Diteken Jokowi, PPh Bunga Obligasi Reksa Dana Sebelum 2020 Jadi 5 Persen

Reporter

Ilustrasi Pelayanan Pajak. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.

Beleid itu diharapkan bisa mendorong pengembangan pasar keuangan di Indonesia melalui peningkatan peran kontrak investasi kolektif untuk menyerap obligasi. “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 12 Agustus 2019, seperti dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi setkab.go.id, Kamis, 22 Agustus 2019.

Dalam PP ini disebutkan, obligasi adalah surat utang, surat utang negara, dan obligasi daerah, yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Sementara Bunga Obligasi adalah imbalan yang diterima dan/atau diperoleh pemegang Obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto.

Berdasarkan beleid ini, besarnya Pajak Penghasilan bunga dari obligasi dengan kupon adalah sebesar 15 persen bagi Wajib Pajak (WP) dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan  20 persen atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi.

Selanjutnya, PPh diskonto dari obligasi dengan kupon adalah sebesar 15 persen bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; serta 20 persen atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.

Adapun PPh diskonto dari Obligasi tanpa bunga adalah sebesar 15 persen bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan 20 persen atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.

Beleid itu juga mengatur PPh bunga dan atau diskonto dari Obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak reksa dana dan wajib pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan aturan itu, besaran PPh-nya adalah 5 persen sampai dengan 2020, dengan tidak dibatasi tahun mulainya, serta 10 persen untuk 2021 dan seterusnya. Sebelumnya, pada PP No. 100 Tahun 2013, PPh dimaksud adalah 5 persen untuk 2014 – tahun 2020; dan 10 persen untuk tahun 2021 dan seterusnya.

CAESAR AKBAR






Jokowi ke Cianjur untuk Ketiga Kalinya, Cek Proyek Rumah Tanah Gempa

28 menit lalu

Jokowi ke Cianjur untuk Ketiga Kalinya, Cek Proyek Rumah Tanah Gempa

Jokowi langsung mengunjungi wilayah terdampak sehari kemudian, 22 November. Dua hari kemudian, 24 November, Jokowi kembali ke lokasi.


Jokowi Salurkan Bantuan Renovasi Rumah ke Korban Gempa Cianjur Pagi Ini

2 jam lalu

Jokowi Salurkan Bantuan Renovasi Rumah ke Korban Gempa Cianjur Pagi Ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyalurkan bantuan renovasi rumah kepada korban gempa Cianjur, Jawa Barat pagi ini. Bantuan diberikan di sela-sela kunjungan kerja Presiden ke sana.


Madura United Protes ke PT LIB, Sebut Liga 1 Digelar Mendadak

9 jam lalu

Madura United Protes ke PT LIB, Sebut Liga 1 Digelar Mendadak

Manajemen Madura United kesulitan mencari akomodasi dan transportasi. Mereka protes ke PT LIB dan menyatakan Liga 1 diadakan tergesa-gesa.


Konsep Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono di Yogyakarta: Elegan, Sederhana Tapi Tetap Anggun

13 jam lalu

Konsep Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono di Yogyakarta: Elegan, Sederhana Tapi Tetap Anggun

Presiden Jokowi mengundang para panitia pernikahan di Yogyakarta dan Solo untuk melaporkan persiapan pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono.


40 Tahun Teater Payung Hitam, Sardono W. Kusumo Singgung Perang Rusia-Ukraina

14 jam lalu

40 Tahun Teater Payung Hitam, Sardono W. Kusumo Singgung Perang Rusia-Ukraina

Sardono W. Kusumo tampil di Teater Payung Hitam menyampaikan orasi kebudayaan yang menyinggung soal perang Rusia-Ukraina dan empati.


Jakarta jadi Tuan Rumah Pertemuan Pemimpin Ibu Kota ASEAN 2023

15 jam lalu

Jakarta jadi Tuan Rumah Pertemuan Pemimpin Ibu Kota ASEAN 2023

Jakarta ditunjuk jadi tuan rumah Mayors and Governors Meeting of the ASEAN Capital 2023


Khawatir Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono Bikin Macet, Jokowi Minta Maaf ke Masyarakat

17 jam lalu

Khawatir Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono Bikin Macet, Jokowi Minta Maaf ke Masyarakat

Jokowi berharap tidak ada warga yang terganggu dengan perhelatan acara pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono.


Kaesang Pangarep Tidak Hadiri Rapat Kumbokarnan Pernikahan di Solo, Jokowi: Dia Dipingit...

17 jam lalu

Kaesang Pangarep Tidak Hadiri Rapat Kumbokarnan Pernikahan di Solo, Jokowi: Dia Dipingit...

Ketidakhadiran Kaesang Pangarep dalam rapat terakhir acara pernikahannya yang dipimpin langsung Presiden Jokowi itu menjadi bahan pertanyaan.


Persiapkan Pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, Jokowi Belum Berencana Ngantor di Solo

18 jam lalu

Persiapkan Pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, Jokowi Belum Berencana Ngantor di Solo

Jokowi mengatakan belum ada rencana untuk "pindah kantor" dari Ibu Kota ke Yogyakarta dan Solo demi mempersiapkan pernikahan Kaesang.


Jokowi Pastikan Kesiapan Pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono Sudah 99 Persen

20 jam lalu

Jokowi Pastikan Kesiapan Pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono Sudah 99 Persen

Jokowi menjelaskan, penggunaan Rumah Dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung dalam acara ngunduh mantu Kaesang dan Erina itu bukan untuk acara inti.