Mendikbud Minta Gaji Honorer dari DAU, Kemenkeu Belum Putuskan

Reporter

Editor

Rahma Tri

Wajah bahagia seorang guru dari pelosok Cianjur saat menunjukan sertifikat pendidik di kampus Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat, 10 Januari 2016. Tenaga pendidik honorer, CPNS, dan PNS, dari seluruh pelosok Jawa Barat antre sejak pagi untuk mengambil sertifikat pendidik profesional tahun 2016. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Hingga tujuh bulan lamamya, Kementerian Keuangan masih menampung usulan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy agar guru honorer digaji melalui dana alokasi umum (DAU). Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti mengatakan harus ada sejumlah tahapan yang mesti dilakukan sebelum dapat memutuskan untuk menerima atau menolak usulan Mendikbud tersebut.

Salah satu bahan pertimbangan Kemenkeu adalah melihat kapasitas dari pemerintah daerah untuk menggaji para guru honorer ini. "Ya ditunggu pembahasan lah," kata Astera saat ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Agustus 2019.

Namun, Astera tak mengungkapkan secara jelas apakah usulan dari Muhadjir ini telah ditampung dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2020. RUU tersebut, masih dalam tahap pembahasan bersama dengan DPR. "Kami sebenarnya juga lihat outputnya seperti apa, prosesnya governance, begitu, jadi tunggu aja nanti, ada kajian dan pembahasannya," kata Astera.

Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar guru honorer digaji melalui dana alokasi umum (DAU). "Saya sudah usulkan kepada Bu Menkeu, dan beliau sangat berikan atensi agar guru honorer yang belum bisa diangkat menjadi ASN, baik PNS atau PPPK supaya dapatkan tunjangan atau honorarium yang bersumber dari DAU," kata Muhadjir di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2019.

Selain guru honorer, Muhadjir juga meminta guru PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bisa digaji






Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

2 jam lalu

Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran belanja negara tahun 2023 untuk infrastruktur di Indonesia sebesar Rp 392,1 triliun.


Hadapi Krisis 2023, Sri Mulyani: Belanja Ketahanan Pangan Naik Jadi Rp 104,2 T

2 jam lalu

Hadapi Krisis 2023, Sri Mulyani: Belanja Ketahanan Pangan Naik Jadi Rp 104,2 T

Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun.


Sri Mulyani Targetkan Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.463 T: Cermin Kehati-hatian

3 jam lalu

Sri Mulyani Targetkan Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.463 T: Cermin Kehati-hatian

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus pemulihan ekonomi.


Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

3 jam lalu

Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

Sri Mulyani menyatakan Indonesia dapat menangani pandemi sekaligus mengelola dampak sangat baik dibandingkan banyak negara-negara lain di dunia.


6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

4 jam lalu

6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

Besaran APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun; dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.


APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

4 jam lalu

APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

Alokasi APBN 2023 itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun rupiah, dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.


Jokowi Serahkan DIPA dan TKDD 2023 ke 53 Kementerian dan Lembaga

4 jam lalu

Jokowi Serahkan DIPA dan TKDD 2023 ke 53 Kementerian dan Lembaga

Jokowi telah menyerahkan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2023 kepada 53 kementerian dan lembaga.


Rencana Pembagian Rice Cooker Gratis, Susi Pudjiastuti: Tolong untuk Bangun Sekolah

18 jam lalu

Rencana Pembagian Rice Cooker Gratis, Susi Pudjiastuti: Tolong untuk Bangun Sekolah

Lewat cuitannya, Susi Pudjiastuti berpendapat dana itu bakal lebih baik jika digunakan untuk membangun 30 gedung sekolah.


Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

1 hari lalu

Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

Jokowi mengatakan investasi asing yang tengah dikejar pemerintah pusat menjadi percuma apabila APBD sendiri tidak dibelanjakan.


Jokowi Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku 27 Persen: Tertinggi di Dunia

1 hari lalu

Jokowi Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku 27 Persen: Tertinggi di Dunia

Menurut Jokowi, pertumbuhan di Maluku Utara itu adalah buah hasil upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur.