TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Raden Pardede Indonesia menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 rasional. Hal itu karena dia melihat dari asumsi-asumsi dasar APBN 2020 itu.
"Di mana asumsi dasar itu di tengah pertumbuhan ekonomi sekarang ini memang tidak bombastis. Asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, apakah itu mudah? Tentu tidak," kata Raden dalam seminar RAPBN 2020 di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 21 Agustus 2019.
Dia melihat pemerintah menetapkan angka tersebut supaya bisa bekerja keras mencapainya. Apalagi, kata dia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengatakan APBN itu didesain untuk menghadapi ketidakpastian.
Dia yakin pemerintah telah menyiapkan ruang yang dapat mengantisipasi situasi ketidakpastian dunia maupun internal.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan APBN 2020 didesain untuk mengantisipasi ketidakpastian. Ketidakpastian itu, kata dia, baik yang berasal dari global seperti kalau sampai terjadi downturn ekonomi, maupun dalam negeri kalau sampai ada ketidakpastian seperti bencana alam.
"Memang ini didesain dalam rangka utk jaga fiskal space kita di dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian. Sinyal yang ingin disampaikan adalah indonesia mendesain apbn secara prudent, hati-hati namun kita juga sangat responsif," kata Sri Mulyani.
Reponsif itu, kata dia, ditunjukan dari kebijakan di sisi penerimaan dan belanja negara untuk turut serta menyelesaikan masalah fundamental, maupun antisipasi terhadinya kondisi cynical.
"Oleh karna itu, kami akan terus menjaga APBN itu sesuai dgn kondisi dan situasi yang dihadapi dengan tetap fokus pada bernegara," kata dia.
Sri Mulyani mengatakan dalam APBN 2020 proyeksikan pendapatan negara Rp 2.221,5 triliun, belanja negara Rp 2.528,8 triliun dengan defisit 1,76 persen dari GDP. Defisit itu kata, dia setara dengan Rp 307,2 triliun.
"Itu lebih rendah dari realisasi 2018 yang juga sudah lebih endah dari RAPBN-nya," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pidato mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara atau APBN Tahun Anggaran 2020, disertai Nota Keuangan. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyampaikan bahwa untuk tahun 2020, pemerintah telah menyusun sejumlah asumsi ekonomi makro.
"Pertama, pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat 5,3 persen dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya," kata Jokowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.
Inflasi, kata Jokowi, akan tetap dijaga rendah pada tingkat 3,1 persen untuk mendukung daya beli masyarakat. Kedua, di tengah kondisi eksternal yang masih dibayangi oleh ketidakpastian, nilai tukar rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp 14.400 per dolar Amerika Serikat.
"Pemerintah yakin investasi terus mengalir ke dalam negeri, karena persepsi positif atas Indonesia dan perbaikan iklim investasi. Dengan demikian, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berada di tingkat 5,4 persen," Jokowi menuturkan.
