Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ribuan Warganet Teken Petisi Nyalakan Lagi Internet di Papua

image-gnews
Ratusan massa Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme berlari saat melakukan aksi solidaritas untuk West Papua di Markas TNI AD menuju Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019. Dalam aksinya massa menyerukan kepada pemerintah agar memberikan hak menentukan nasib sendiri untuk mengakhiri rasisme dan penjajahan di bumi West Papua. TEMPO/Subekti.
Ratusan massa Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme berlari saat melakukan aksi solidaritas untuk West Papua di Markas TNI AD menuju Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019. Dalam aksinya massa menyerukan kepada pemerintah agar memberikan hak menentukan nasib sendiri untuk mengakhiri rasisme dan penjajahan di bumi West Papua. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan warganet memprotes kebijakan Kementerian Komunikasi (Kominfo) yang memblokir sementara jaringan internet di Papua dan Papua Barat. Untuk itu, mereka menuntut agar kementerian yang dipimpin Menteri Rudiantara ini untuk memulihkan atau menyalakan kembali jaringan internet tersebut, Tuntutan disampaikan dengan menandatangani petisi online di laman Change,org dengan mengusung tagar #NyalakanLagi.

“Kalau kamu cinta Indonesia dan juga cinta Papua, ayo kita serukan #NyalakanLagi internet di Papua dan Papua Barat,” tulis Executive Director Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFEnet, Damar Juniarto, yang memulai petisi ini pada Rabu, 21 Agustus 2019. Hingga Kamis, 22 Agustus 2019 pukul 23.30 WIB, 4.937 orang telah menandatangani petisi online ini.

Tuntutan ini muncul sebagai respons atas Siaran Pers Nomor 155/HM/KOMINFO/08/2019 yang diterbitkan Kominfo di hari yang sama. Lewat siaran pers ini, Kominfo mengumumkan pemblokiran data di Papua dan Papua Barat. Tujuannya yaitu untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya.

Namun menurut petisi ini, tindakan pemblokiran yang dilakukan Kominfo malah membuat masyarakat di luar Papua tidak bisa mencari kebenaran peristiwa yang terjadi. Untuk itu, langkah sensor atau internet shutdown dalam bentuk blokir data dengan dalih menekan peredaran hoaks harus diprotes bersama.

Selain itu, tindakan pemblokiran dan pembatasan akses informasi ini juga dinilai melanggar hak digital, terutama hak warga negara untuk mengakses informasi yang sebenarnya dilindungi oleh pasal 19 ICCPR. Kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan menyatakan tuntutan terkait self determination atau hak untuk menentukan nasib sendiri, adalah hak asasi manusia.

Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR menyampaikan sikap yang sama. ICJR memandang bahwa tindakan-tindakan pembatasan akses layanan telekomunikasi di Papua adalah tindakan melawan hukum dan dilakukan secara sewenang-wenang oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

ICJR menyerukan bahwa pembatasan akses layanan komunikasi adalah bentuk pembatasan Hak Asasi Manusia, yang harus dilakukan dengan berdasar pada batas-batas kondisi yang telah ditetapkan UUD 1945 dan sesuai dengan Komentar Umum No. 29 terhadap Pasal 4 ICCPR mensyaratkan ada dua kondisi mendasar harus dipenuhi untuk dapat membatasi hak asasi manusia.

Pertama, situasi sebagai latar belakang pemblokiran harus berupa keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, Kedua, Presiden harus melakukan penetapan secara resmi bahwa negara dalam keadaan darurat melalui Keputusan Presiden sebagai dasar pembatasan layanan telekomunikasi tersebut.

Toh, meski demikian, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap membela keputusan dari anak buahnya tersebut. Ia mengatakan pemblokiran internet di Provinsi Papua dan Papua Barat demi kebaikan bersama. "Iya, itu semuanya untuk kepentingan, kebaikan kita bersama," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 22 Agustus 2019.

Namun, aksi protes tetap berlanjut di luar petisi online. Hari ini, Jumat, 23 Agustus 2019, sejumlah organisasi masyarakat sipil akan menggelar aksi di depan Gedung Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat. Tuntutannya sama yaitu agar Kominfo kembali menyatakan kembali internet di Papua dan Papua Barat.

FAJAR PEBRIANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


OPM Sebut TNI Salah Tembak Mati 3 Warga Sipil, Begini Penjelasan TNI

18 jam lalu

Pasukan TPNPB-OPM menyiapkan prosesi pembakaran mayat Detius Kogoya, personil Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII Intan Jaya. Detius tewas setelah baku tembak dalam penyerangan di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 21 dan 22 Mei 2024. Dalam penyerangan itu kelompok bersenjata ini membakar 12 bilik kios dan sejumlah bangunan sekolah. Dok. Istimewa
OPM Sebut TNI Salah Tembak Mati 3 Warga Sipil, Begini Penjelasan TNI

TNI menyebut telah menyita sepucuk pistol rakitan yang dibawa anggota OPM itu, beserta bendera bintang kejora.


Gangguan IT Global, Sistem Layanan Indonesia AirAsia Berangsur Normal

1 hari lalu

Pesawat Maskapai AirAsia. airasia.com
Gangguan IT Global, Sistem Layanan Indonesia AirAsia Berangsur Normal

Maskapai penerbangan Indonesia AirAsia memastikan seluruh operasional penerbangan pada Sabtu 20 Juli 2024, mulai berangsur normal.


Kapendam Cendrawasih Sebut Situasi di Puncak Jaya Papua Kondusif Usai Rusuh Kamis Lalu

1 hari lalu

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan. Foto: Dok. Pendam XVII/Cenderawasih
Kapendam Cendrawasih Sebut Situasi di Puncak Jaya Papua Kondusif Usai Rusuh Kamis Lalu

Kapendam Cendrawasih XVII Letkol Inf Candra Kurniawan menyebut situasi di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah sudah kondusif pasca-kerusuhan pada Kamis, 18 Juli 2024.


SAFEnet akan Gugat Menkominfo dan Kepala BSSN jika Tak Bertanggung Jawab atas Polemik PDN

1 hari lalu

Ilustrasi peretasan situs dan data. (Shutterstock)
SAFEnet akan Gugat Menkominfo dan Kepala BSSN jika Tak Bertanggung Jawab atas Polemik PDN

SAFEnet berencana menggugat Menkominfo dan Kepala BSSN dalam kaitan peretasan PDN


Bungkam Protes, Pemerintah Bangladesh Terapkan Jam Malam dan Kerahkan Militer

1 hari lalu

Pengunjuk rasa anti-kuota berbaris saat  terlibat dalam bentrokan dengan Liga Chhatra Bangladesh, sayap mahasiswa dari partai berkuasa Liga Awami Bangladesh, di Universitas Dhaka, di Dhaka, Bangladesh, 16 Juli 2024. REUTERS/ Mohammad Ponir Hossain
Bungkam Protes, Pemerintah Bangladesh Terapkan Jam Malam dan Kerahkan Militer

Pemerintah Bangladesh pada Jumat memberlakukan jam malam nasional serta mengerahkan pasukan militer saat jumlah korban tewas di tengah aksi protes


Soal Ancaman TPNPB OPM yang Bakal Serang Pos Militer di Intan Jaya, TNI Sebut Tak Akan Tambah Pasukan

1 hari lalu

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu, 10 Januari 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Soal Ancaman TPNPB OPM yang Bakal Serang Pos Militer di Intan Jaya, TNI Sebut Tak Akan Tambah Pasukan

TNI pastikan tak ada penambahan pasukan ihwal pernyataan TPNPB-OPM yang bakal menyerang pos militer RI dalam sebulan ke depan.


Kata Satgas Damai Cartenz Soal TPNPB-OPM Bakal Serang Pos Militer Selama Sebulan

2 hari lalu

Aparat gabungan Polri-TNI berjaga setelah KKB menyerang Bandara Bilorai Sugapa, di Intan Jaya, Rabu, 8 Maret 2023. Dok. Humas Polda Papua
Kata Satgas Damai Cartenz Soal TPNPB-OPM Bakal Serang Pos Militer Selama Sebulan

Satgas Damai Cartenz 2024 menanggapi pernyataan TPNPB-OPM yang bakal menyerang pos militer RI di Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah dalam sebulan ke depan.


Sistem Layanan Maskapai Penerbangan Indonesia AirAsia dan Citilink Terdampak Gangguan IT Global

2 hari lalu

Penumpang mengantri di konter Delta Airlines setelah pemadaman IT Global, di Bandara Internasional Haneda di Tokyo, Jepang 19 Juli 2024. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Sistem Layanan Maskapai Penerbangan Indonesia AirAsia dan Citilink Terdampak Gangguan IT Global

Sejumlah maskapai penerbangan di Indonesia terkena dampak pemadaman internet global yang terjadi pada hari ini Jumat 19 Juli 2024. Hal ini berdampak pada sistem layanan maskapai penerbangan Indonesia AirAsia dan Citilink.


Pemadaman Internet Global, AP II Pastikan Sistem IT di 20 Bandara Berjalan Normal

2 hari lalu

Penumpang AirAsia menunggu untuk check-in secara manual di Terminal 2 Bandara Internasional Kuala Lumpur, setelah pemadaman sistem IT Global, di Sepang, Malaysia, 19 Juli 2024. REUTERS/Hasnoor Hussain
Pemadaman Internet Global, AP II Pastikan Sistem IT di 20 Bandara Berjalan Normal

PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II memastikan sistem IT di di 20 bandara tidak berdampak terhadap pemadaman internet global.


Amnesty Interantional Minta Komnas HAM Investigasi Penembakan di Puncak Jaya

2 hari lalu

Perwakilan koalisi masyarakat sipil untuk demokrasi dan anti korupsi; (dari kanan) mantan Pimpinan KPK Saut Situmorang, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dan Kabid Riset dan Advokasi Kebijakan Publik LBH-AP PP Muhammadiyah Gufroni saat melayangkan surat terbuka kepada MK, pada Kamis, 4 April 2024 di Gedung MK. Mereka mendorong Presiden Jokowi dipanggil dalam sidang PHPU Pilpres 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Amnesty Interantional Minta Komnas HAM Investigasi Penembakan di Puncak Jaya

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta Komnas HAM investigasi mendalam atas penembakan 3 warga di Puncak Jaya.