TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan konektivitas transportasi menjadi hal yang penting bagi Ibu Kota Baru. Yakni transportasi yang mencakup jalur darat yang terintegrasi, angkutan laut untuk perdagangan dan konektivitas udara.
"Karena yang namanya konektivitas transportasi itu menjadi penting bagi Ibu Kota, dan kalau kita bicara Ibu Kota kita harus membuat rancangan yang ideal bagi suatu ibu kota yang nanti penduduknya menjadi mega city," ujarnya saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, 21 Agustus 2019.
Budi mengungkapkan yang menjadi dasar transportasi sebuah Ibu Kota adalah membangun angkutan publik seperti kereta api. Karena menurutnya, selain diandalkan banyak orang, kereta juga diprediksi sebagai angkutan masa depan yang diharapkan dapat menghubungkan kota-kota yang ada di sekitarnya.
"Kalau bicara mengenai kota itu sendiri harus ada angkutan massal. Artinya musti ada MRT, musti ada LRT, musti ada BRT dan sebagainya," ujarnya.
Selain angkutan massal terpadu seperti kereta api, Budi menuturkan, ibu kota negara baru harus mempunyai bandar udara yang besar dengan standar landasan pacu sepanjang tiga ribu meter. Ini diperlukan sebagai transitnya berbagai macam penerbangan dari pesawat kecil hingga pesawat besar, agar memudahkan.
Kemudian sebuah ibu kota juga harus mempunyai pelabuhan yang besar agar dapat menampung dan menjadi pusat kegiatan perdagangan yang akan mendukung aktifitas di kota tersebut. "Karena di situ akan menjadi pusat kegiatan yang masif," tambah Budi.
Ia menambahkan, bahwa dermaga yang harus dibangun itu mempunyai kapasitas di atas 1 juta TEU (satuan kapasitas kargo) yang setidaknya sebesar pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Namun Budi mengaku masih membicarakan secara mendalam terkait rencana ini kepada pihak internal Kementerian Perhubungan. Karena menurutnya, membangun sebuah jaringan transportasi tidak bisa dalam waktu singkat, insfrastruktur itu siap. "Harus bertahap," ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan rencana pemindahan ibu kota pada Jumat lalu dalam pidatonya di Sidang Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
Menurut Jokowi relokasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi, serta demi visi "Indonesia Maju". Dalam pidatonya itu, Presiden Jokowi sekaligus meminta izin Dewan untuk merealisasi rencana tersebut.
