Rapat RAPBN 2020, Hanya PKS dan Gerindra yang Beda Sikap

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah), Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (kiri) dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berbincang sebelum dimulainya Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2019. Rapat tersebut beragendakan pembacaan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN (P2APBN) TA 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah), Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (kiri) dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berbincang sebelum dimulainya Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2019. Rapat tersebut beragendakan pembacaan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN (P2APBN) TA 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan DPR hari ini, Kamis, 22 Agustus 2019, menggelar rapat paripurna membahas pandangan umum fraksI-fraksi atas RAPBN 2020 serta Nota Keuangan. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Gerindra Fadli Zon pada pukul 11.00 WIB.

    Dari pihak pemerintah, perwakilan yang hadir yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara, dan perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

    Setelah menggelar rapat selama lebih kurang 3 jam, mayoritas anggota fraksi menyetujui RUU APBN 2020 ini untuk dibahas lebih lanjut. “Perlu kami beritahukan bahwa jawaban pemerintah atas pandangan fraksi akan disampaikan dalam paripurna pada Selasa, 27 Agustus,” kata pimpinan rapat, Fadli Zon, seraya mengetuk palu, di ruang sidang Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019.

    Dalam rapat ini, enam anggota partai koalisi pemerintah yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura, sama-sama menyampaikan persetujuan terhadap RUU APBN 2020 untuk bisa dibahas lebih lanjut. Adapun Partai Demokrat dan PAN satu suara dengan koalisi partai pemerintah. Keduanya ternyata juga ikut menyetujui RUU APBN 2020 ini agar dibahas lebih lanjut di tingkat selanjutnya.

    Sementara itu, dua partai oposisi Gerindra dan PKS tidak menyatakan persetujuan apapun terhadap RUU APBN 2020 ini. Untuk diketahui, Demokrat, PAN, PKS, dan Gerindra merupakan partai pengusung calon presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2019 lalu.

    Sebelumnya, materi dari RUU APBN 2020 juga telah disampaikan Jokowi usai pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. Dalam pidatonya, Jokowi menyebut beberapa komponen dalam RAPBN 2020 tersebut. Salah satunya yaitu target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen.

    Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance atau Indef Eko Listiyanto menilai langkah pemerintah merancang asumsi makro untuk RAPBN 2020 ganjil. Menurut dia, target pertumbuhan ekonomi yang dipatok untuk tahun depan tak sebanding dengan rencana belanja dan pendapatan.

    RAPBN 2020 tanda tanya terbesar. Target (pertumbuhan ekonomi) sama saja dengan 2019, tapi belanja dan penerimaannya di-setting lebih tinggi,” ujar Eko saat ditemui di kantor Indef, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin, 19 Agustus 2019.

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lima Warisan Iptek yang Ditinggalkan BJ Habibie si Mr Crack

    BJ Habibie mewariskan beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Warisannya berupa lembaga, industri, dan teori kelas dunia.