Kurangi Ketergantungan Eropa soal Sawit, Luhut Ingin Kebut B100

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dari kanan: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terlihat sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 16 Juli 2019. Rapat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. TEMPO/Subekti.

    Dari kanan: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terlihat sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 16 Juli 2019. Rapat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan saat ini kampanye hitam soal sawit Indonesia sudah memiliki pengaruh terhadap pasar. Karena itu, kata dia, Presiden Jokowi sudah memerintahkan untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai turunan dari produk sawit.

    "Supaya kita jangan tergantung kepada orang lain. Salah satu yang sudah jelas policy pemerintah adalah B20, B30, sampai B100," kata Luhut di kantor Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019.

    Jika program B20, B30 maupun B100 sudah berjalan baik, mana Indonesia tidak tergantung lagi pada pasar Uni Eropa nantinya. Dia yakin penerapan B100 akan terealisasi pada tiga tahun ke depan.

    B100 sendiri merupakan bahan bakar yang sepenuhnya berasal dari nabati. Dalam B100 tidak ada komponen dari minyak fosil, melainkan 100 persen dari minyak sawit. Saat ini pemerintah sudah menjalankan program B20 dan B30, di mana solar dibuat dari campuran minyak sawit masing-masing sebanyak 20 persen dan 30 persen.

    Luhut juga melihat banyak makanan sangat membutuhkan kelapa sawit. "Tapi kita sepertinya ditekan terus karena alasannya deforestasi, kan tidak bener sebetulnya itu karena kita ini penghasil karbon kredit terbesar di dunia, saya ulangi terbesar di dunia," ujar Luhut.

    Menurut Luhut, negara barat sangat membutuhkan Indonesia, tapi tidak menyadarinya. "Sekarang kita mulai sadar, mulai eksplor, teliti dan segera nanti akan kami bawa ke masyarakat-masyarakat Eropa sana," ujarnya.

    Sebelumnya, Luhut menyampaikan temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas industri kelapa sawit nasional. "Kira-kira 81 persen itu tidak memenuhi ketentuan yang berlaku baik mengenai jumlah luasan, areanya, ISPO, plasmanya," kata Luhut

    HENDARTYO HANGGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.