Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rapat RAPBN 2020, Hanya PKS dan Gerindra yang Beda Sikap

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah), Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (kiri) dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berbincang sebelum dimulainya Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2019. Rapat tersebut beragendakan pembacaan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN (P2APBN) TA 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah), Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (kiri) dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berbincang sebelum dimulainya Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2019. Rapat tersebut beragendakan pembacaan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN (P2APBN) TA 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan DPR hari ini, Kamis, 22 Agustus 2019, menggelar rapat paripurna membahas pandangan umum fraksI-fraksi atas RAPBN 2020 serta Nota Keuangan. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Gerindra Fadli Zon pada pukul 11.00 WIB.

Dari pihak pemerintah, perwakilan yang hadir yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara, dan perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Setelah menggelar rapat selama lebih kurang 3 jam, mayoritas anggota fraksi menyetujui RUU APBN 2020 ini untuk dibahas lebih lanjut. “Perlu kami beritahukan bahwa jawaban pemerintah atas pandangan fraksi akan disampaikan dalam paripurna pada Selasa, 27 Agustus,” kata pimpinan rapat, Fadli Zon, seraya mengetuk palu, di ruang sidang Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019.

Dalam rapat ini, enam anggota partai koalisi pemerintah yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura, sama-sama menyampaikan persetujuan terhadap RUU APBN 2020 untuk bisa dibahas lebih lanjut. Adapun Partai Demokrat dan PAN satu suara dengan koalisi partai pemerintah. Keduanya ternyata juga ikut menyetujui RUU APBN 2020 ini agar dibahas lebih lanjut di tingkat selanjutnya.

Sementara itu, dua partai oposisi Gerindra dan PKS tidak menyatakan persetujuan apapun terhadap RUU APBN 2020 ini. Untuk diketahui, Demokrat, PAN, PKS, dan Gerindra merupakan partai pengusung calon presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2019 lalu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, materi dari RUU APBN 2020 juga telah disampaikan Jokowi usai pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. Dalam pidatonya, Jokowi menyebut beberapa komponen dalam RAPBN 2020 tersebut. Salah satunya yaitu target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen.

Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance atau Indef Eko Listiyanto menilai langkah pemerintah merancang asumsi makro untuk RAPBN 2020 ganjil. Menurut dia, target pertumbuhan ekonomi yang dipatok untuk tahun depan tak sebanding dengan rencana belanja dan pendapatan.

RAPBN 2020 tanda tanya terbesar. Target (pertumbuhan ekonomi) sama saja dengan 2019, tapi belanja dan penerimaannya di-setting lebih tinggi,” ujar Eko saat ditemui di kantor Indef, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin, 19 Agustus 2019.

FAJAR PEBRIANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bea Cukai Kementerian Keuangan Berkomitmen Memenuhi Amanat APBN

17 jam lalu

Bea Cukai Kementerian Keuangan Berkomitmen Memenuhi Amanat APBN

Dalam rilis bulan lalu oleh Badan Pusat Statistik (BPS), diungkapkan bahwa perekonomian nasional pada kuartal III tahun 2023 tumbuh sebanyak 4,94 persen (yoy).


DIPA Terakhir Kabinet Jokowi Resmi Diserahkan, Ini Pesan Sri Mulyani

17 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani, dan Mendagri Tito Karnavia saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
DIPA Terakhir Kabinet Jokowi Resmi Diserahkan, Ini Pesan Sri Mulyani

Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maafnya karena penyerahan DIPA dan TKD ini merupakan yang terakhir dari kabinet Jokowi.


APBN 2024 Ditetapkan Sebesar Rp 3.325,1 Triliun, Untuk Apa Saja?

17 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers Devisa Hasil Ekspor di Kemenko Perekonomian, Jumat, 28 Juli 2023. TEMPO/Riri Rahayu
APBN 2024 Ditetapkan Sebesar Rp 3.325,1 Triliun, Untuk Apa Saja?

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk menyiapkan APBN 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun, untuk apa saja?


Jokowi Soroti Belanja APBN Rendah: Sejak 9 Tahun Lalu Saya Ingin Ubah, tapi..

18 jam lalu

Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual bersama  Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr
Jokowi Soroti Belanja APBN Rendah: Sejak 9 Tahun Lalu Saya Ingin Ubah, tapi..

Jokowi menyoroti realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masih rendah, padahal saat ini sudah di penghujung tahun.


Defisit APBN 2024 Didesain 2,29 Persen, Sri Mulyani Janji Pembiayaan Akan Terus Dijaga

18 jam lalu

Ilustrasi uang rupiah. Shutterstock
Defisit APBN 2024 Didesain 2,29 Persen, Sri Mulyani Janji Pembiayaan Akan Terus Dijaga

Sri Mulyani mengatakan defisit APBN 2024 ditetapkan sebesar 2,29 persen dari PDB.


Bamsoet Minta Perusahaan Mobil Komersial Thailand Bikin Pabrik di Indonesia

18 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memuji Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali yang sudah berkontribusi banyak memajukan olahraga di Tanah Air. Salah satunya yakni meroketnya prestasi tim Merah Putih di ajang Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo.(foto:rayki/kemenpora.go.id)
Bamsoet Minta Perusahaan Mobil Komersial Thailand Bikin Pabrik di Indonesia

Bamsoet meminta perusahaan mobil komersial asal Thailand, Nex Point Thailand Co., Ltd., berinvestasi membangun pabrik di Indonesia.


Sri Mulyani: Ekonomi RI Tumbuh 5 Persen Selama 8 Kuartal Beruntun

19 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam mengisi acara pembukaan Indonesia Millenial and Gen Z Summit 2023 di Senayan Park, Jakarta, Jumat, 24 November 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Sri Mulyani: Ekonomi RI Tumbuh 5 Persen Selama 8 Kuartal Beruntun

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 8 kuartal mencapai 5 persen.


Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis Belum Pasti Diterapkan 2024, DJBC: Tergantung Situasi

20 jam lalu

Karyawan melintas di depan lemari pendingin minuman kemasan di salah satu gerai Alfamart di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 20 Februari 2020. Produk yang kena cukai meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau saset. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis Belum Pasti Diterapkan 2024, DJBC: Tergantung Situasi

Kebijakan pengenaan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan belum jelas kapan akan diterapkan. Apa kata Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?


Tiga Calon Presiden Obral Janji Genjot Penerimaan

23 jam lalu

Tiga Calon Presiden Obral Janji Genjot Penerimaan

Tiga calon presiden mengobral berbagai program untuk menggaet pemilih. Program-program bernilai jumbo yang bisa membebani APBN.


Terjaga Baik, APBN Beri Beragam Manfaat bagi Masyarakat

1 hari lalu

Terjaga Baik, APBN Beri Beragam Manfaat bagi Masyarakat

Kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga Oktober tetap terjaga baik dengan realisasi yang memberikan berbagai manfaat untuk masyarakat.