Rapat RAPBN 2020, Hanya PKS dan Gerindra yang Beda Sikap

Reporter

Editor

Rahma Tri

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah), Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (kiri) dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berbincang sebelum dimulainya Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2019. Rapat tersebut beragendakan pembacaan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN (P2APBN) TA 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan DPR hari ini, Kamis, 22 Agustus 2019, menggelar rapat paripurna membahas pandangan umum fraksI-fraksi atas RAPBN 2020 serta Nota Keuangan. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Gerindra Fadli Zon pada pukul 11.00 WIB.

Dari pihak pemerintah, perwakilan yang hadir yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara, dan perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Setelah menggelar rapat selama lebih kurang 3 jam, mayoritas anggota fraksi menyetujui RUU APBN 2020 ini untuk dibahas lebih lanjut. “Perlu kami beritahukan bahwa jawaban pemerintah atas pandangan fraksi akan disampaikan dalam paripurna pada Selasa, 27 Agustus,” kata pimpinan rapat, Fadli Zon, seraya mengetuk palu, di ruang sidang Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019.

Dalam rapat ini, enam anggota partai koalisi pemerintah yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura, sama-sama menyampaikan persetujuan terhadap RUU APBN 2020 untuk bisa dibahas lebih lanjut. Adapun Partai Demokrat dan PAN satu suara dengan koalisi partai pemerintah. Keduanya ternyata juga ikut menyetujui RUU APBN 2020 ini agar dibahas lebih lanjut di tingkat selanjutnya.

Sementara itu, dua partai oposisi Gerindra dan PKS tidak menyatakan persetujuan apapun terhadap RUU APBN 2020 ini. Untuk diketahui, Demokrat, PAN, PKS, dan Gerindra merupakan partai pengusung calon presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2019 lalu.

Sebelumnya, materi dari RUU APBN 2020 juga telah disampaikan Jokowi usai pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. Dalam pidatonya, Jokowi menyebut beberapa komponen dalam RAPBN 2020 tersebut. Salah satunya yaitu target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen.

Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance atau Indef Eko Listiyanto menilai langkah pemerintah merancang asumsi makro untuk RAPBN 2020 ganjil. Menurut dia, target pertumbuhan ekonomi yang dipatok untuk tahun depan tak sebanding dengan rencana belanja dan pendapatan.

RAPBN 2020 tanda tanya terbesar. Target (pertumbuhan ekonomi) sama saja dengan 2019, tapi belanja dan penerimaannya di-setting lebih tinggi,” ujar Eko saat ditemui di kantor Indef, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin, 19 Agustus 2019.

FAJAR PEBRIANTO






Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

1 hari lalu

Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

Kementerian Keuangan menyebutkan utang pemerintah per Oktober 2022 mencapai Rp 7.496,7 atau mendekati Rp 7.500 triliun.


Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

3 hari lalu

Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

Panglima TNI Andika Perkasa bulan depan pensiun. Berapakah batas usia pensiun prajurit TNI, dan berapa besaran gajinya?


ESDM Bakal Bagikan 680 Ribu Rice Cooker Gratis, Siapa yang Berhak Menerima?

4 hari lalu

ESDM Bakal Bagikan 680 Ribu Rice Cooker Gratis, Siapa yang Berhak Menerima?

ESDM mengklaim penanak nasi listrik yang dibagikan kepada masyarakat itu sudah menggunakan sistem kelistrikan yang andal.


APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

4 hari lalu

APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

Sri Mulyani menuturkan defisit APBN akan terjadi sampai akhir tahun, namun angkanya membaik dan masih sesuai dengan target dalam Perpres.


PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk

4 hari lalu

PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk

Sri Mulyani menyatakan bahwa data penerimaan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 mencatatkan pertumbuhan yang tinggi.


Dana Pemda Mengendap di Bank Jadi Rp 278 T, Sri Mulyani: Naik Sangat Signifikan

4 hari lalu

Dana Pemda Mengendap di Bank Jadi Rp 278 T, Sri Mulyani: Naik Sangat Signifikan

Anggaran pemerintah daerah atau pemda yang tersimpan di bank mencapai Rp278,7 triliun per Oktober 2022


Produksi Migas Menurun, Airlangga: SKK Migas Harus Bikin Situasi Investasi Lebih Baik

5 hari lalu

Produksi Migas Menurun, Airlangga: SKK Migas Harus Bikin Situasi Investasi Lebih Baik

TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa produksi minyak dan gas (migas) di Indonesia terus menurun. Dia meminta agar SKK Migas melakukan langkah-langkah agar situasi iklim investasi maupun insentif bisa lebih baik.


11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

6 hari lalu

11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah 11 tahun. Dibentuk menggantikan Bapepam-LK, saat terjadinya konglomerasi sistem keuangan pada 2009.


Percepat Pembangunan IKN, Pemerintah Siapkan Aturan Kemudahan Berusaha dan Izin Investasi

6 hari lalu

Percepat Pembangunan IKN, Pemerintah Siapkan Aturan Kemudahan Berusaha dan Izin Investasi

Karena di dalam pelaksanaannya otorita IKN ini unik dan perlu diberikan kewenangan khusus.


KTT G20, Gubernur Bali Beberkan Manfaat Pembangunan Infrastruktur Lebih dari Rp 800 Miliar

9 hari lalu

KTT G20, Gubernur Bali Beberkan Manfaat Pembangunan Infrastruktur Lebih dari Rp 800 Miliar

Gubernur Bali Wayan Koster membeberkan apa saja manfaat langsung dan tak langsung dari penyelenggaraan KTT G20 Bali ke perekonomian Pulau Dewata.