Rapat APBN 2020, DPR Pertanyakan Komitmen HAM Pemerintah di Papua

Suasana Rapat Paripurna DPR ke-16 masa sidang V di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2019. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta -  Pemerintah dan DPR hari ini menggelar rapat paripurna membahas pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU APBN 2020 serta Nota Keuangan. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Gerindra Fadli Zon pada pukul 11.00 WIB.

Di awal rapat, Fadli memberi kesempatan kepada anggota DPR dari daerah pemilihan Papua, Willem Wandik untuk menyampaikan pendapatnya. Politikus partai Demokrat ini pun menyinggung kasus rasialisme dan kerusuhan yang terjadi beberapa akhir ini melibatkan mahasiswa Papua yang menimba ilmu di Kota Surabaya, Jawa Timur.

“Hingga hari ini, belum ada komitmen negara yang kuat dalam aspek human rights terhadap Papua dan Indonesia timur,” kata Willem di ruang rapat paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2019. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk segera menyelesaikan persoalan kebangsaan tersebut.

Sebelumnya, aksi pengepungan terhadap asrama mahasiswa Papua di Surabaya telah menyulut aksi protes di sejumlah wilayah di Manokwari, Sorong, hinga Fakfak Papua Barat. Protes muncul karena adanya aksi rasialisme yang dilakukan organisasi masyarakat di Surabaya, ketika melontarkan sebutan “monyet” kepada para mahasiswa Papua yang mereka kepung.

Untuk itu, Willem meminta agar seruannya ini bisa direspons oleh pemerintah. “Semoga suara kami tidak kurang tajam, tidak kurang panjang,” kata dia.

Pernyataan dari Willem tersebut direspons oleh Fadli Zon. Kemarin, Fadli dan sejumlah anggota DPR dari dapil Papua dan Papua Barat juga telah bertemu dengan Kapolda Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. “Ini adalah bagian dari aspirasi,” kata Fadli.

Setelah itu, barulah rapat paripurna dilanjutkan. Sebanyak 10 perwakilan dari fraksi menyampaikan pandangan masing-masing terhadap RAPBN 2020. Pandangan ini disampaikan di depan perwakilan pemerintah yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan wakilnya, Mardiasmo.






Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Pastikan Gunakan Pendekatan Humanis Tangani Masalah Papua

7 jam lalu

Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Pastikan Gunakan Pendekatan Humanis Tangani Masalah Papua

Laksamana Yudo Margono memastikan pendekatan humanis dalam menangani masalah Papua.


Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Siang Ini, DPR Bakal Dalami Isu Alutsista hingga Papua

16 jam lalu

Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Siang Ini, DPR Bakal Dalami Isu Alutsista hingga Papua

Komisi I DPR bakal menggelar uji kepatutan dan kelayakan alias fit and proper test terhadap calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pukul 13.30


Menteri PUPR Minta Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tak Hanya Bersumber dari APBN

18 jam lalu

Menteri PUPR Minta Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tak Hanya Bersumber dari APBN

Selain dari APBN, pendanaan untuk pembangunan infrastruktur bisa digali dari pembiayaan kreatif.


Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

1 hari lalu

Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

Sri Mulyani mengatakan pada tahun 2022, belanja APBN sebesar Rp 3.106,4 triliun dan defisit diperkirakan turun lagi menjadi Rp 598 triliun.


Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

1 hari lalu

Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran belanja negara tahun 2023 untuk infrastruktur di Indonesia sebesar Rp 392,1 triliun.


Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

1 hari lalu

Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

Sri Mulyani menyatakan Indonesia dapat menangani pandemi sekaligus mengelola dampak sangat baik dibandingkan banyak negara-negara lain di dunia.


6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

1 hari lalu

6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

Besaran APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun; dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.


Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

1 hari lalu

Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

Presiden Jokowi membeberkan strategi Indonesia merespons tantangan ekonomi global yang bergejolak. APBN 2023 dipastikan berfokus pada 6 kebijakan.


APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

1 hari lalu

APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

Alokasi APBN 2023 itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun rupiah, dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.


Menteri PUPR: 200-an Investor Malaysia Berminat Investasi di IKN

1 hari lalu

Menteri PUPR: 200-an Investor Malaysia Berminat Investasi di IKN

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa 200-an investor Malaysia telah menyatakan minatnya menanamkan investasi di IKN.