PKS Kritik Anggaran Pemindahan Ibu Kota Terlalu Besar

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 6 Agustus 2019. Rapat terbatas membahas pemindahan ibu kota yang telah ditentukan di Provinsi Kalimantan. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta -Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS melancarkan kritik keras terhadap rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Bagi PKS, pemindahan ibu kota bukan menjadi prioritas untuk menjawab persoalan strategis nasional.

“Hal ini mempertimbangkan besarnya anggaran yang dibutuhkan dan proses pembangunan yang lama,” kata anggota fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin saat membacakan pandangan fraksinya, dalam rapat paripurna RUU APBN 2020 bersama pemerintah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2019.

Seminggu yang lalu dalam pidato kenegaraannya, Jokowi secara resmi telah meminta izin kepada DPR untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Ground breaking bakal dimulai dua tahun lagi yaitu pada 2021.

Adapun total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 466 triliun. Dari jumlah tersebut, hanya Rp 93 triliun atau kurang dari seperlima saja yang bakal dibiayai APBN. Sisanya, pemerintah berharap pendanaan dari swasta.

Meski demikian, PKS mengingatkan bahwa kebijakan pemindahan ibu kota ini membutuhkan sebuah konsensus nasional, tak bisa sekedar keinginan pemerintahan Jokowi semata. “Ingat! Kebijakan ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintah saat ini.” Namun, kata Andi, juga akan melibatkan pemerintahan selanjutnya.

Masa jabatan Jokowi akan berakhir 2024 karena maksimal hanya bisa menjawab 2 periode. Nah, jika terjadi perubahan orientasi dari pemerintahan yang berkuasa 5 tahunan ini, maka PKS mengkhawatirkan investasi besar yang masuk mendanai pembangunan ibu kota bakal mangkrak dan gagal.

Selain itu, Andi menyebut pemindahan ibu kota yang bersifat fisik juga tak lagi relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Ketimbang untuk memindahkan ibu kota, kata Andi, PKS lebih ingin dana tersebut diinvestasikan untuk teknologi dan infrastruktur sains. “Untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat, serta menjawab permasalahan fundamental bangsa,” kata dia.






Korban Jiwa Gempa Cianjur Bertambah Lagi, Total Sudah 329 Orang

12 jam lalu

Korban Jiwa Gempa Cianjur Bertambah Lagi, Total Sudah 329 Orang

Satu jenazah korban jiwa Gempa Cianjur kembali ditemukan. Sebelas orang masih dinyatakan hilang.


Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

12 jam lalu

Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

Demokrat menilai AHY memiliki keunggulan ketimbang Ridwan Kamil atau pun Sandiaga Uno untuk menjadi pendamping Anies Baswedan.


Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

13 jam lalu

Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

Uji kelayakan calon Panglima TNI akan diisi dengan acara kunjungan ke rumah KSAL Laksamana Yudo Margono.


Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

14 jam lalu

Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

Jokowi menyebut Hadi merupakan mantan Panglima TNI, sehingga ia berharap ada ketegasan terhadap para mafia tanah sehingga masyarakat merasa aman.


Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

15 jam lalu

Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

Jokowi menyebut persoalan suku yang berdiam di hutan Jambi itu bisa selesai karena Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto turun ke lapangan.


Safari Politik Anies Baswedan di Aceh dan Riau Terhambat, Ini Kata PKS

15 jam lalu

Safari Politik Anies Baswedan di Aceh dan Riau Terhambat, Ini Kata PKS

PKS menilai setiap warga dan relawan berhak memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden.


Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

17 jam lalu

Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

Jokowi akan menyerahkan secara langsung uang ganti rugi kepada korban Gempa Cianjur yang rumahnya rusak.


Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

18 jam lalu

Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

Suharso Monoarfa mengaku jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


Safari Anies Baswedan ke Daerah Dihalang-halangi, Ini Kata Sekjen NasDem

18 jam lalu

Safari Anies Baswedan ke Daerah Dihalang-halangi, Ini Kata Sekjen NasDem

Sekjen NasDem Johnny G Plate tak mau berpikir negatif soal adanya penghalangan terhadap safari politik Anies Baswedan.


UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

19 jam lalu

UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

Kata Suharso, jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.