Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Solusi Sri Mulyani Soal Belanja Negara Rp 2.000 T Belum Optimal

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir dalam acara peluncuran Modul Penerimaan Negara (MPN) Generasi Ketiga di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Agustus 2019. Istimewa
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir dalam acara peluncuran Modul Penerimaan Negara (MPN) Generasi Ketiga di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Agustus 2019. Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin terus meningkatkan penggunaan teknologi digital, tak hanya dalam mengelola penerimaan pajak, namun sampai pada penggunaan anggaran untuk belanja negara di Kementerian dan Lembaga. Dengan demikian, semua data transaksi bisa dikumpulkan secara otomatis dan membuat proses belanja negara bisa makin efisien.

“Semua belanja bisa ter-record, semua transaksi menjadi reliable, ini akan memperbaiki kualitasnya,” kata Sri saat ditemui usai acara peluncuran Modul Penerimaan Negara (MPN) Generasi Ketiga di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Jumat, 23 Agustus 2019. 

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro mengakui belanja pemerintah yang saat ini sudah mencapai Rp 2.000 triliun lebih masih belum optimal. Ini terjadi karena uang negara yang dikeluarkan belum bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. “Masih ada gap-nya,” kata Bambang dalam seminar di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Senin, 12 Agustus 2019.

Salah satu sumber masalah ada pada belanja kementerian dan lembaga di 2017 hingga 2018. Dalam hitungan Bappenas, kenaikan belanja kementerian sebesar 11 persen pada periode itu, seharusnya bisa berkontribusi 0,66 persen pada pertumbuhan ekonomi nasional. Kenyataannya, peningkatan ini hanya berkontribusi 0,24 persen saja.  “0,36 persen itu apa, itu belanja yang tidak tepat sasaran,” kata dia.

Untuk itu, pada hari ini Sri Mulyani meluncurkan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga atau MPN G3. MPN G3 merupakan sistem yang disediakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama perbankan dan e-commerce, agar pembayaran pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa dilakukan secara digital.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lalu, dia juga meresmikan sejumlah inovasi digital lainnya, yaitu integrasi penyetoran pajak atas belanja daerah, rekening virtual untuk bendahara pengeluaran, serta pembayaran digital dan marketplace untuk belanja uang persediaan

Dengan sejumlah instrumen ini, akan diketahui secara cepat dan akurat data-data belanja negara yang digunakan oleh Kementerian dan Lembaga. “Kami akan bisa lihat jenis belanja apa saja yang dilakukan, berapa harga, bagaimana frekuensi dan jadi informasi bahwa data is the new mining.” Sehingga, kata Sri Mulyani, harapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar belanja makin optimal bisa dilakukan,

FAJAR PEBRIANTO

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Terkini: Korban Penipuan Order iPhone Buka Suara, Sri Mulyani Blokir Ratusan Perusahaan Tak Patuh PNBP

1 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN tahun 2024 dalam Rapat Paripurna ke-23 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Korban Penipuan Order iPhone Buka Suara, Sri Mulyani Blokir Ratusan Perusahaan Tak Patuh PNBP

Terkini: Korban penipuan pembelian iPhone buka suara, Menteri Sri Mulyani blokir ratusan perusahaan yang tidak patuh PNBP.


33 LHA Berkaitan Transaksi Mencurigakan Kemenkeu, Mahfud Md: Selama Ini Belum Berkembang

4 jam lalu

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana (kiri) Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) dan Menkeu Sri Mulyani (kanan) hadiri rapat pembahasan tentang transaksi janggal 349 triliun dengan DPR RI komisi III di Gedung Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 April 2023. Mahfud menegaskan, tidak ada perbedaan data yang disampaikan oleh Ketua Komite TPPU dalam RDPU Komisi III DPR tanggal 29 Maret 2023 dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam RDPU Komisi XI DPR tanggal 27 Maret 2023. Dari angka 349 triliun ini nilai tepatnya adalah Rp349.874.187.502.987. TEMPO/ Febri Angga Palguna
33 LHA Berkaitan Transaksi Mencurigakan Kemenkeu, Mahfud Md: Selama Ini Belum Berkembang

Bagaimana tanggapan Mahfud MD soal 33 LHA berkaitan dengan transaksi mencurigakan di Kemenkeu yang diungkap Ketua KPK Firli Bahuri?


Tips Mengenali dan Mengamankan Data Pribadi

5 jam lalu

Ilustrasi data pribadi (antara/shutterstock)
Tips Mengenali dan Mengamankan Data Pribadi

Pengamat membagikan tips mengenali dan mengamankan data pribadi agar pengguna internet waspada membagikan hal-hal di ruang siber.


Haris Azhar Laporkan 5 Hakim dalam Kasus Pembohongan Publik, Komisi Kejaksaan: Senin Pleno

8 jam lalu

Luhut Ungkap Isi Pembicaraanya dengan Haris Azhar Saat Salaman di Sidang
Haris Azhar Laporkan 5 Hakim dalam Kasus Pembohongan Publik, Komisi Kejaksaan: Senin Pleno

Komisi Kejaksaan juga melakukan rapat pleno perihal ini pada Senin, 12 Juni 2023, perihal laporan kuasa hukum Haris Azhar dan fatia Maulidiyanti.


Terapkan ABS, Kemenkeu Blokir Ratusan Perusahaan yang Tak Patuh Bayar PNBP

11 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Maret 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa dari transaksi mencurigakam senilai Rp 349 triliun, hanya Rp 3,3 triliun saja yang berkaitan dengan pegawai Kemenkeu.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Terapkan ABS, Kemenkeu Blokir Ratusan Perusahaan yang Tak Patuh Bayar PNBP

Kemenkeu menerapkan penghentian layanan perusahaan tidak taat membayar piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak


Ekonom Sebut Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Butuh Banyak Prasyarat dan Waktu Panjang

12 jam lalu

Ilustrasi Kemiskinan Jakarta. Ed Wray/Getty Images
Ekonom Sebut Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Butuh Banyak Prasyarat dan Waktu Panjang

Direktur IDEAS Yusuf Wibisono mengatakan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, butuh banyak prasyarat dan waktu yang panjang.


16 Nama Mantan Pejabat Kemenkeu Terlibat Transaksi Janggal, Ini Kata Jubir Sri Mulyani

12 jam lalu

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Yustinus Prastowo saat dimintai keterangan soal data transaksi janggal Rp 300 triliun di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, pada Jumat, 10 Maret 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
16 Nama Mantan Pejabat Kemenkeu Terlibat Transaksi Janggal, Ini Kata Jubir Sri Mulyani

Juru Bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo menjelaskan bahwa Ketua KPK hanya menyebutkan "List 33 LHA PPATK Terkait Kemenkeu dan Pajak" dan tidak menyatakan bahwa 16 orang tersebut pegawai Kemenkeu.


Sri Mulyani Implementasikan Blokir Otomatis untuk PNBP, Perusahaan Tambang Tak Bisa Kabur Lagi

23 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Sri Mulyani Implementasikan Blokir Otomatis untuk PNBP, Perusahaan Tambang Tak Bisa Kabur Lagi

Sri Mulyani mencotohkan soal ABS di sektor mineral dan batu bara atau minerba, di mana ada suatu perusahaan yang tidak membayar royalti.


Sri Mulyani Teken Aturan Tata Cara Pengelolaan PNBP, Ini 7 Substansinya

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. Kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2023 didorong oleh meningkatnya konsumsi dan investasi masyarakat hingga penyetopan kebijakan zero Covid-19 di Cina.  TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Teken Aturan Tata Cara Pengelolaan PNBP, Ini 7 Substansinya

Sri Mulyani telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP. Ini tujuh substansinya.


Bank Indonesia Solo Gandeng Pemerintah Sukoharjo, Manfaatkan Teknologi Digital Pertanian

1 hari lalu

Bupati Sukoharjo Ety Suryani (berbaju putih) ikut memanen padi di lahan pertanian Desa Majasto, Kabupaten Sukoharjo, Rabu, 7 Juni 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Bank Indonesia Solo Gandeng Pemerintah Sukoharjo, Manfaatkan Teknologi Digital Pertanian

Bank Indonesia Solo bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pemanfaatan teknologi digital pertanian.