakni dari semula Rp 51 ribu menjadi Rp 80 ribu. "Rinciannya, sudah sering saya bilang, besaran iuran yang diusulkan kelas 1 Rp 120 ribu," ucap Ahmad.






Raih Predikat UHC, Pemkot Palopo Berkomitmen Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan

2 hari lalu

Raih Predikat UHC, Pemkot Palopo Berkomitmen Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan

Walikota Palopo, H. M. Judas Amir menerima penghargaan predikat Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan.


Ikuti Prosedur JKN, Faizal Operasi Angkat Kandung Empedu Tanpa Biaya

2 hari lalu

Ikuti Prosedur JKN, Faizal Operasi Angkat Kandung Empedu Tanpa Biaya

Mulai dari mendapatkan rujukan dari klinik ke RS Bhayangkara di Mamuju, sampai akhirnya mendapatkan rujukan ke RS Siloam di Makassar semua gratis.


Menkes Blak-blakan Soal BPJS Kesehatan, Benarkah Hanya untuk Orang Miskin?

3 hari lalu

Menkes Blak-blakan Soal BPJS Kesehatan, Benarkah Hanya untuk Orang Miskin?

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin blak-blakan membeberkan pandangannya soal layanan BPJS Kesehatan yang belakangan memicu kontroversi.


Lewat Program SSI, RSUD Bumiayu Bayari Iuran JKN Ratusan Orang

3 hari lalu

Lewat Program SSI, RSUD Bumiayu Bayari Iuran JKN Ratusan Orang

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumiayu membantu 226 orang peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Program Skema Sharing Iuran (SSI).


Dirut BPJS Kesehatan Terpilih Jadi Pemimpin Terpopuler di Media Sosial

3 hari lalu

Dirut BPJS Kesehatan Terpilih Jadi Pemimpin Terpopuler di Media Sosial

Hasil ini didapatkan berdasarkan data pemantauan media sosial oleh PR Indonesia bekerja sama dengan Indonesia Indicator.


Program Rehab Mudahkan Peserta JKN Bayar Tunggakan

3 hari lalu

Program Rehab Mudahkan Peserta JKN Bayar Tunggakan

Program Rehab memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta yang menunggak membayar iuran BPJS Kesehatan.


BPJS Kesehatan Pastikan Jaminan Kesehatan bagi Hakim dan ASN di Institusi Peradilan

3 hari lalu

BPJS Kesehatan Pastikan Jaminan Kesehatan bagi Hakim dan ASN di Institusi Peradilan

Kepastian tersebut tertuang dalam nota kesepahaman per 8 November 2022.


BPJS Kesehatan Terapkan Simplifikasi untuk Sembilan Kondisi Ini

3 hari lalu

BPJS Kesehatan Terapkan Simplifikasi untuk Sembilan Kondisi Ini

Pasien untuk sembilan jenis perawatan semakin mudah mengurus rujukan dan memperpanjanga masa rujukan.


Bidan Maidiana, Belasan Tahun Mengabdi di Pedalaman

3 hari lalu

Bidan Maidiana, Belasan Tahun Mengabdi di Pedalaman

Untuk mencapai Desa Seumirah tempatnya mengabdi harus melintasi hutan, jalan berbatu, dan sungai.


Perjuangan Siti Ramlah, Ibu Tangguh dengan 2 Anak Pengidap Talasemia

3 hari lalu

Perjuangan Siti Ramlah, Ibu Tangguh dengan 2 Anak Pengidap Talasemia

Putra pertama menjalani pengobatan selama 18 tahun hingga berpulang. Ternyata anak bungsunya mengalami gejala serupa.