Sri Mulyani Pelajari Laporan Soal Ancaman Krisis Keuangan Asia

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019. Rapat kerja tersebut membahas pengesahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Bea Materai dan BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mempelajari laporan terbaru dari firma konsultan global, McKinsey & Co yang berjudul “Signs of Stress in The Asian Financial System”. Lewat laporan tersebut, McKinsey memperingatkan negara-negara Asia Pasifik agar mewaspadai terulangnya krisis keuangan dan krisis utang Asia pada 1997.

“Kalau ada laporan-laporan seperti itu, kami akan melihat apakah berbeda dari sisi bacaannya, dari kami,” kata dia saat ditemui usai acara peluncuran Modul Penerimaan Negara (MPN) Generasi Ketiga di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Jumat, 23 Agustus 2019.

Menurut dia, laporan dari McKinsey ini memuat keseluruhan kinerja dari negara Asia dan negara berkembang lainnya. Sehingga, Kemenkeu bisa melakukan perbandingan satu sama lain.

Selain itu, kata dia, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus mengamati perekonomian dalam negeri. “Dari sisi sektor keuangan, perbankan, non-bank, dan bagaimana korporasi secara umum,” kata dia.

Dalam laporannya, ada berbagai faktor yang digarisbawahi oleh McKinsey. Di antaranya yaitu meningkatnya utang, tekanan dalam pembayaran pinjaman, hingga berlangsungnya praktik shadow banking atau praktik perbankan oleh lembaga keuangan dari lembaga keuangan non-bank. 

Sebelum menyampaikan laporan ini, McKinsey telah memeriksa neraca keuangan 23 ribu perusahaan di sebelas negara Asia Pasifik. Mereka kemudian menemukan sebagian besar perusahaan ini mengalami “tekanan signifikan” dalam membayar utang mereka sendiri. Di Cina dan India, tekanan itu bahkan meningkat sejak 2007.

Selain itu, McKinsey melihat utang jangka panjang di perusahaan-perusahaan ini memiliki interest coverage ratio (ICR) atau rasio utang yang kurang dari 1,5 kali. Dalam kondisi ini, perusahaan pun harus menggunakan sebagian besar dari pendapatan mereka untuk membayar utang. Temuan ini muncul pada 2017 di Cina, India, dan Indonesia, di mana lebih dari 25 persen utang jangka panjang perusahaan memiliki ICR kurang dari 1,5.

“Apakah ini cukup untuk memicu krisis baru, masih harus dilihat,” demikian kata Senior Partner McKinsey Joydeep Sengupta dan Archana Seshadrinathan dikutip dari laman Bloomberg. Meski demikian, keduanya menilai pemerintah dan dunia bisnis perlu memantau penyebab potensial dari ancaman krisis baru ini.

FAJAR PEBRIANTO | BISNIS






Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

1 jam lalu

Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran belanja negara tahun 2023 untuk infrastruktur di Indonesia sebesar Rp 392,1 triliun.


Hadapi Krisis 2023, Sri Mulyani: Belanja Ketahanan Pangan Naik Jadi Rp 104,2 T

2 jam lalu

Hadapi Krisis 2023, Sri Mulyani: Belanja Ketahanan Pangan Naik Jadi Rp 104,2 T

Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun.


Sri Mulyani Targetkan Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.463 T: Cermin Kehati-hatian

2 jam lalu

Sri Mulyani Targetkan Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.463 T: Cermin Kehati-hatian

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus pemulihan ekonomi.


Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

3 jam lalu

Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

Sri Mulyani menyatakan Indonesia dapat menangani pandemi sekaligus mengelola dampak sangat baik dibandingkan banyak negara-negara lain di dunia.


6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

3 jam lalu

6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

Besaran APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun; dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.


APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

3 jam lalu

APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

Alokasi APBN 2023 itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun rupiah, dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.


Jokowi Serahkan DIPA dan TKDD 2023 ke 53 Kementerian dan Lembaga

4 jam lalu

Jokowi Serahkan DIPA dan TKDD 2023 ke 53 Kementerian dan Lembaga

Jokowi telah menyerahkan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2023 kepada 53 kementerian dan lembaga.


Presiden The Walt Disney Company Asia Pasifik: Konten Lokal Semakin Diperbanyak

7 jam lalu

Presiden The Walt Disney Company Asia Pasifik: Konten Lokal Semakin Diperbanyak

Presiden The Walt Disney Company Asia Pasifik mengungkap jumlah penonton konten lokal tahun 2022 tumbuh 8 kali dibandingkan tahun 2021.


BRIN Catat Indonesia Punya 911 Spesies Rumput Laut dan 350 Teripang

8 jam lalu

BRIN Catat Indonesia Punya 911 Spesies Rumput Laut dan 350 Teripang

Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan BRIN mengidentifikasi 911 spesies rumput laut (seaweed) dan 350 teripang (Holothuria) di Indonesia.


Rencana Pembagian Rice Cooker Gratis, Susi Pudjiastuti: Tolong untuk Bangun Sekolah

17 jam lalu

Rencana Pembagian Rice Cooker Gratis, Susi Pudjiastuti: Tolong untuk Bangun Sekolah

Lewat cuitannya, Susi Pudjiastuti berpendapat dana itu bakal lebih baik jika digunakan untuk membangun 30 gedung sekolah.