TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan lebih mendukung pemekaran kabupaten/kota dari pada pembentukan provinsi baru. “Kalau lihat pemekaran, lihat urgensinya. Urgensinya itu datang dari pelayanan publik yang terlalu lama, terlalu jauh. Maka saya cenderung pemekaran desa dan pemekaran daerah tingkat dua,” kata dia di Bandung, Kamis, 22 Agustus 2019.
Ridwan Kamil membandingkan dengan Jawa Timur yang memiliki Daerah Tingkat II lebih banyak daripada Jawa Barat. Jawa Timur dengan penduduk 40 juta memiliki 40 kabupaten/kota, sementara Jawa Barat dengan penduduk hampir 50 juta hanya memiliki 27 kabupaten/kota. Gara-gara perbedaan itu, dana bantuan keuangan pemerintah pusat yang mengucur ke Jawa Timur lebih besar ketimbang Jawa Barat.
“Jadi uang dari pusat itu turun ke Daerah Tingkat II, bukan ke provinsi. Makanya gak relevan pembentukan provinsi mah, gak berpengaruh. Yang berpengaruh itu adalah pemekaran Tingkat II. Tambah 10 daerah saja, itu uang triliunan-triliunan dari pusat (masuk), karena berbanding lurus dengan jumlah daerah,” kata Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil mengatakan, dengan urgensi mendekatkan layanan publik, pemekaran desa juga menjadi relevan untuk mendekatkan pelayanan publik dengan warga. “Banyak desa-desa yang terlalu luas juga, sehingga pelayanan desanya terlalu jauh, kasihan,” kata dia.
Sebelumnya, Ridwan Kamil mengatakan, akselerasi pembangunan di Jawa Barat dilakukan salah satunya dengan percepatan pembangunan di desa. Percepatan pembangunan desa, bukan melulu soal infrastruktur tapi juga pembenahan sistem keuangan desa.
Dia mengklaim, programnya, One Village One Company atau OVOC untuk menggali potensi ekonomi desa sekaligus penyediaan lapangan kerja yang lebih baik bagi warga desa. “Dengan begitu, masyarakat desa akan mendapatkan penghasilan yang tinggi. Tinggal di desa, rezeki kota,” kata dia, dikutip dari keterangan tertulisnya, 20 Agustus 2019.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan, 47 persen desa di Jawa Barat belum memiliki sistem keuangan yang baik yang diklaimnya menjadi penyebab perputaran ekonomi di desa lamban. “Akar permasalahannya itu adalah warga desa dijauhkan dari potensi desanya sendiri. Berangkat dari situ, OVOC diluncurkan agar potensi desa dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan,” kata dia.
Setahun terakhir Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikembangkan lagi lewat program OVOC. Hingga saat ini sudah 596 BUMDes aktif lagi, 272 BMDes baru terbentuk dan menyusul ratusan lagi. “Tahun ini kita berharap seluruh desa itu mempunyai BUMDes. Setelah terbentuk, akan ada bantuan modal, akses pemasaran, dan temu bisnis. Target ke depan adalah menaikkan Indeks Klasifikasi BUMDes,” katanya.
