Pertama Kali, Keripik Singkong Bojonegoro Diekspor ke Cina

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pekerja mengangkat keripik singkong yang telah dikemas di daerah Pakuhaji, Cimahi, Jawa Barat. Jumat (27/4). Dalam sehari mereka memproduksi 2,5 Ton kripik dan dijual mulai harga Rp 13.000/kg sampai Rp 34.000/kg tergantung tingkat kepedasannya. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    Sejumlah pekerja mengangkat keripik singkong yang telah dikemas di daerah Pakuhaji, Cimahi, Jawa Barat. Jumat (27/4). Dalam sehari mereka memproduksi 2,5 Ton kripik dan dijual mulai harga Rp 13.000/kg sampai Rp 34.000/kg tergantung tingkat kepedasannya. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    TEMPO.CO, Bojonegoro Untuk pertama kalinya camilan keripik singkong dari Bojonegoro diekspor ke Negara Cina. Ekspor camilan keripik singkong diproduksi PT Pareto Estu Guna. 

    Menurut Direktur Utama PT Pareto Estu Guna Sujono Susilo, ekspor perdana ini momentum gairah industri makanan ringan. Setelah menyasar Cina, pada bulan September 2019, PT Pareto juga mengekspor camilan tersebut ke Kuwait.  "Keripik singkong ini dibuat orang Bojonegoro. Semoga semakin banyak diminati," ujar dia di Bojonegoro, Jumat 23 Agustus 2019.

    Kepala Bidang Perdagangan Internasional Dinas Provinsi Jawa Timur Desak Nyoman Sisiawati mengatakan indikator UMK mampu ekspor, yaitu memiliki legalitas dan kesiapan pasokan secara keberlanjutan. 

    "Kita berharap ada Usaha Kecil Menengah (UKM) lain seperti ini. Tujuannya menjadikan usaha ini berorientasi ekspor. Dengan demikian bisa bersaing dengan produk impor," ujarnya.

    Sementara itu Faktory Manager PT Pareto Estu Guna Muhammad Pujiono mengatakan, untuk nilai ekspor sekali kirim adalah US$ 5.000. Di Cina jajanan kripik singkong tersebut dijual di supermarket. "Untuk produksi melibatkan 25 hingga 30 pekerja lokal Bojonegoro," tegasnya.

    PT Parerto memerlukan bahan baku singkong mentah antara 2,5 hingga 4 ton tiap pekan untuk memenuhi kebutuhan produksinya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.