Kominfo Blokir Internet di Papua, Sampai Kapan?

Warga melakukan aksi dengan pengawalan prajurut TNI di Bundaran Timika Indah, Kabupaten Mimika, Papua, Rabu, 21 Agustus 2019. Sebelumnya diketahui terjadi persekusi dan aksi rasisme di asrama mahasiswa Papua, Surabaya, Jawa Timur pada 17 Agustus lalu. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika memutuskan melakukan blokir internet di Provinsi Papua dan Papua Barat sejak Rabu, 21 Agustus 2019. Pemblokiran ini dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu menjelaskan, pemblokiran data internet tersebut akan terus dievaluasi dari waktu ke waktu. "Kalau situasinya sudah aman, kita akan melakukan kajian dan akan kembali normal," ujarnya, Rabu, 21 Agustus 2019.

Jadi, kata Ferdinandus, keputusan pemerintah mencabut blokir internet di Papua tersebut sepenuhnya tergantung pada kondisi di lapangan. "Benar-benar melihat situasi di lapangan serta situasi pergerakan konten-konten yang provokatif di media sosial maupun di internet."

Sebelumnya pemerintah memutuskan untuk memblokir layanan data telekomunikasi di provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya.

"Setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan melakukan pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi, mulai Rabu hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal," ujar Ferdinandus.

Ia menyebutkan bahwa pemblokiran sementara data internet di kedua provinsi dilakukan karena banyak sekali konten-konten hoax serta ujaran kebencian dan yang bersifat provokatif. Konten hoax dan ujaran kebencian bersifat provokatif tersebut bertebaran di wilayah Papua dan Papua Barat sejak Senin lalu.

Tak hanya itu, kata Ferdinandus, pemblokiran juga dilakukan karena situasi di lapangan yang tidak kondusif. Berdasarkan laporan aparat kepolisian dan penegak hukum di lapangan bahwa di beberapa kota terjadi aksi massa yang berujung kericuhan atau kerusuhan."Ini yang kemudian dijadikan alasan kami untuk memutuskan pemblokiran data internet dari telepon seluler atau ponsel."

Lebih jauh, Ferdinandus menyebutkan, dengan pemblokiran internet itu, masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk sementara tidak bisa menggunakan internet dari ponsel. Namun untuk penggunaan data internet dari internet fix line atau kabel seperti jaringan internet fiber optic tidak diblokir sehingga masih bisa digunakan oleh masyarakat.

ANTARA






Johnny Plate Dipanggil Kejaksaan Soal Kasus Korupsi BTS BAKTI Kominfo, Apa itu BAKTI?

2 jam lalu

Johnny Plate Dipanggil Kejaksaan Soal Kasus Korupsi BTS BAKTI Kominfo, Apa itu BAKTI?

Menkominfo Johnny Plate dipanggil Kejaksaan terkait kasus korupsi BTS BAKTI Kominfo. Apa itu BAKTI?


Kapolri Listyo Sigit Pastikan Seluruh Penumpang Susi Air Dievakuasi, Pilot Masih Dicari

5 jam lalu

Kapolri Listyo Sigit Pastikan Seluruh Penumpang Susi Air Dievakuasi, Pilot Masih Dicari

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan tim gabungan TNI-Polri berhasil mendeteksi lokasi pilot pesawat Susi Air tersebut.


Sedikitnya 15 Kali Gempa Menggoyang Kota Jayapura Sepanjang Hari Ini

14 jam lalu

Sedikitnya 15 Kali Gempa Menggoyang Kota Jayapura Sepanjang Hari Ini

Selain 15 di Jayapura, BMKG juga mencatat tiga gempa yang bisa dirasakan di Buleleng Bali, Lombok Utara NTB, dan Wonosobo Jawa Tengah.


Pasukan Gabungan TNI-Polri Evakuasi 15 Pekerja Pembangunan Puskesmas yang Disandera KKB Papua

16 jam lalu

Pasukan Gabungan TNI-Polri Evakuasi 15 Pekerja Pembangunan Puskesmas yang Disandera KKB Papua

Menurut Pangdam Cendrawasih Mayjen Saleh Mustafa proses evakuasi melibatkan aparat gabungan TNI-Polri menggunakan helikopter.


Komnas HAM Cabut Perjanjian Jeda Kemanusiaan di Papua

20 jam lalu

Komnas HAM Cabut Perjanjian Jeda Kemanusiaan di Papua

Inisiatif perjanjian Jeda Kemanusiaan dianggap menyalahi prosedur pengambilan keputusan di Komnas HAM.


Keberadaan Pilot Susi Air yang Disandera OPM Belum Diketahui, Danrem Berharap Kondisinya Selamat

20 jam lalu

Keberadaan Pilot Susi Air yang Disandera OPM Belum Diketahui, Danrem Berharap Kondisinya Selamat

TNI mengatakan hingga saat ini belum bisa memastikan keberadaan pilot Susi Air yang disandera OPM


Pilot dan Penumpang Susi Air Masih Disandera KKB, Susi Pudjiastuti: Mohon Doakan

1 hari lalu

Pilot dan Penumpang Susi Air Masih Disandera KKB, Susi Pudjiastuti: Mohon Doakan

Susi Pudjiastuti memiinta warganet untuk mendoakan pilot dan penumpang Susi Air hingga kini belum ditemukan setelah disandera oleh KKB.


Pilot Susi Air Disandera KKB, Keterbatasan Akses Telekomunikasi Jadi Kendala Pencarian

1 hari lalu

Pilot Susi Air Disandera KKB, Keterbatasan Akses Telekomunikasi Jadi Kendala Pencarian

Tim Operasi Damai Cartenz di Papua akan dikerahkan untuk menyelamatkan pilot dan penumpang pesawat Susi Air yang disandera KKB.


Jeda Kemanusiaan Papua Berakhir Pekan Ini, ULWMP Kritik Komitmen Pemerintah RI

1 hari lalu

Jeda Kemanusiaan Papua Berakhir Pekan Ini, ULWMP Kritik Komitmen Pemerintah RI

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menilai Komnas HAM dan pemerintah RI belum menunjukkan komitmen pada kesepakatan ini


Ekonomi Papua Tahun 2022 Tumbuh 8,97 Persen, BPS: Didorong Sektor Transportasi dan Ekspor

1 hari lalu

Ekonomi Papua Tahun 2022 Tumbuh 8,97 Persen, BPS: Didorong Sektor Transportasi dan Ekspor

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menyebutkan ekonomi daerah tumbuh 8,97 persen di 2022.