TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Fahmi Idris, mengaku sudah rutin dipanggil oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut dia, Luhut memang concern terhadap berbagai hal, termasuk defisit BPJS kesehatan.
"Jadi beliau ingin tahu juga lah, apa persoalan yang ada. Kami jelaskan situasinya, persoalan-persoalan aktual terkait dengan BPJS Kesehatan," kata Fahmi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019.
Kepada Luhut, Fahmi membeberkan masalah utama yang menyebabkan terjadinya miss match antara pendapatan dan pengeluaran BPJS Kesehatan.Dia mengatakan iuran saat ini masih merupakan iuran diskon belum hitungan aktuaria.
Misalnya, kata dia, peserta bukan penerima upah, pekerja mandiri, non formal kelas 3, harusnya hitungan aktuaria tahun 2015-2016 Rp 53 ribu, namun saat ini diputuskan Rp 25.500 sehingga artinya masih didiskon Rp 27.500. Kelas 2 pun, kata Fahmi, seharusnya Rp 63 ribu, tapi sekarang masih membayar Rp 51 ribu saja, atau ada diskon Rp 12 ribu.
Fahmi mengatakan Luhut juga concern pada manfaat yang diberikan BPJS Kesehatan, di mana undang-undang menyatakan kebutuhan dasar kesehatan. "Mungkin definisi yang pas tentang kebutuhan dasar kesehatan seperti apa ya, kita sama-sama review lagi lah itu kira-kira," ujarnya.
Menurut Fahmi, Luhut mengatakan, prinsipnya BPJS Kesehatan harus sesuai iuran dengan hitungan sebenarnya. Dia menegaskan iuran itu bukan mau dinaikkan, tapi belum sesuai dengan hitungan. "Ya pokoknya bagaimana semua regulasi kita perbaiki. Termasuk yang menunggak, kepatuhan membayar," ujarnya.
HENDARTYO HANGGI
