Blokir Internet di Papua, ID Institute: Menimbulkan Masalah Baru

Ratusan massa Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme melakukan aksi solidaritas untuk West Papua di Markas TNI AD menuju Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019. Dalam aksinya massa menyerukan kepada pemerintah agar memberikan hak menentukan nasib sendiri untuk mengakhiri rasisme dan penjajahan di bumi West Papua. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Internet Development Institute atau ID Institute menilai tindakan pemerintah dalam membatasi akses internet atau blokir internet di Papua adalah melanggar hak dasar publik dalam mengakses informasi. Ketua ID Institute, Svaradiva mengecam keras atas apa yang dilakukan pemerintah yang beralasan untuk meredam berita bohong atau hoaks.

"Jika shutdown dilakukan untuk meredam hoaks, justru tidak tepat. Ketika seseorang sudah terpapar hoaks, justru orang tersebut harus melakukan konfirmasi dengan mencari info dari sumber lain," ujarnya melalui keterangan tertulis diterima Tempo, Kamis, 22 Agustus 2019.

Menurut Svaradiva, jika pemerintah melakukan pembatasan atau mematikan internet itu akan menimbulkan masalah baru, karena tidak terbukanya informasi, dan menyebabkan kebingungan bagi masyarakat untuk mengetahui berita yang valid.

Kemudian Ketua Dewan Pengawas ID Institute  Salahuddien mengatakan, pemerintah harus membuat parameter yang jelas dan terukur jika ingin melakukan pembatasan akses informasi.  Karena menurutnya, Indonesia adalah negara demokrasi.

"Harus ada parameter yang jelas, tertulis, objektif, transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kalau mau throttling ataupun shutdown," kata Salahuddien.

Adapun menurut Ketua Dewan Pembina ID Institute Sigit Widodo, bahwa penyebaran berita bohong saat demo yang berlangsung beberapa hari di Papua tidak sebanyak jika dibandingkan dengan penyebaran hoaks saat Pemilihan Umum (Pemilu) beberapa waktu lalu. "Tidak sebanding, lah. Memang dipertanyakan ini parameternya apa kok sampai shutdown?” tambahnya.

Selanjutnya,  anggota Pembina ID Institute Irwin Day, menilai tindakan pemerintah kemarin untuk membatasi akses internet saat kerusuhan tidak tepat. "Kalau mau menindak hoaks secara cepat, ya temukan penyebarnya. Bukan publik yang jadi korban dengan membatasi akses informasi,” jelasnya.

Sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir sementara layanan data internet di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dimulai pada Rabu, 21 Agustus 2019, guna mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua.

Dengan demikian masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk sementara tidak bisa menggunakan internet dari ponsel. Namun untuk penggunaan data internet dari internet fix line atau kabel seperti jaringan internet fiber optic tidak diblokir sehingga masih bisa digunakan oleh masyarakat.

 

 






Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

1 hari lalu

Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

Mafindo bersama AMSI, dan AJI berkomitmen untuk berkolaborasi melawan hoaks jelang Pemilu 2024.


Anggota Polres Yahukimo Papua Pegunungan Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal

1 hari lalu

Anggota Polres Yahukimo Papua Pegunungan Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal

Polisi membenarkan seorang anggota Polres Yahukimo tewas ditembak saat sedang berada di depan ATM Bank BRI di Yahukimo, Papua Pegunungan.


Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

1 hari lalu

Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

Draf Perpu sudah dibicarakan dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II. Tito menargetkan Perpu Pemilu rampung paling lambat pada Desember.


KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.


Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

2 hari lalu

Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

KSAL Laksamana Yudo Margono diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Ini harta kekayaannya versi LHKPN.


Lanjutkan Safari Politik, Anies Baswedan Bakal Keliling Pulau Sumatera

2 hari lalu

Lanjutkan Safari Politik, Anies Baswedan Bakal Keliling Pulau Sumatera

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal melanjutkan safari politiknya ke sejumlah daerah di Pulau Sumatera usai menyambangi Palu


Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

2 hari lalu

Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

Fit and proper test calon Panglima TNI Yudo Margono menunggu hasil dari Bamus DPR


KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

Gubernur Papua Lukas Enembe terjerat kasus dugaan suap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang melibatkan dana APBD Papua.


Jokowi Tunjuk Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Pengamat: Perubahan Pendekatan Papua Jadi Ujian

3 hari lalu

Jokowi Tunjuk Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Pengamat: Perubahan Pendekatan Papua Jadi Ujian

Yudo Margono diharapkan bisa merealisasikan kebijakan ihwal perubahan pendekatan dalam menangani konflik di Papua


KPK Sebut Kuasa Hukum Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

3 hari lalu

KPK Sebut Kuasa Hukum Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Kasus korupsi yang menyeret nama Gubernur Lukas Enembe merupakan perkara suap sejumlah proyek pembangunan di Provinsi Papua.