Sri Mulyani Hapus 7 Tunjangan Direksi dan Dewan Pengawas BPJS

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto (kedua dari kanan) bersama Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah (kedua dari kiri) membuka lomba Belitung Stand Up Paddle dan Kayak Marathon 2019 di Tanjung Kelayang, Bangka Belitung, Jumat, 2 Agustus 2019. Foto: TEMPO | Aditya Budiman.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan telah menghapus tujuh tunjangan bagi Direksi dan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Saat ini, mereka hanya akan mendapatkan tunjangan hari raya dan gaji ke-13, sama seperti Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, serta Kepolisian.

"Sebelumnya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan itu mendapatkan tunjangan hari raya, tunjangan keagamaan, tunjangan cuti tahunan, tunjangan cuti besar, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, fasilitas kesehatan, serta fasilitas olahraga. Jadi ada delapan mereka mendapatkan," ujar Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019.

Perihal tunjangan itu, ujar Sri Mulyani telah dituangkan Peraturan Menteri Keuangan anyar. Ia berujar beleid itu adalah respon dari permintaan BPJS Ketenagakerjaan yang meminta pemerintah melakukan perubahan dengan menambah beberapa komponen manfaat dalam tunjangan yang selama ini mereka terima.

Setelah menerima permintaan itu, Sri Mulyani berujar langsung melakukan tinjauan dan kajian. Ternyata, permintaan itu juga bisa berimplikasi kepada BPJS Kesehatan. "Kami menolak permintaan mereka dan meminta supaya BPJS memiliki skema tunjangan yang sama seperti ASN, TNI, Polri, dan Badan BUMN," ujar dia.

Sehingga, tunjangan-tunjangan tadi, menurut Sri Mulyani, disimplifikasi menjadi gaji ke-13 dan THR saja. Artinya, Direksi dan Dewan Pengawas BPJS hanya akan mendapat 14 gaji dalam setahun, seperti halnya ASN, TNI, dan Polri. "Tunjangan yang lain kami hilangkan, jadi dari delapan kami hilangkan jadi tinggal satu."

 






Menkes Bandingkan Biaya Kesehatan Paling Efisien di RI, Malaysia, Singapura, Jepang dan AS

1 hari lalu

Menkes Bandingkan Biaya Kesehatan Paling Efisien di RI, Malaysia, Singapura, Jepang dan AS

Menkes membandingkan biaya kesehatan di sejumlah negara seperti Indonesia, Singapura, Jepang dan Amerika Serikat. Mana yang paling efisien?


Menkes Kritik Orang Kaya Pakai BPJS Kesehatan, Sebenarnya Boleh atau Tidak?

1 hari lalu

Menkes Kritik Orang Kaya Pakai BPJS Kesehatan, Sebenarnya Boleh atau Tidak?

DJSN menanggapi kritik Menkes soal orang kaya yang memanfaatkan BPJS Kesehatan hingga akhirnya membebani negara menuai respons banyak pihak.


Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin 25 November dimulai dari BLT BBM akan cair lagi di bulan depan.


Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

1 hari lalu

Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

Panglima TNI Andika Perkasa bulan depan pensiun. Berapakah batas usia pensiun prajurit TNI, dan berapa besaran gajinya?


Siapkan Produk Khusus Orang Kaya', BPJS Kesehatan: Tidak Ada Perbedaan Perlakuan

1 hari lalu

Siapkan Produk Khusus Orang Kaya', BPJS Kesehatan: Tidak Ada Perbedaan Perlakuan

Pemerintah akan segera menerbitkan beleid yang mengatur ketentuan kombinasi biaya perawatan asuransi kesehatan BPJS Kesehatan dan swasta.


Bulan Ini, Kemenkes Akan Keluarkan Aturan BPJS untuk Orang Kaya

1 hari lalu

Bulan Ini, Kemenkes Akan Keluarkan Aturan BPJS untuk Orang Kaya

Kolaborasi pembayaran antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta telah dibahas sejak awal tahun ini.


BLT BBM Bakal Cair Lagi Desember, Berikut Cara Cek Penerima dan Penyalurannya

2 hari lalu

BLT BBM Bakal Cair Lagi Desember, Berikut Cara Cek Penerima dan Penyalurannya

BLT BBM merupakan subsidi untuk masyarakat yang diberikan setelah pemerintah mengerek harga Pertalite dan Solar.


APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

2 hari lalu

APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

Sri Mulyani menuturkan defisit APBN akan terjadi sampai akhir tahun, namun angkanya membaik dan masih sesuai dengan target dalam Perpres.


Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Kaji Pemberian Bantuan Cegah PHK, Dana Pemda Nganggur Rp 278 T

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Kaji Pemberian Bantuan Cegah PHK, Dana Pemda Nganggur Rp 278 T

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 24 November 2022, dimulai dari Sri Mulyani mempertimbangkan pemberian bantuan PHK.


PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk

2 hari lalu

PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk

Sri Mulyani menyatakan bahwa data penerimaan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 mencatatkan pertumbuhan yang tinggi.