Ibu Kota Pindah, INDEF: Pemerataan Ekonomi Tidak Segampang Itu

Diskusi bertajuk "Pindah Ibu Kota Negara: Belajar dari Pengalaman Negara Sahabat" yang dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dan Duta Besar Brasil untuk Indonesia, Rubem Barbosa di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economic and Finance atau Indef melakukan riset mengenai dampak pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan terhadap kinerja perekonomian sektoral,regional, dan nasional. Dua lokasi menjadi simulasi dalam riset ini yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, dua daerah yang sering disebut menjadi ibu kota baru pilihan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dari hasil riset ini, Indef menyimpulkan pemindahan ibu kota hanya menguntungkan provinsi tujuan, tapi belum tentu mengurangi ketimpangan di provinsi lain.

“Temuan kami, pemerataan tidak akan tercapai segampang itu, karena bicara distribusi kue di regional gak semudah itu, ini kan bukan memindahkan pabrik, tapi lebih banyak memindahkan aktivitas pemerintahan,” kata Peneliti dari Ekonom Rizal Taufikurahman dalam paparannya di ITS Tower, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Agustus 2019.

Di sisi lain, Rizal menyebut pemindahan ibu kota ini justru akan merugikan bagi provinsi-provinsi lainnya karena konektivitas menuju kedua wilayah ini yang belum terbangun dengan baik. Kondisi ini, kata dia, bisa menimbulkan high cost baru bagi daerah-daerah lain.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemindahan ibu kota dan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan memang ditujukan untuk mengurai ketimpangan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Namun, kebijakan ini bukanlah satu-satunya upaya untuk mengatasi ketimpangan tersebut.

“Saya enggak bilang satu-satunya,” kata Bambang dalam diskusi di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2019. Diskusi ini bertajuk “Pindah Ibu Kota Negara: Belajar dari Pengalaman Negara Sahabat” yang mengundang Duta Besar Brasil untuk Indonesia, Rubem Barbosa.

Menurut Rizal, situasi ini terjadi lantaran sektor yang lebih banyak berkembang di kedua daerah ini hanyalah sektor seperti administrasi, pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Sektor ini, kata Rizal, tidak memiliki multiplier effect  alias sektor produktif. Selain itu, pemindahan ibu kota ini juga menstimulus turunnya jumlah output di semua sektor atau industri. “Terutama sektor tradable-good dan berbasis sumber daya alam,” kata dia.

Malahan, kata Rixal, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Tengah ataupun Kalimantan Timur akan mengerek harga barang di kedua daerah tersebut, Sebab, akan ada tambahan sekitar 2 juta lebih penduduk dan membuat permintaan terhadap barang meningkat. Jika suplainya terbatas, maka harga pun akan otomatis naik. “Kalau terjadi secara bersamaan, maka akan terjadi inflasi,” kata dia,

Meski demikian, Rizal mengakui model ini hanyalah jangka pendek ketika pemindahan ibu kota telah direalisasikan, bukan jangka panjang, Model dari analisis ini menggunakan model ekonomi keseimbangan umum atau Model CGE (Computable General Equilibrium).

Model CGE dari sebuah perekonomian nasional, kata Rizal, merupakan sistem persamaan yang mencerminkan perilaku semua pelaku ekonomi, yaitu perilaku konsumen dan produsen serta kondisi kliring pasar (Market Clearing Condition).






Soroti Tanggung Jawab Menkeu, OJK, dan LPS, Berikut Catatan Penting Indef atas RUU PPSK

1 hari lalu

Soroti Tanggung Jawab Menkeu, OJK, dan LPS, Berikut Catatan Penting Indef atas RUU PPSK

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti sejumlah perubahan dalam Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).


Heru Budi Bentuk Tim Kecil Bahas Tata Ruang Jakarta usai Ibu Kota Negara Pindah

1 hari lalu

Heru Budi Bentuk Tim Kecil Bahas Tata Ruang Jakarta usai Ibu Kota Negara Pindah

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono membahas nasib Jakarta pasca-pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan dengan Kepala Bappenas


Bappenas Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Eks DIrjen Otda: Jangan Main Hapus

1 hari lalu

Bappenas Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Eks DIrjen Otda: Jangan Main Hapus

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan Jakarta tak perlu lagi memiliki bupati atau wali kota setelah Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan


Indef Revisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2022 Jadi 5,1 Persen

18 hari lalu

Indef Revisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2022 Jadi 5,1 Persen

Indef meningkatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada keseluruhan tahun 2022 dari 5 persen secara tahunan menjadi 5,1 persen.


Rangkuman Proyeksi Ekonom hingga Bankir Ihwal Wajah Indonesia Kala Resesi 2023

32 hari lalu

Rangkuman Proyeksi Ekonom hingga Bankir Ihwal Wajah Indonesia Kala Resesi 2023

Sejumlah ekonom termasuk mantan Menteri Keuangan menanggapi proyeksi kondisi Indonesia di tengah ancaman resesi global tahun 2023.


Indef Curiga Dampak Ekonomi Pembangunan Kereta Cepat Lebih Banyak Mengalir ke Luar Negeri

43 hari lalu

Indef Curiga Dampak Ekonomi Pembangunan Kereta Cepat Lebih Banyak Mengalir ke Luar Negeri

Indef berharap konsorsium kereta cepat menyerap komponen dalam negeri dengan nilai yang lebih besar.


Ancaman Resesi 2023, Indef Soroti Kebijakan Subdisi BBM

27 September 2022

Ancaman Resesi 2023, Indef Soroti Kebijakan Subdisi BBM

Kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral negara-negara di dunia berpotensi menimbulkan resesi global.


Ancaman Resesi Global 2023, Indef: Sektor Keuangan Terpuruk Pertama

27 September 2022

Ancaman Resesi Global 2023, Indef: Sektor Keuangan Terpuruk Pertama

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid menjelaskan ancaman resesi global tahun depan akan berdampak terhadap sektor keuangan.


Paylater Meningkatkan Belanja Konsumen hingga Tiga Kali Lipat, Simak Tips dari Ekonom

21 September 2022

Paylater Meningkatkan Belanja Konsumen hingga Tiga Kali Lipat, Simak Tips dari Ekonom

Di tengah kemudahan belanja dengan Paylater, ekonom mengingatkan konsumen antara kebutuhan dan keinginan.


Jokowi Minta Ekonom Berpikir Bak Kancil yang Melompat-lompat

7 September 2022

Jokowi Minta Ekonom Berpikir Bak Kancil yang Melompat-lompat

"Karena keadaan tidak normal, dibutuhkan pemikiran yang Abunawas, yang kancil-kancil gitu, agak melompat-lompat," kata Jokowi kepada para ekonom.