Koalisi Sipil Somasi Jokowi dan Kominfo karena Blokir Internet

Aliansi SAFEnet saat menggelar aksi solidaritas di depan Kementerian Informatika dan Komunikasi di Jl Tanah Merdeka, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019. Menurut petisi ini, tindakan pemblokiran yang dilakukan Kominfo malah membuat masyarakat di luar Papua tidak bisa mencari kebenaran peristiwa yang terjad TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari sejumlah lembaga seperti SAFEnet, Elsam, Kontras, Yayasan Pusaka, AJI dan juga Change.org melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) karena melakukan pelambatan dan blokir internet di Papua dan Papua Barat.

"Sebab, kami menilai tindakan yang dilakukan oleh Kominfo ini tidak memiliki dasar hukumnya. Sampai ini seperti kami tahu tidak ada ketentuan yang mengatur kewenangan pemerintah, menteri untuk melakukan pelambatan atau pemutusan akses internet," kata perwakilan koalisi Damar Juniarto saat menyerahkan surat somasi di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat 23 Agustus 2019.

Sebelumnya, koalisi ini mengelar aksi di depan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sambil membawa poster yang bertuliskan #NYALAKANLAGI, koalisi meminta bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Namun, karena Rudiantara masih mengelar rapat di Kantor Staf Presiden, koalisi ditemui oleh perwakilan kementerian.

Damar yang juga Direktur Eksekutif SAFEnet ini menilai bahwa tindakan Menteri Komunikasi dan Informatika merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Koalisi juga menilai perbuatan membatasi akses dan pemutusan akses internet itu bukan bentuk diskresi yang diperbolehkan menurut Undang-undang Dasar 1945 pasal 12.

Menurut koalisi, penetapan pembatasan terhadap hak sipil untuk membatasi akses internet harus dinyatakan oleh presiden secara terbuka kepada masyarakat. Selain itu, pembatasan tersebut juga dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan dinyatakan secara terbuka pula.

"Jadi bukan di tangan menteri. Karena itu, tindakan presiden membiarkan itu merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa," kata Damar.

Dalam somasinya, koalisi meminta kepada Presiden Jokowi dan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk segera mencabut pembatasan tersebut. Koalisi juga menuntut kepada Presiden Jokowi sertan menteri untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika memutuskan memblokir internet di Papua dan Papua Barat, menyusul adanya aksi demonstrasi yang terus berlanjut. Pemblokiran layanan data dilakukan sejak Rabu sore, 21 Agustus 2019.

Kebijakan ini diambil untuk mempercepat proses pemulihan situasi. Selain itu, pemblokiran oleh kementerian juga menimbang alasan keamanan dan ketertiban.

Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan belum memastikan kapan akan mencabut kebijakan tersebut. Ia menyebut ada dua syarat agar layanan telekomunikasi dapat kembali pulih.

DIAS PRASONGKO | CAESAR AKBAR






Pengamat Sebut 2 Faktor Penentu Kemenangan Ganjar, Prabowo, hingga Anies

10 menit lalu

Pengamat Sebut 2 Faktor Penentu Kemenangan Ganjar, Prabowo, hingga Anies

Agung Baskoro, menyebut Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, hingga Anies Baswedan perlu berebut restu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi


Jokowi: Bantuan Renovasi Rumah Korban Gempa Cianjur Disalurkan Kamis

34 menit lalu

Jokowi: Bantuan Renovasi Rumah Korban Gempa Cianjur Disalurkan Kamis

Pemerintah juga melakukan relokasi rumah warga dengan total 56 ribu unit. Jokowi mengakui ini bukanlah jumlah yang sedikit.


Jokowi ke Cianjur untuk Ketiga Kalinya, Cek Proyek Rumah Tanah Gempa

1 jam lalu

Jokowi ke Cianjur untuk Ketiga Kalinya, Cek Proyek Rumah Tanah Gempa

Jokowi langsung mengunjungi wilayah terdampak sehari kemudian, 22 November. Dua hari kemudian, 24 November, Jokowi kembali ke lokasi.


Jokowi Salurkan Bantuan Renovasi Rumah ke Korban Gempa Cianjur Pagi Ini

3 jam lalu

Jokowi Salurkan Bantuan Renovasi Rumah ke Korban Gempa Cianjur Pagi Ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyalurkan bantuan renovasi rumah kepada korban gempa Cianjur, Jawa Barat pagi ini. Bantuan diberikan di sela-sela kunjungan kerja Presiden ke sana.


Madura United Protes ke PT LIB, Sebut Liga 1 Digelar Mendadak

10 jam lalu

Madura United Protes ke PT LIB, Sebut Liga 1 Digelar Mendadak

Manajemen Madura United kesulitan mencari akomodasi dan transportasi. Mereka protes ke PT LIB dan menyatakan Liga 1 diadakan tergesa-gesa.


Konsep Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono di Yogyakarta: Elegan, Sederhana Tapi Tetap Anggun

15 jam lalu

Konsep Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono di Yogyakarta: Elegan, Sederhana Tapi Tetap Anggun

Presiden Jokowi mengundang para panitia pernikahan di Yogyakarta dan Solo untuk melaporkan persiapan pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono.


40 Tahun Teater Payung Hitam, Sardono W. Kusumo Singgung Perang Rusia-Ukraina

15 jam lalu

40 Tahun Teater Payung Hitam, Sardono W. Kusumo Singgung Perang Rusia-Ukraina

Sardono W. Kusumo tampil di Teater Payung Hitam menyampaikan orasi kebudayaan yang menyinggung soal perang Rusia-Ukraina dan empati.


Jakarta jadi Tuan Rumah Pertemuan Pemimpin Ibu Kota ASEAN 2023

16 jam lalu

Jakarta jadi Tuan Rumah Pertemuan Pemimpin Ibu Kota ASEAN 2023

Jakarta ditunjuk jadi tuan rumah Mayors and Governors Meeting of the ASEAN Capital 2023


Khawatir Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono Bikin Macet, Jokowi Minta Maaf ke Masyarakat

18 jam lalu

Khawatir Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono Bikin Macet, Jokowi Minta Maaf ke Masyarakat

Jokowi berharap tidak ada warga yang terganggu dengan perhelatan acara pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono.


Kaesang Pangarep Tidak Hadiri Rapat Kumbokarnan Pernikahan di Solo, Jokowi: Dia Dipingit...

18 jam lalu

Kaesang Pangarep Tidak Hadiri Rapat Kumbokarnan Pernikahan di Solo, Jokowi: Dia Dipingit...

Ketidakhadiran Kaesang Pangarep dalam rapat terakhir acara pernikahannya yang dipimpin langsung Presiden Jokowi itu menjadi bahan pertanyaan.