Unjuk Rasa Ricuh, Pengamanan Pelabuhan Fakfak Diperketat

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bendera Bintang Kejora berkibar di Depan Gedung Kantor Dewan Adat di Fakfak, Papua Barat, pasca aksi demonstrasi berujung rusuh, Rabu, 21 Agustus 2019. Sumber Foto: Istimewa

    Bendera Bintang Kejora berkibar di Depan Gedung Kantor Dewan Adat di Fakfak, Papua Barat, pasca aksi demonstrasi berujung rusuh, Rabu, 21 Agustus 2019. Sumber Foto: Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Usai kerusuhan di Manokwari, Papua Senin lalu, hari ini unjuk rasa di Fakfak Papua Barat juga berakhir ricuh. Akibatnya, pengamanan Pelabuhan Fakfak Papua Barat pun diperketat, Rabu 21 Agustus 2019.

    Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Fakfak Faisal Fattah menyatakan, seluruh pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas IV Fakfak juga diliburkan untuk sementara waktu.

    Saat ini, sarana dan prasarana Pelabuhan Fakfak beserta fasilitasnya dalam kondisi aman dan terkendali dan seluruh pegawai diminta untuk tetap berada di rumah masing-masing hingga kondisi Kabupaten Fak Fak kondusif.

    "Hari ini pelayanan kepelabuhanan tidak ada karena memang hari ini tidak ada jadwal kedatangan maupun keberangkatan kapal dari Pelabuhan Fakfak," ujarnya dalam siaran pers, Rabu 21 Agustus 2019.

    Pengamanan di Pelabuhan Fakfak kini juga terus ditingkatkan dan diperketat. TNI serta Kepolisian setempat juga meningkatkan kewaspadaan.

    Kondisi kabupaten di Papua Barat itu juga mulai berangsur-angsur kondusif setelah para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan dikawal oleh TNI dan Polri. "Semoga akan semakin membaik agar aktivitas kepelabuhanan tidak terganggu mengingat jalur perekonomian Kabupaten Fak Fak melalui Pelabuhan ini," ujar Faisal.

    Pada kesempatan tersebut, Faisal menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian, TNI dan masyarakat setempat yang ikut menjaga pelabuhan mengingat Pelabuhan Fakfak juga merupakan objek vital nasional yang harus steril dari kegiatan unjuk rasa. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional.

    BISNIS 

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.