Bahas BPJS, Sri Mulyani: Saya Bukan Menteri Keuangan Kesehatan !

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keteragan seusai rapat paripurna RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) tahun anggaran 2018 di kompleks DPR, Senayan, Selasa, 20 Agustus 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninggikan suaranya kala menjawab pertanyaan dari para anggota Komisi Keuangan soal defisit di tubuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Menurut dia, BPJS Kesehatan semestinya bisa menjalankan wewenang, hak dan kekuasaannya untuk mendisiplinkan pesertanya.

"Sekarang kan yang lebih banyak bicara jadinya kami, bukan BPJS Kesehatan karena semua orang menganggap kalau masalah uang ya ke saya, padahal itu masalah uang yang lain," ujar Sri Mulyani saat rapat bersama Komisi Keuangan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019.

Misalnya saja untuk dana kapitalisasi, Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan mengidentifikasi ada Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) di berbagai puskesmas. Namun ia tidak menjelaskan secara merinci apakah itu terjadi karena prosedur, atau mekanisme. "Sehingga kalau untuk menghindari miss match kan kami menteri keuangan, bukan menteri keuangan kesehatan atau menteri kesehatan keuangan."

Sebagai Menteri Keuangan, ia hanya melihat misalnya ada uang berlebih di mana dan yang defisit di mana, sehingga bisa dipakai. Ia pun melihat hitungan dan mekanismenya.  "Tetap saja perlu ada kedisiplinan dari BPJS Kesehatan sesuai undang-undang, begitu juga dengan menteri keuangan tugasnya apa," kata Sri Mulyani. "Kami terus bantu bahkan bantu sosialisasi banyak hal."

Sri Mulyani mengatakan kewajiban peserta adalah membayar iuran, kecuali mereka yang tidak mampu akan ditanggung pemerintah. Karena itu, ia meminta peserta BPJS Kesehatan yang mampu agar disiplin dalam membayar iuran. Itu pula alasan BPJS Kesehatan diberi wewenang, hak dan kekuasaan untuk memaksa mereka.

Apabila wewenang itu tidak dipergunakan sebagai mana mestinya, maka para kewajiban peserta itu tidak pernah tertagih, yang berimbas kepada kesehatan keuangan BPJS Kesehatan. Di sisi lain, Kementerian Keuangan tidak memiliki kewenangan untuk memberi sanksi.

"Nanti dengan mudah saja datang ke Kementerian Keuangan saja, ini defisit, kan seperti itu yang terjadi sekarang, lebih mudah  minta bantuan ke menteri keuangan dari pada nagih," tutur Sri Mulyani. "Karena yang di situ tidak populer, yang di sini enak, jadi semua orang bicara seolah-olah menteri keuangan yang belum bayar, padahal kami sudah bayar dan memberi bantuan. Tapi kami dianggap yang menjadi salah satu persoalan."

 






Program Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ini Rencana Sri Mulyani untuk PLN dan Produsen Listrik Swasta

20 jam lalu

Program Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ini Rencana Sri Mulyani untuk PLN dan Produsen Listrik Swasta

Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa PT PLN (Persero) wajib melaksanakan komitmen transisi menuju energi hijau.


Jokowi Ajak Investor ke IKN Tahun Depan untuk Tawarkan Proyek

20 jam lalu

Jokowi Ajak Investor ke IKN Tahun Depan untuk Tawarkan Proyek

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) dikebut.


Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

21 jam lalu

Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)


Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

1 hari lalu

Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

Kementerian Keuangan menyebutkan utang pemerintah per Oktober 2022 mencapai Rp 7.496,7 atau mendekati Rp 7.500 triliun.


BPJS Watch: Orang Kaya Berhak Mendapat Manfaat JKN

1 hari lalu

BPJS Watch: Orang Kaya Berhak Mendapat Manfaat JKN

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyoroti konglomerat yang mendapatkan layanan kesehatan dari asuransi BPJS Kesehatan.


Menkes Bandingkan Biaya Kesehatan Paling Efisien di RI, Malaysia, Singapura, Jepang dan AS

3 hari lalu

Menkes Bandingkan Biaya Kesehatan Paling Efisien di RI, Malaysia, Singapura, Jepang dan AS

Menkes membandingkan biaya kesehatan di sejumlah negara seperti Indonesia, Singapura, Jepang dan Amerika Serikat. Mana yang paling efisien?


Menkes Kritik Orang Kaya Pakai BPJS Kesehatan, Sebenarnya Boleh atau Tidak?

3 hari lalu

Menkes Kritik Orang Kaya Pakai BPJS Kesehatan, Sebenarnya Boleh atau Tidak?

DJSN menanggapi kritik Menkes soal orang kaya yang memanfaatkan BPJS Kesehatan hingga akhirnya membebani negara menuai respons banyak pihak.


Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

3 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin 25 November dimulai dari BLT BBM akan cair lagi di bulan depan.


Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

3 hari lalu

Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

Panglima TNI Andika Perkasa bulan depan pensiun. Berapakah batas usia pensiun prajurit TNI, dan berapa besaran gajinya?


Siapkan Produk Khusus Orang Kaya', BPJS Kesehatan: Tidak Ada Perbedaan Perlakuan

3 hari lalu

Siapkan Produk Khusus Orang Kaya', BPJS Kesehatan: Tidak Ada Perbedaan Perlakuan

Pemerintah akan segera menerbitkan beleid yang mengatur ketentuan kombinasi biaya perawatan asuransi kesehatan BPJS Kesehatan dan swasta.