BPH Migas: Ada Potensi Subsidi Solar Bengkak 1,4 Juta Kiloliter

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas menemukan potensi over-kuota solar subsidi atau subsidi bengkak sebesar 0,8 hingga 1,4 juta kiloliter hingga akhir 2019. Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengatakan dugaan ini tercermin dari laporan penyaluran solar subsidi pada kuartal I dan II 2019. 

    "Dugaan kelebihan kuota memang di dua kuartal kalau dijumlahkan sampai tahun angkanya melebihi angka yang ditetapkan," ujar Fanshurullah dalam konferensi pers di kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Agustus 2019. 

    Hingga Juli 2019, realisasi penyaluran solar subsidi telah mencapai 62 persen atau sebesar 9,04 juta KL. Dari angka itu, BPH memprediksi realisasi penyaluran solar subsidi sampai akhir tahun diterka bakal mencapai 15,31 sampai 15,94 juta KL. 

    Padahal, berdasarkan kuota yang telah ditetapkan, total penyaluran subsidi sampai akhir tahun hanya 14,05 juta KL.  Berdasarkan data semester I 2019 yang dihimpun BPH, over kuota secara year on year terjadi di 10 provinsi. Over kuota paling besar tercatat di Kalimantan Timur, yakni sebesar 124,6 persen. 

    Kemudian, berturut-turut Kepulauan Riau 119,9 persen; Lampung 113 persen; Riau 111 persen; Sulawesi Barat 109,4; dan Sulawesi Utara 109,2 persen. Kemudian, 
    Sumatera Barat 108,8 persen; Sulawesi Selatan 108,8; Jawa Timur 108,7; dan Bangka Belitung 108,3 persen. 

    Fanshurullah mengatakan kondisi over kuota diduga kuat terjadi karena adanya penyelewengan penggunaan BBM untuk kepentingan usaha perkebunan dan pertambangan. Berdasarkan data Badan Reserse Kriminal Polri, selama Januari sampai Juni 2019, terjadi 136 kasus penyelewengan BBM. Di antara kasus itu terdapat penyelewengan untuk solar subsidi dengan jumlah yang tak dirinci.

    Subsidi solar yang berpotensi bocor sebelumnya telah dirembuk oleh BPH Migas bersama Pertamina. Fanshurullah mengatakan pihaknya telah meminta Pertamina menyiapkan solar industri. "Pertamina mesti siap membuat pilihan untuk bahan bakar industri di mana pun tempatnya. Tadi saya sampaikan ada 62 juta KL BBM non-subsidi, solarnya saja 20,9 juta KL," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.