Investasi Asing Tembus Rp 61,1 T, Bos OJK: Manfaatkan Momentum

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso saat memberikan keynote speech dalam seminar bertajuk

    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso saat memberikan keynote speech dalam seminar bertajuk "Antisipasi Disrupsi Teknologi Keuangan Kerja 4.0 : Mengendalikan Fintech sebagai Parameter Perekonomian Masa Kini" di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan, Rabu 23 Januari 2019. TEMPO/Dias Prasongko

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimboh Santoso meminta pelaku ekonomi memanfaatkan momentum masuknya investasi asing ke pasar modal dengan baik. Apalagi saat ini Bank Indonesia telah melakukan pelonggaran kebijakan makroekonomi.

    Belum lagi, saat ini ekonomi dunia tengah mengalami tren pelambatan. "Ini momentum bagus untuk memanfaatkan kondisi dengan bergerak agresif bagi pelaku pasar modal," kata Wimboh di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Jumat 23 Agustus 2019.

    Adapun hal itu disampaikan Wimboh dalam sambutannya dalam acara Capital Market Summit & Expo 2019 di Assembly Hall, Jakarta Convention Center. Acara ini merupakan salah satu rangkaian acara dari kembali dibukanya Pasar Modal atau Bursa Efek Indonesia pada 15 Agustus 1977.

    Wimboh menuturkan, momentum bagus tersebut terlihat dari mulai derasnya investasi asing melalui pasar modal dan pasar keuangan. OJK mencatat, investasi asing yang telah masuk ke pasar modal (net buy) mencapai Rp 61,1 triliun secara year to date. Sedangkan, investasi asing lewat Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 113,6 triliun.

    Dia menjelaskan, agresifnya pelaku pasar modal diharapkan juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun, pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi sampai akhir 2019 bakal mencapai 5,3 persen.

    "Jadi pelaku pasar modal tidak boleh berpuas diri harus bisa mendorong perekonomian jadi 5,3 persen dan penghimpunan dana di pasar modal harus mencapai Rp 190 triliun pada 2020," kata Wimboh.

    DIAS PRASONGKO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.