Dua tahun kemudian, giliran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang angkat bicara terkait dengan wacana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan menjadi sebuah badan independen. Pada dasarnya, Sri Mulyani dan Jokowi ingin membuat institusi pajak kuat dan bersih.
Menurut Sri Mulyani, yang terpenting adalah mengkaji permasalahan-permasalahan yang mesti diperbaiki oleh Ditjen Pajak terlebih dahulu. "Apakah strukturnya, pengawasannya, mental orangnya, tingkat gajinya, database-nya. Ini perlu kajian. Saya tidak mau dibuat pilihan dia badan sendiri atau dia ada di Kemenkeu," katanya, di Hotel Aston, Sentul, Bogor, Sabtu malam, 26 November 2016.
Tiga tahun kemudian, giliran anggota IV BPK Rizal Djalil yang mengusulkan kepada pemerintah agar pemisahan segera dilakukan. Ia menyebutkan bahwa pajak merupakan komponen utama dalam penerimaan negara. Dengan posisinya yang cukup strategis, seharusnya otoritas pajak memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menetapkan kebijakan terkait penerimaan pajak.
"Untuk meningkatkan penerimaan pajak kita, sudah saatnya jadi otonom," kata Rizal Djalil di Jakarta, Senin pagi, 22 Juli 2019. Rizal kemudian menyinggung mengenai tax ratio atau rasio pajak yang selama ini menjadi patokan kinerja pemungutan pajak.
Jika mengambil parameter penerimaan perpajakan plus penerimaan dari sumber daya alam (SDA) terutama minyak dan gas, rasio pajak tercatat mengalami kenaikan pada 2018 yang mencapai 11,5 persen. Namun demikian, jika hanya berpatokan pada penerimaan pajak saja, rasio pajak cenderung stagnan dan menunjukkan tren penurunan.
Rizal bahkan mengaku telah menulis surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Jokowi terkait transformasi kelembagaan di otoritas pajak. "Sehingga reformasi birokrasi tidak hanya me-review yang tidak efisien, tetapi membesarkan yang signifikan," katanya.
Sri Mulyani enggan menanggapi usulan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar Ditjen Pajak menjadi badan otonom. Ia tidak menjawab apapun dan hanya tersenyum ketika ditanyakan soal usulan BPK ini, saat ditemui usai acara pelantikan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang baru yaitu Andin Hadiyanto di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Senin, 22 Juli 2019.
