Ribuan Warganet Teken Petisi Nyalakan Lagi Internet di Papua

Ratusan massa Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme berlari saat melakukan aksi solidaritas untuk West Papua di Markas TNI AD menuju Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019. Dalam aksinya massa menyerukan kepada pemerintah agar memberikan hak menentukan nasib sendiri untuk mengakhiri rasisme dan penjajahan di bumi West Papua. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan warganet memprotes kebijakan Kementerian Komunikasi (Kominfo) yang memblokir sementara jaringan internet di Papua dan Papua Barat. Untuk itu, mereka menuntut agar kementerian yang dipimpin Menteri Rudiantara ini untuk memulihkan atau menyalakan kembali jaringan internet tersebut, Tuntutan disampaikan dengan menandatangani petisi online di laman Change,org dengan mengusung tagar #NyalakanLagi.

“Kalau kamu cinta Indonesia dan juga cinta Papua, ayo kita serukan #NyalakanLagi internet di Papua dan Papua Barat,” tulis Executive Director Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFEnet, Damar Juniarto, yang memulai petisi ini pada Rabu, 21 Agustus 2019. Hingga Kamis, 22 Agustus 2019 pukul 23.30 WIB, 4.937 orang telah menandatangani petisi online ini.

Tuntutan ini muncul sebagai respons atas Siaran Pers Nomor 155/HM/KOMINFO/08/2019 yang diterbitkan Kominfo di hari yang sama. Lewat siaran pers ini, Kominfo mengumumkan pemblokiran data di Papua dan Papua Barat. Tujuannya yaitu untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya.

Namun menurut petisi ini, tindakan pemblokiran yang dilakukan Kominfo malah membuat masyarakat di luar Papua tidak bisa mencari kebenaran peristiwa yang terjadi. Untuk itu, langkah sensor atau internet shutdown dalam bentuk blokir data dengan dalih menekan peredaran hoaks harus diprotes bersama.

Selain itu, tindakan pemblokiran dan pembatasan akses informasi ini juga dinilai melanggar hak digital, terutama hak warga negara untuk mengakses informasi yang sebenarnya dilindungi oleh pasal 19 ICCPR. Kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan menyatakan tuntutan terkait self determination atau hak untuk menentukan nasib sendiri, adalah hak asasi manusia.

Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR menyampaikan sikap yang sama. ICJR memandang bahwa tindakan-tindakan pembatasan akses layanan telekomunikasi di Papua adalah tindakan melawan hukum dan dilakukan secara sewenang-wenang oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo.

ICJR menyerukan bahwa pembatasan akses layanan komunikasi adalah bentuk pembatasan Hak Asasi Manusia, yang harus dilakukan dengan berdasar pada batas-batas kondisi yang telah ditetapkan UUD 1945 dan sesuai dengan Komentar Umum No. 29 terhadap Pasal 4 ICCPR mensyaratkan ada dua kondisi mendasar harus dipenuhi untuk dapat membatasi hak asasi manusia.

Pertama, situasi sebagai latar belakang pemblokiran harus berupa keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, Kedua, Presiden harus melakukan penetapan secara resmi bahwa negara dalam keadaan darurat melalui Keputusan Presiden sebagai dasar pembatasan layanan telekomunikasi tersebut.

Toh, meski demikian, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap membela keputusan dari anak buahnya tersebut. Ia mengatakan pemblokiran internet di Provinsi Papua dan Papua Barat demi kebaikan bersama. "Iya, itu semuanya untuk kepentingan, kebaikan kita bersama," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 22 Agustus 2019.

Namun, aksi protes tetap berlanjut di luar petisi online. Hari ini, Jumat, 23 Agustus 2019, sejumlah organisasi masyarakat sipil akan menggelar aksi di depan Gedung Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat. Tuntutannya sama yaitu agar Kominfo kembali menyatakan kembali internet di Papua dan Papua Barat.

FAJAR PEBRIANTO






Kemenko Perekonomian Beberkan 5 Sektor Usaha yang Bikin Ekonomi Digital RI Moncer

3 jam lalu

Kemenko Perekonomian Beberkan 5 Sektor Usaha yang Bikin Ekonomi Digital RI Moncer

Potensi ekonomi digital lainnya, kata Rudy, berasal dari startup yang jumlahnya mencapai 2.400.


Ramai STB Meledak, Kominfo Minta Penyebabnya Dicari Tahu Lebih Dulu

9 jam lalu

Ramai STB Meledak, Kominfo Minta Penyebabnya Dicari Tahu Lebih Dulu

Video yang memperlihatkan TV tabung hangus terbakar ramai di media sosial. TV analog tersebut diduga meledak lantaran menggunakan STB abal-abal.


Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

10 jam lalu

Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

KSAL Laksamana Yudo Margono diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Ini harta kekayaannya versi LHKPN.


Lanjutkan Safari Politik, Anies Baswedan Bakal Keliling Pulau Sumatera

10 jam lalu

Lanjutkan Safari Politik, Anies Baswedan Bakal Keliling Pulau Sumatera

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal melanjutkan safari politiknya ke sejumlah daerah di Pulau Sumatera usai menyambangi Palu


Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

11 jam lalu

Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

Fit and proper test calon Panglima TNI Yudo Margono menunggu hasil dari Bamus DPR


KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

11 jam lalu

KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

Gubernur Papua Lukas Enembe terjerat kasus dugaan suap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang melibatkan dana APBD Papua.


Jokowi Tunjuk Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Pengamat: Perubahan Pendekatan Papua Jadi Ujian

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Pengamat: Perubahan Pendekatan Papua Jadi Ujian

Yudo Margono diharapkan bisa merealisasikan kebijakan ihwal perubahan pendekatan dalam menangani konflik di Papua


Aksara Kawi dan Pegon Siap Masuk Pembakuan Digital Nasional 2023

1 hari lalu

Aksara Kawi dan Pegon Siap Masuk Pembakuan Digital Nasional 2023

PANDI telah menyerahkan dokumen RSNI untuk pembakuan fon dan papan ketik aksara Kawi dan Pegon ke BSN dan Kementerian Perindustrian.


KPK Sebut Kuasa Hukum Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

1 hari lalu

KPK Sebut Kuasa Hukum Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Kasus korupsi yang menyeret nama Gubernur Lukas Enembe merupakan perkara suap sejumlah proyek pembangunan di Provinsi Papua.


Tunggu Hasil Autopsi, Keluarga Minta Kematian Prada Indra Wijaya Diusut

4 hari lalu

Tunggu Hasil Autopsi, Keluarga Minta Kematian Prada Indra Wijaya Diusut

Prajurit TNI AU, Prada Indra Wijaya meninggal dunia di Markas Komando Operasi Udara III, Biak, Papua. Korban diduga sempat mengalami tindak kekerasan