Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan meningkatkan sistem digitalisasi sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor atau e-SRUT untuk sepeda motor dan mobil. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi mengatakan, e-SRUT bakal berkontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.
“Dua hari (penerapan e-SRUT), kami kejar target PNBP sebesar Rp 800 miliar,” ujar Budi Setiyadi di kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Agustus 2019.
Budi Setiyadi mengatakan, hingga akhir tahun, Kemenhub menargetkan PNBP dari pelaksanaan e-SRUT sebesar Rp 1 triliun. Selain meningkatkan PNBP, digitalisasi terkait regulasi sertifikasi uji tipe kendaraan ini digadang-gadang bakal mempersempit celah pemalsuan dokumen. Digitalisasi ini juga akan meminimalisasi adanya kendaraan overdimensi.
Sejatinya, e-SRUT telah berlaku sejak 2016, namun hanya efektif untuk kendaraan bermotor roda dua. Budi Setiyadi mengatakan, pada 2019, sistem tersebut bakal berlaku untuk seluruh jenis kendaraan, utamanya mobil. “Untuk tahap pertama ini memang baru sepeda motor. Kami targetkan nanti e-SRUT mobil berlaku seluruhnya pada Oktober 219,” tuturnya.
Ke depan, Budi Setiyadi memastikan Kemenhub akan bekerja sama dengan kepolisian terkait pengimplementasian e-SRUT. Kementerian Perhubungan saat ini telah meneken nota kesepahaman dengan Polri. Dari kesepakatan itu, SRUT bakal sekaligus diberikan saat pemilik kendaraan mengurus dokumen izin kendaraan baru di kepolisian. “Nanti e-SRUT dengan kendaraan baru menjadi satu paket di kepolisian,” kata Budi Setiyadi.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan selama ini pengurusan SRUT dan dokumen pembelian kendaraan baru di kepolisian masih terpisah. Dengan penggabungan ini, Budi Karya berharap proses perizinan semakin efektif.
“Kalau dulu harus daftar ke Kemenhub, waktunya 3-4 hari. Sekarang 10 menit keluar,” ujarnya.
FRANCISC CHRISTY ROSANA
Iklan
