Pemindahan Ibu Kota, Pengusaha: Jakarta Harus Juga Dibenahi

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Raden Pardede. ANTARA/Wahyu Putro A

    Raden Pardede. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Raden Pardede berharap pemerintah juga terus berupaya membenahi DKI Jakarta. Hal itu merespons rencana pemerintah yang akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.

    Karena, dia melihat saat ini masalah di Jakarta dan wilayah sekitarnya, yaitu mengenai lingkungan, air, dan polusi. Di mana semua kalangan harus tetap mencari solusinya.

    "Harus juga dipikirkan bagaimana Jakarta dan sekitarnya harus hidup. Kita jangan hanya memindahkan ibu kota ke Kalimantan, tetapi Jakarta sebagai tempat pebisnis juga harus tetap dibenahi," kata Raden usai diskusi Nota Keuangan RAPBN di Gedung Pustakaloka kompleks DPR, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019.

    Dia mengatakan kalangan pengusaha mendukung rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Hal itu bila, kata dia, bila keuangan pemerintah cukup untuk pindah lokasi ibu kota.

    Proyek ibu kota baru sebelumnya diumumkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pidato kenegaraannya di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah pada Jumat pekan lalu, 16 Agustus 2019. Ibu Kota disebut bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. 

    Pemerintah sebelumnya telah menyatakan salah satu alasan utama perpindahan ibu kota adalah Jakarta yang sudah tidak layak menjadi ibu kota. Hal ini dipandang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro, terjadi karena Jakarta menjadi pusat bisnis sekaligus pemerintahan di Jakarta.

    Adapun masalah-masalah yang dialami Jakarta yang membuat pemerintah memutuskan memindahkan Ibu Kota adalah pencemaran lingkungan, kelebihan populasi, serta adanya risiko gempa bumi.

    Lebih jauh, Bambang menyatakan ibu kota baru hanya akan menjadi pusat pemerintahan dan Jakarta akan dijadikan sebagai pusat bisnis. Fasilitas-fasilitas yang akan dipindahkan ke Kalimantan adalah pusat pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, fasilitas pertahanan dan keamanan, fasilitas teknologi komunikasi dan informasi, kedutaan besar, perguruan tinggi dan pusat riset. Namun perguruan tinggi mana saja yang akan pindah ke ibu kota baru tak dijelaskan.

    Menurut Bambang, pemerintah merencanakan proses pemindahan Ibu Kota akan dimulai pada 2024 dan proyeknya diperkirakan akan dikerjakan selama minimal 3 tahun. Proyek ini juga akan dikerjakan di lahan milik negara dan dinyatakan akan tidak mengganggu hutan lindung.

    RISANDA ADHI PRATAMA | RR ARIYANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.