DPR Tagih Janji Jokowi Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wajib pajak mengantre sebelum dipanggil menuju bilik tax amnesty di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 31 Maret 2017. Berdasarkan data terakhir DJP Kemenkeu, total harta yang terkumpul dalam pagelaran tax amnesty mencapai Rp4.749 triliun. Harta tersebut terbagi atas deklarasi dalam negeri sebesar Rp3.571 triliun, deklarasi luar negeri Rp1.032 triliun, dan repatriasi Rp146 triliun, serta uang tebusan Rp111 triliun. Tempo/Tony Hartawan

    Wajib pajak mengantre sebelum dipanggil menuju bilik tax amnesty di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 31 Maret 2017. Berdasarkan data terakhir DJP Kemenkeu, total harta yang terkumpul dalam pagelaran tax amnesty mencapai Rp4.749 triliun. Harta tersebut terbagi atas deklarasi dalam negeri sebesar Rp3.571 triliun, deklarasi luar negeri Rp1.032 triliun, dan repatriasi Rp146 triliun, serta uang tebusan Rp111 triliun. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Gerindra DPR RI kembali mengingatkan Presiden Jokowi atau Jokowi soal janjinya yang akan memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan. Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menagih langsung janji ke Menteri Keuangan Sri Mulyani indrawati.

    “Paling urgent adalah benahi sistem perpajakan saat ini, termasuk di dalamnya merealisasikan pemisahan ditjen pajak dari Kemenkeu,” kata Bambang dapat rapat RUU APBN 2020 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2019.

    Bagi Gerindra, pemisahan Ditjen Pajak ini hanyalah satu dari sekian cara membenahi sektor perpajakan saat ini. Ide ini juga dicetuskan oleh calon presiden Prabowo Subianto saat Pemilu 2019 lalu.

    Selain itu, Bambang menyebut pemerintah Jokowi terbukti gagal mencapai target penerimaan pajak beberapa tahun terakhir. “Sejauh ini kita ketahui bahwa rasio penerimaan pajak terhadap PDB masih rendah, dibanding negara berkembang lainnya,” kata dia.

    Tak hanya Gerindra, Ketua DPR Bambang Soesatyo sebelumnya juga mengingatkan kembali soal rencana pemisahan Ditjen Pajak untuk dijadikan sebuah lembaga baru bernama Badan Penerimaan Pajak. Politikus Partai Golkar ini menyebut ide pemisahan ini merupakan salah satu janji kampanye Presiden Jokowi semasa Pemilihan Presiden 2014.

    "Belum sempat diwujudkan," kata Bambang saat ditemui usai menghadiri acara "Seminar Nasional" oleh Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF di ITS Tower, Jakarta Timur, Selasa, 26 Maret 2019.

    Jika dirunut, pembahasan di pemerintahan soal pemisahan ini sudah berlangsung sejak 5 tahun lalu. Pada Agustus 2014, Pejabat Pengganti Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Pajak saat itu, Wahyu Karya Tumakaka mengatakan pemerintah sudah menggelar satu kali pertemuan di level eselon II untuk membahas rencana pembentukan badan penerimaan negara.

    "Semuanya masih cair dan belum mengerucut pada satu isu. Perlu waktu sedikitnya tiga tahun sampai organisasi ini bisa berjalan," kata Wahyu setelah mengobrol santai bersama wartawan di Direktorat Pajak, Jakarta. Setelah itu, wacana ini tak terdengar lagi kabarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.