Pemindahan Ibu Kota, DPR: Ini Sebuah Ketidakpatutan

Desain Lapangan dan Monumen Pancasila yang masuk dalam paparan bertajuk Gagasan Rencana dan Kriteria Desain Ibu Kota Negara (sumber: Kementerian PUPR)

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemindahan ibu kota ditentang sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Bahkan rencana pemerintah pusat ini dinilai telah melangkahi kewenangan DPR karena hingga kini belum pernah ada pembahasan dengan parlemen. Apalagi proses pemindahan ibu kota membutuhkan payung hukum Undang-undang.

Politikus dari Partai Gerindra, Bambang Haryo menilai kini waktunya belum tepat untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke wilayah Kalimantan. Selain tidak melibatkan parlemen, pemerintah juga tidak melibatkan perguruan tinggi dan sejumlah instansi terkait untuk membuat perencanaan pemindahan ibu kota.

“Kalau dipaksakan kami akan lawan habis-habisan. Jangan sampai pemindahan ibu kota asal-asalan. Kami merasa DPR ini dilewati. Ini satu ketidakapatutan,” ujar Bambang dalam diskusi bertajuk “Tantangan Regulasi Pemindahan Ibu Kota” di Gedung DPR, Kamis, 22 Agustus 2019. Ketimbang memindahkan ibu kota, menurut dia, seharusnya pemerintah mengutamakan pemenuhan kebutuan pokok rakyat akibat kenaikan harga listrik dan bahan pangan.

Hal senada disampaikan oleh Yandri Soesanto dari Fraksi PAN. Ia mengatakan rencana pemindahan ibu kota belum memiliki kekuatan hukum sehingga pemindahan tersebut masih ilegal hingga kini.

“Belum ada kekuatan hukum pemindahan ibu kota sehingga belum bisa dilaksanakan karena undang-undang belum ada,” ujar Yandri. Oleh karena itu, Yandri menilai apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi baru sifatnya pengumuman pemindahan ibu kota.

Yandri juga mengatakan dari sisi ekonomi, pemerintah dan rakyat sedang kesulitan. Pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah saja hanya 5,3 persen, atau terendah dalam sejarah negara Republik Indonesia. “Di tengah ekonomi melambat saat ini, apa kita mau pindahkan ibu kota?” ujarnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil hari ini secara eksplisit menyebutkan lokasi lahan untuk ibu kota baru adalah di Kalimantan Timur. Hal tersebut seakan jadi jawaban kegaduhan karena selama ini pemerintah belum pernah terang-terangan menyebut provinsi tertentu yang ditetapkan untuk menjadi lokasi pemindahan ibu kota negara.  

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi hanya mengatakan calon provinsi ibu kota baru akan diputuskan segera setelah pemerintah merampungkan kajian. Saat ini, lokasi bakal ibu kota mengerucut di dua lokasi. “Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah,” ujar Jokowi dalam wawancara khusus bersama Tempo pada Senin, 19 Agustus 2019.

Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota akan dilakukan bertahap. Tahap pertama yang memuat pemindahan pemerintahan bakal kelar maksimal 2024. Dalam rancangannya, pembangunan ibu kota baru membutuhkan investasi sebesar Rp 466 triliun. Investasi ini digunakan untuk membangun kawasan yang luasnya mencapai 40 ribu hektare. Dari luas ini, ibu kota baru diperkirakan akan dapat menampung 1,5 juta penduduk.

BISNIS






Jokowi Pamer Lagi Capaian Ekonomi RI: Semua Kepala Negara Pusing, Indonesia Tidak

59 menit lalu

Jokowi Pamer Lagi Capaian Ekonomi RI: Semua Kepala Negara Pusing, Indonesia Tidak

Jokowi bersyukur perekonomian Indonesia berada di posisi yang baik ketika ekonomi di negara lain dan global dalam kondisi yang sulit.


Jokowi Ingatkan KPU soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

1 jam lalu

Jokowi Ingatkan KPU soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

Jokowi meminta KPU untuk berhati-hati dengan urusan logistik pemilu ini. Sebab perkara kecil bisa memicu keributan.


Korban Jiwa Gempa Cianjur Bertambah Lagi, Total Sudah 329 Orang

14 jam lalu

Korban Jiwa Gempa Cianjur Bertambah Lagi, Total Sudah 329 Orang

Satu jenazah korban jiwa Gempa Cianjur kembali ditemukan. Sebelas orang masih dinyatakan hilang.


Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

16 jam lalu

Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

Uji kelayakan calon Panglima TNI akan diisi dengan acara kunjungan ke rumah KSAL Laksamana Yudo Margono.


Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

16 jam lalu

Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

Jokowi menyebut Hadi merupakan mantan Panglima TNI, sehingga ia berharap ada ketegasan terhadap para mafia tanah sehingga masyarakat merasa aman.


Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

17 jam lalu

Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

Jokowi menyebut persoalan suku yang berdiam di hutan Jambi itu bisa selesai karena Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto turun ke lapangan.


Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

19 jam lalu

Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

Jokowi akan menyerahkan secara langsung uang ganti rugi kepada korban Gempa Cianjur yang rumahnya rusak.


Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

20 jam lalu

Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

Suharso Monoarfa mengaku jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

21 jam lalu

UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

Kata Suharso, jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


Terkini Bisnis: Demo Kenaikan UMP DKI hingga 7 Desember, Jokowi Beberkan Fokus APBN 2023

21 jam lalu

Terkini Bisnis: Demo Kenaikan UMP DKI hingga 7 Desember, Jokowi Beberkan Fokus APBN 2023

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari buruh menggelar demo menolak kenaikan UMP DKI Jakarta hingga pekan depan.